Arsip untuk Agustus 2007

KEMENTRIAN BUMN MEREKRUT 2.000 LULUSAN SMK UNTUK BEASISWA MIGAS

Agustus 24, 2007

Kementerian Negara BUMN bekerjasama dengan Akamigas-STEM Cepu Jawa Tengah akan merekrut 2.000 lulusan SMK jurusan Elektro arus kuat, arus lemah, kimia, mesin dan instrumen untuk dididik menjadi tenaga siap pakai Migas setara Diploma I yang akan dipekerjakan di Cepu.

Pendaftaran dilakukan mulai 20 Agustus 2007 dan berkas selambat-lambatnya sudah diterima panitia pada 1 September 2007, sementara pendidikan menggunakan sistem gugur dan panitia tidak menerima pendaftaran secara langsung, kata Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Depdiknas Djoko Sutrisno di Jakarta, Kamis (23/8).

Pendaftaran ditujukan kepada : Panitia penerimaan Mahasiswa, Akamigas – STEM P2B, Kotak Pos No. 7 Akamigas – STEM, Cepu, Jawa Tengah, dan kepada peserta yang lolos seleksi administrasi dapat dilihat di Webssite BUMN http://www.bumn-ri.com.

Menurut Djoko, kerjasama yang cukup baik antara Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Depdiknas dengan pers ternyata hasilnya sangat signifikan dan pertumbuhan SMK tahun ini mengalami peningkatan sebesar 30% sampai data per Agustus 2007.

Jumlah siswa SMK pada tahun 2006 sebanyak 2.4juta siswa dan pada tahun 2007 menjadi 2,8juta siswa, jadi terjadi kenaikan sekitar 400ribu pada tahun 2007 dan ini sangat signifikan.

Di seluruh Indonesia ada permintaan sekitar 50 SMA yang dikonversikan menjadi SMK, bahkan di Malang, Jawa Timur, ada 2 SMAN yang dikonversikan menjadi SMKN, sehingga Depdiknas akan terus berbenah dengan menambah peralatan dan juga jumlah ruang kelas, termasuk mendorong Pemda untuk mengangkat guru-guru kejuruan menjadi guru PNS.

Di samping itu Depdiknas juga akan mencari guru-guru untuk mengajar dari pihak swasta/perusahaan yang artinya bersedia mengajar sesuai dengan bidang keahliannya, karena terus terang kalau menunggu aliran guru PNS itu pasti tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah siswa.

Djoko mengatakan, pihaknya menempuh beberapa strategi yang langsung dinstruksikan oleh Mendiknas untuk terus membesarkan SMK yang sudah ada, di samping juga menambah SMK-SMK yang baru.

“Membesarkan SMK yang sudah ada, artinya sudah ada guru, sudah ada nama baik, mempunyai jam terbang yang baik untuk mendidik para calon teknisi dan keahlian lainnya, dan kembangkan SMK didaerah-daerah yang belum ada SMK,” katanya.

Seiring dengan adanya Undang-Undang Sisdiknas dan juga rencana kenaikan anggaran pada tahun 2008, nampaknya sekolah-sekolah yang diluar sistem pendidikan di Indonesia, misalnya dulu ada Sekolah Menengah Farmasi, Sekolah Perawat, Sekolah Perawat Gigi di bawah Depkes dan sekarang sekolah tersebut sudah dikonfersi menjadi SMK Farmasi di bawah Depdiknas, dan juga Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) yang tadinya di bawah Dep. Pertanian, sekarang sudah di bawah Depdiknas.

Juga sekolah-sekolah pelayaran yang di bawah Departemen Kelautan sekarang sudah mulai dikonversikan ke SMK, hanya masalah standar-standar kompetensi Depdiknas akan mengikuti standar yang sudah distandarkan oleh Dep. Kelautan. “Jadi prinsipnya pembinaan pendidikan ada pada Depdiknas,” katanya menambahkan.

Ada 22 SPMA di Indonesia yang dikonfersikan dari Deptan ke SMK Pertanian Depdiknas, dari Dep. Kelautan dan Perikanan ada 11 sekolah yang dikonversikan dan ada 28 sekolah dari Depkes yang dikonversikan ke SMK.(Kominfo News room)

Sertifikasi Guru Dimulai

Agustus 23, 2007

LPTK Lakukan Seleksi dan Pelatihan bagi Calon Asesor
Lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK mulai memilih dan mempersiapkan para asesor yang tangguh untuk memeriksa dokumen prestasi para guru peserta sertifikasi. Tugas para asesor nantinya terbilang berat karena harus berhati-hati memeriksa dokumen portofolio para guru.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ), misalnya, sejak Rabu (22/8) mengadakan seleksi dan pelatihan bagi calon asesor. Pelatihan itu diikuti lebih dari 400 orang. Para calon “penilai” tersebut berasal dari UNJ dan sejumlah perguruan tinggi mitra yang akan menjalankan sertifikasi guru untuk wilayah Jakarta, Bogor, Banten, dan Depok. Untuk wilayah yang berada di bawah koordinasi UNJ, jumlah asesor ditentukan sebanyak 379 orang.

