Arsip untuk September 2007

Formasi CPNS Sudah Mencukupi

September 25, 2007

SURABAYA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya akhirnya menutup kekurangan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur honorer daerah (honda) untuk tahun 2005 lalu.Kemarin, 125 PNS yang dinyatakan diterima per 1 April 2006 lalu menerima Surat Keputusan (SK) yang diserahkan langsung Wali Kota Surabaya Bambang DH. Dari 125 PNS tersebut, 121 di antaranya adalah guru bantu. Sisanya ditempatkan sebagai tenaga strategis, yakni dua orang di Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai cleaning service terminal, satu di Satpol PP, dan satu lagi di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). ”Ke-125 PNS yang baru menerima SK ini akan ditempatkan di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) per 1 Oktober mendatang.

Meski demikian,SK mereka tetap tertanggal 1 april 2006, sebagaimana teman-teman seangkatannya,” tandas Kepala BKD Kota Surabaya Yayuk Eko Agustin,kemarin. Menurut Yayuk, SK baru diserahkan karena ke-125 PNS jalur honda ini sempat terganjal Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun, setelah PP 48/2005 direvisi menjadi PP 43/2007, mereka bisa diterima. Mantan Kabag Perlengkapan ini juga menyinggung kekurangan formasi penerimaan CPNS dari jalur Honda pada 2006.

Menurutnya, dari kuota tahun 2006 sebanyak 1.857, yang memenuhi syarat hanya 1.834 orang. Sementara 23 sisanya tidak memenuhi syarat karena beberapa hal. Masing-masing tidak punya/mampu menunjukan ijasah, sudah diterima CPNS tahun sebelumnya ada di instansi vertikal, indispliner, alamat tidak jelas, meninggal dunia, dan atau namanya dobel. ”Untuk penerimaan CPNS jalur honda 2007 ini,kami masih menyiapkan formasi. Dan penerimaan CPNS 2008, baru dari jalur umum,”sambung Yayuk.

Mengenai pengangkatan CPNS jalur honda ini, Getua Forum Guru Bantu Kota Surabaya Adi Ngadiman mengatakan, ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi guru bantu formasi 2005. Sebab, mereka sudah menunggu selama dua tahun untuk mendapatkan SK tersebut. Forum Guru Bantu juga mendesak agar formasi guru bantu 2006 bisa segera dituntaskan. Sehingga target pengangkatan guru bantu dan tenaga honda lainnya bisa segera diselesaikan.

Untuk formasi 2006,di mana banyak nama CPNS dicoret karena tidak memenuhi syarat, menurutnya, sebenarnya semua tenaga honda yang mengikuti seleksi CPNS sudah melengkapi persyaratan. Namun setelah diseleksi, memang ada yang tidak sesuai. Sedangkan terkait adanya CPNS yang tidak menyertakan ijasah, menurutnya itu kesalahan individu calon yang dicoret. (Sindo)

Mencermati Pelaksanaan Sertifikasi Guru

September 24, 2007

Tenaga Kependidikan

Rochmat Wahab

Dewasa ini sertifikasi guru merupakan wacana yang sangat menarik di tengah- tengah masyarakat, terutama masyarakat pendidikan. Apalagi dikaitkan dengan rencana pengumuman hasil penilaian portofolio untuk sertifikasi guru pada 25 September 2007 dan janji pemerintah tentang pencairan tunjangan profesi guru yang dimulai pada 1 Oktober 2007.

Di sisi lain, proses sertifikasi guru yang besar-besaran ini merupakan kejadian yang pertama kali dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia. Bahkan, belum pernah terjadi di negara mana pun, terutama terkait dengan proses sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan di suatu negara. Memerhatikan kondisi yang demikian, kiranya dapat dimaklumi bahwa sertifikasi guru sangat potensial akan terus mendapatkan sorotan.