“Para calon asesor itu dilatih untuk memahami dan mampu membaca portofolio serta dokumen pendukungnya. Komponen dari portofolio dan dokumen pendukung telah ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Intinya, jangan sampai nanti guru dirugikan karena pembacaan yang keliru,” kata Rektor UNJ Bedjo Suyanto.

Proses seleksi terhadap calon asesor juga mulai dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), yang dipercaya menjadi koordinator pelaksanaan sertifikasi guru di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hanya saja, dari 262 asesor yang diperlukan untuk menilai portofolio para guru, Rabu kemarin baru 150 asesor yang sudah dipilih.

“Jumlahnya memang masih kurang, tapi kami hanya memenuhi penjatahan dari Jakarta,” kata Rochmat Wahab, Pembantu Rektor I UNY.

Membaca portofolio dan dokumen menjadi tantangan tersendiri mengingat terdapat 10 komponen portofolio yang masing- masing dapat dijabarkan kembali. Bedjo mencontohkan, untuk komponen kualifikasi akademik, misalnya, guru cukup melampirkan ijazah. Begitu juga komponen pengalaman mengajar dapat melampirkan surat keputusan.

Namun, untuk pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, variasinya cukup banyak, mulai dari menjadi ketua RT sampai dengan panitia 17 Agustus di daerah tempat tinggalnya.

Begitu juga dengan komponen pendidikan dan pelatihan, prestasi akademik, keikutsertaan dalam forum ilmiah, dan komponen lainnya. Sepanjang terdapat tanda bukti fisik, seperti surat keterangan dan sertifikat, maka akan diakui. (Kompas/INE)

Sosialisasi Sertifikasi Guru PNS dan GTT

Agustus 13, 2007

Sosialisasi Sertifikasi Guru PNS dan GTT. Hal ini dilaksanakan untuk mengingkatkan guru menjadi tenaga profesional yang mengandung arti bahwa guru adalah seorang pendidik profesional yang mempunyai kulifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik.Peningkatan mutu guru sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan seorang guru harus:
1. Menguasai kompetensi yang dibuktikan dengan bentuk ujian…. sertifikasi
2. Seorang guru yang menempuh sertifikasi harus sudah memenuhi kualifikasi ( dengan bukti ijazah )
3. Uji Kompetensi
4. Lulus sertifikasi pendidik sebagai bukti memenuhi syarat Pasal 8 UUGD (Undang-Undang Guru dan Dosen).UUGD Pasal 16 ( Tunjangan Profesi )
1. Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik
2. Tunjangan profesi yang dimaksud pada ayat 1 diberikan setara 1 kali gaji pokok guru
3. Tunjangan profesi tersebut dananya dialokasikan dalam APBN atau APBD.Adapun tujuan Sertifikasi Guru
1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran
2. Meningkatkan profesionalisme guru
3. Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
4. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Acara ini diselenggarakan di SMK Negeri 5 Surabaya dan dihadiri oleh semua guru SMK Negeri 1 Surabaya dan SMK Negeri 5 Surabaya

[ smknisa news team ]

Tidak Ada Hubungan dengan Sertifikasi

Agustus 10, 2007

Fenomena pemecatan GTT di Surabaya mendapat tangapan Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti Depdiknas Muchlas Samani. Menurut dia, pemecatan guru GTT itu seharusnya tidak dihubungkan dengan jam mengajar. “Juga tidak ada hubungannya dengan syarat dalam sertifikasi,” katanya.

Diungkapkan Muchlas, ketentuan jam mengajar sebenarnya telah diatur dalam keputusan menteri. Jauh sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Pemdidikan Nasional (Permendiknas) No.18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam jabatan yang diteken pada 4 Mei lalu. “Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa guru wajib memiliki jam mengajar selama 24 jam pelajaran per minggu,” katanya.

Logikanya, jika guru selama ini tidak mampu mencukupi kewajibannya itu, seyogyanya tidak memperoleh gaji penuh. “Makanya, kami juga akan pertanyakan mengapa guru yang tidak memiliki jam mengajar sesuai ketentuan kok bisa naik jabatan?,” ujar Muchlas dengan nada tanya.

Pendidik yang juga menjabat sebagai Pembantu Rektor IV Univeritas Negeri Surabaya (Unesa) itu menambahkan, 24 jam pelajaran yang dimiliki guru setara dengan jam kerja yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya. Sesuai ketentuan yang ditetapkan, semua PNS tiap minggu harus bekerja selama 40 jam.

Khusus untuk guru, 40 jam itu dibagi menjadi dua. Yakni 20 jam untuk tatap muka dan 20 jam untuk mempersiapkan materi pelajaran. Jumlah tersebut selanjunya diakumulasikan menjadi 24 jam pelajaran. “Tapi, selama ini kan ada guru yang nakal. Tidak mau memenuhi 24 jam pelajaran tersebut. Akhirnya sekolah menggunakan GTT,” kata Muchlas.

Muchlas menegaskan, persoalan GTT sebenarnya tidak ada hubungannya dengan jam mengajar dan sertifikasi. “GTT itu masalah lain,” ujarnya. Mengenai kepastian nasib para DTT, Muchlas enggan berkomentar. Hal itu karena yang mengurusi GTT adalah pihak internal sekolah. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. (Jawapos/may)

Kreativitas Sekolah Raup Rupiah

Agustus 9, 2007

Sudah rahasia umum, minimnya dana menjadi masalah bagi sekolah-sekolah di tanah air. Bantuan pemerintah dan partisipasi orang tua siswa tidak selamanya bisa diandalkan. Inilah saatnya lahir “sekolah kreatif” yang mampu melihat ceruk-ceruk kesempatan untuk memanfaatkan kelebihan mereka.

Di Surabaya, sudah ada beberapa “sekolah kreatif”. Mereka membuka ladang usaha sebagai sumber pendapatan lain. Untung pun diraih. Ujung-ujungnya, sekolah tidak menarik banyak pungutan kepada siswa. Di sisi lain, jiwa entrepreneur siswa terasah.

Salah satu sekolah yang “sukses” mengembangkan usaha adalah SMKN 5 Surabaya. Lewat pemberdayaan unit produksi, sekolah itu membuka usaha bengkel (mobil dan motor), sewa gedung, serta community collage. Usaha itu dirintis sejak tiga tahun lalu.

Kepala SMKN 5 Sugiono menyatakan, omzet “perusahaannya” belum begitu besar. Namun, setidaknya bisa digunakan untuk mengurangi biaya operasional sekolah. Misalnya, membayar biaya praktikum siswa. “Kembalinya juga ke siswa. Biaya praktikum itu kan mahal,” ujarnya.

Lewat jasa penyewaan gedung, tiap bulan SMKN 5 meraup pendapatan sampai Rp 6 juta. Biaya sekali sewa dipatok Rp 2 juta. “Tidak pasti, kadang ada bulan-bulan tertentu yang ramai. Setidaknya, dalam sebulan ada tiga sampai empat penyewa,” jelasnya.

Jasa bengkel mobil dan motor selama ini belum berjalan maksimal. “Mungkin karena terletak di dalam sekolah. Tahun ini, kami akan mengembangkan bengkel itu di Jalan Kaliwarung,” kata Sugiono.

Bekerja sama dengan Honda, sekolah di Jalan Dharmahusada tersebut membuka community college, program pendidikan setahun untuk program studi teknik otomotif (sepeda motor). “Cukup banyak peminatnya. Lulusannya disalurkan ke wilayah Jatim dan Nusa Tenggara Timur,” ungkapnya.

SMKN 5 juga menerima pemesanan kusen dengan pendapatan hingga Rp 8 juta per bulan. “Memang belum banyak. Tujuan utama kami melatih siswa praktik dulu. Setelah itu, usaha akan kami kembangkan bertahap,” ujar Sugiono.

“Sekolah kreatif” lainnya adalah SMKN 1 Surabaya. Mereka memiliki usaha supermarket, kursus bahasa Inggris dan akuntasi, pelayanan perbaikan komputer, hingga telah membuka TOEIC (Test of English for International Communication) Center. Sekolah di Jalan SMEA itu menjalin kerja sama dengan Microsoft dan Sun Micro System dari Amerika untuk meningkatkan kompetensi siswa.

Ina Dijah Retnowulan, Wakasek Kehumasan SMKN 1, mengaku, hasil beragam usaha tersebut berhasil meringankan beban biaya operasional sekolah. Usaha supermarket, misalnya, meraih pendapatan sampai Rp 80 juta per bulan! “Setelah dikurangi gaji pegawai dan semua operasional supermarket, keuntungannya digunakan untuk mengurangi biaya operasional,” tuturnya. Di antaranya, menyubsidi biaya listrik.

Bukan hanya itu, keuntungan usaha tersebut turut meningkatkan kesejahteraan guru. Salah satunya, membiaya tur ke luar negeri dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Ke depan, SMKN 1 membuka bidang usaha production house (PH). “Sesuai jurusan multimedia dan desain grafis yang dimiliki sekolah ini,” kata Ina.

Total, pendapatan dari seluruh bidang usaha yang dimiliki SMKN 1 mencapai Rp 500 juta per bulan!

Keuntungan memiliki unit produksi sekolah juga dirasakan SMKN 8 Surabaya. Sekolah tersebut memiliki usaha berupa sanggar busana (jahit-menjahit), kecantikan, dan boga. Setiap musim penerimaan siswa baru (PSB), sekolah tersebut menuai keuntungan dari membanjirnya order penjahitan segaram. Unit produksi sekolah di SMKN 8 dibuka sejak 1992.

Salama ini, sanggar busana menerima order jahitan dari siswa sendiri. Yakni, siswa baru yang mencapai 431 orang. “Masing-masing tiga setel. Itu sudah sangat banyak,” ujar Ninik Sulistianik, kepala SMKN 8.

Setiap siswa kelas III jurusan tata busana mendapat bagian rata, yakni 40 rok, celana, atau atasan masing-masing anak. Selain belajar, mereka akan mendapat pemasukan. Guru berperan dalam mengontrol kualitas.

Ketika menjelang Lebaran, giliran unit usaha boga yang panen. Lewat penjualan aneka kue, mereka meraup pendapatan tidak sedikit. Menurut Ninik, mereka bisa mendapatkan keuntungan Rp 12 juta pada setiap semester gasal. Sepuluh persen laba masuk ke kas sekolah sebagai penambahan biaya operasional. “Untuk nambali (menambal, Red) mereka yang nunggak SPP dan bayar kekurangan listrik dan air,” jelas alumnus IKIP Surabaya (kini Universitas Negeri Surabaya) tersebut.

Di luar “pemotongan” tersebut, laba kembali kepada tenaga kerja (siswa dan guru) serta biaya operasional unit usaha agar asap dapur tetap mengepul. Pada semester genap, orderan sepi.

Lain lagi dengan SMAN 15. Mereka memilih usaha warung internet (warnet). Namun, usaha yang mulai dibuka setahun lalu itu hanya dioperasikan untuk warga sekolah. “Jam buka warnet juga terbatas. Mulai pukul 15.00 sampai 17.00,” ungkap Wakasek Bagian Humas SMAN 15 Drs H Poerwodiono. Khusus Jumat dan Sabtu, warnet dibuka mulai pukul 13.00 hingga 17.00.

Usaha warnet yang dikelola sekolah di kawasan Menanggal tersebut berkekuatan 40 unit komputer. Hasilnya, tiap bulan, sekolah mengantongi pendapatan Rp 500 ribu. Jumlah itu cukup untuk menutupi biaya operasional.

Menurut Fajar Rahmansyah, pengelola warnet, unit usaha itu disambut antusias oleh siswa. “Jumat dan Sabtu, warnet selalu penuh. Bahkan, ada yang antre,” tegasnya.

Di level SMP, ada SMPN 22 yang telah membuka usaha. Melalui program DGC (Dapuda Green Community), sekolah tersebut merintis usaha pembuatan pupuk kompos. Memanfaatkan daun dari pepohonan di sekolah, mereka berharap bisa menghasilkan uang untuk menambah pendapatan.

Karena baru dirintis, usaha tersebut belum cukup berkembang. SMPN 22 baru memiliki tujuh keranjang pembuatan pupuk kompos. “Kami sedang memproses pupuk itu,” jelas Achmad Yani, staf kesiswaan SMPN 22.

Dalam tahap awal, pupuk tersebut dijual untuk kalangan sendiri. Selanjutnya, dana yang terkumpul digunakan sebagai biaya operasional sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler siswa. (Jawa Pos/kit/ara/may)

Sertifikasi Ganggu Proses Belajar

Agustus 7, 2007

Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Lampung Selatan mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghapus program sertifikasi guru berstandar strata satu. Sertifikasi tersebut dinilai menyebabkan guru lebih berkonsentrasi pada upaya mendapatkan sertifikat daripada tugas mengajar. “Sertifikasi yang diterapkan sama sekali tidak sesuai dengan kondisi usia guru di Lampung Selatan,” kata Rukun Susanto, Sekretaris Umum PGRI Lampung Selatan, dalam dengar pendapat dengan Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi, Wakil Ketua DPRD Ismet Romas, dan anggota Komisi D, Cherwani, Senin (6/8).

Selain tugas mengajar jadi terpinggirkan, menurut Rukun, mayoritas dari sekitar 8.000 guru di Lampung Selatan berpendidikan D-2 atau SPG. Melihat komposisi usia, dia khawatir tidak semua guru dapat mengejar sertifikasi standar strata satu.

Ketua Umum PGRI Lampung Izhar Matrian menambahkan, kecenderungan mengesampingkan tugas mengajar demi mengejar sertifikasi juga terjadi di hampir semua wilayah di Lampung. Itu karena sertifikasi berdampak pada tambahan tunjangan kesejahteraan. Dia meminta tunjangan disalurkan tanpa lewat mekanisme sertifikasi.

Indra Karyadi berjanji meneruskan imbauan kepada Pemprov Lampung. “Pada penentuan APBD 2008, kami akan serius membenahi bidang pendidikan, baik anggaran pendidikan maupun kesejahteraan guru,” kata Indra Karyadi. (Kompas/HLN)

Sosialisasikan Sertifikasi

Agustus 7, 2007

Sosialisasikan Sertifikasi

Para Guru Sebaiknya Aktif Mencari Informasi

Jakarta, Kompas – Para guru dari berbagai daerah masih membutuhkan sosialisasi terkait program sertifikasi. Sebab, sejauh ini informasi tentang program itu belum merata diterima guru. Mereka juga berharap nantinya sertifikasi benar-benar berjalan transparan.

Akan tetapi, di sisi lain, para guru juga harus mulai aktif mencari informasi, mengikuti berbagai kegiatan, dan mengumpulkan bukti-bukti—seperti sertifikat dan sejenisnya—yang mendukung profesionalitas mereka. Hal ini terutama untuk menyambut program sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang berbasis penilaian portofolio.

Kepala SMP Negeri 1 Semin, Gunung Kidul, Slamet Widodo, ketika ditemui di sela acara Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan bahwa pihaknya sudah pernah mendengar dan mendapatkan sosialisasi tentang sertifikasi guru. Namun, sosialisasi itu belum detail terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru.

”Kami belum tahu sepenuhnya tentang syarat-syarat sertifikasi, cara pengujiannya, atau kapan dimulainya,” ujar Slamet, yang juga Kepala SMP Terbuka 05 Lowok Waru, Gunung Kidul.

Ketidakjelasan informasi terutama dirasakan oleh para guru yang mengajar di daerah yang terbilang jauh dari pusat kota. Masruli, guru SMP Al-Musani asal Sragen, Jawa Tengah, misalnya, sama sekali belum tahu tentang sertifikasi dari pemerintah pusat. Masruli sudah 4,5 tahun mengajar di sekolah itu sebagai guru honorer. ”Mungkin karena kami letaknya agak jauh, sekitar 30 kilometer dari ibu kota kabupaten,” ujar Masruli yang ditemui dalam lomba serupa.

Bersikap aktif

Waris Santoso, Kepala SMP Negeri 18 Malang, Jawa Timur, menyatakan bahwa sebaiknya para guru sendiri juga harus mulai aktif ikut mencari berbagai informasi, mengikuti berbagai kegiatan, dan mengumpulkan berbagai dokumen yang menggambarkan pengalaman profesional mereka. ”Sertifikasi ini terkait hak-hak guru sehingga mereka perlu aktif mencari dan mengelola datanya sendiri. Kalau pasif, nantinya akan tertinggal. Apalagi yang mengajar di daerah-daerah terpencil, jauh, dan sulit di jangkau dari pusat kota,” katanya.

Lain halnya di Sulawesi Selatan. Menurut Bakri, Kepala SMP Negeri 3 Majauleng, Kabupaten Wajo, di daerahnya sosialisasi sertifikasi berjenjang dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, suku dinas kecamatan, lalu ke sekolah. Bakri sendiri termasuk yang ikut uji sertifikasi tahun ini.

”Saya dipanggil dari dinas barangkali berdasarkan data kepegawaian. Saya sendiri tidak mengajukan diri. Waktu datang sudah diminta membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diserahkan. Untuk guru yang dipanggil ikut uji sertifikasi sepertinya sosialisasi cukup. Barangkali yang kurang mendapat informasi malah guru-guru muda,” ujar Bakri yang sudah menjadi guru sejak tahun 1979 dan sedang menempuh pendidikan untuk gelar doktor. (Kompas/INE)


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.