Pada dasarnya penyelenggaraan sertifikasi guru secara legal didasarkan atas UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Untuk itu guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau diploma IV yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV dibuktikan dengan ijazah, dan pemenuhan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Adapun pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran—meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional—dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Sertifikat pendidik diharapkan dapat berfungsi sebagai jaminan formal terhadap eksistensi pekerjaan mendidik. Di samping itu, sertifikat pendidik juga diharapkan dapat melindungi kegiatan pendidikan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab karena pemegang sertifikat pendidik terikat oleh kode etik. Dengan demikian, pada akhirnya secara berangsur-angsur diharapkan tidak ada satu pun guru Indonesia yang tidak memegang sertifikat pendidik.

Program sertifikasi guru pada dasarnya diorientasikan kepada guru prajabatan dan guru dalam jabatan. Mengingat kondisi dan tuntutan yang ada, maka program sertifikasi guru untuk sementara diprioritaskan bagi guru dalam jabatan.

Berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007, sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dalam bentuk portofolio. Adapun komponen portofolio dipilah dalam tiga unsur. Unsur A terdiri atas kualifikasi akademik, pengalaman mengajar, serta perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Unsur B terdiri atas pendidikan dan pelatihan, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi. Unsur C terdiri atas keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Pada praktiknya, nilai unsur A dan C cenderung tidak jauh berbeda antara guru yang satu dan yang lainnya. Penilaian yang membuat peserta sertifikasi menjadi lulus atau tidak lebih banyak ditentukan oleh unsur B. Karena itu, sangatlah relevan jika peserta yang tidak lulus perlu dikompensasi dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Penilaian terhadap portofolio semula akan dimulai tahun 2006 dengan kuota 20.000 guru SD dan SMP di lingkungan Depdiknas, serta guru madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah (MA) di lingkungan Departemen Agama. Adapun untuk tahun 2007 dengan kuota 170.450 bagi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan pendidikan luar biasa (PLB) di lingkungan Depdiknas, serta RA, MI, MTs, dan MA di lingkungan Depag, serta 10.000 guru bagi yang berprestasi (realokasi). Pada akhir 2007 harus bisa dilakukan penilaian portofolio bagi 200.450 guru untuk seluruh Indonesia.

Penentuan guru yang dapat mengikuti proses penilaian portofolio untuk tiga kelompok tersebut didasarkan pada kriteria yang berbeda. Untuk kuota 2006 didasarkan kriteria prestasi akademik, jumlah jam mengajar, dan masa kerja. Untuk kuota 2007 didasarkan kriteria pengalaman mengajar (masa kerja), usia, golongan (bagi PNS), beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Adapun untuk kuota 2007 realokasi didasarkan kriteria prestasi akademik (guru berprestasi) dan masa kerja.

Berbagai kecenderungan

Setelah program sertifikasi di-launching pada 12 Agustus 2007, maka semua lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) induk dan mitra telah melaksanakan tugasnya secara kooperatif. Dimulai dengan pembentukan panitia rayon, sosialisasi sertifikasi guru dalam jabatan dan perekrutan asesor.

Setelah itu diumumkan hasil seleksi asesor sesuai bidang studi dan jenis pendidikan dengan pemberian nomor induk asesor bagi yang lulus. Dengan bermodal asesor yang ber-NIA (nomor induk asesor), langkah selanjutnya dilakukan penilaian portofolio tahap pertama, yang lebih diprioritaskan bagi kuota 2006, tanpa membatasi diri untuk kuota 2007, jika panitia rayon mampu melaksanakannya.

Berdasarkan hasil penilaian portofolio di Rayon 11, misalnya, dapat tergambarkan bahwa peserta sertifikasi guru kuota 2006 cenderung menunjukkan hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan peserta kuota 2007. Hal ini dimungkinkan karena kriteria kuota 2006 lebih memprioritaskan guru yang berprestasi, sedangkan kuota 2007 lebih memprioritaskan masa kerja dan prestasi akademik berada pada kriteria terbawah, walau untuk kuota 2007 realokasi sudah memberikan prioritas pada prestasi akademik.

Lebih lanjut dapat dikemukakan, pada kenyataannya hasil di suatu daerah ada kecenderungan bervariatif, bahkan ada perbedaan yang sangat mencolok. Di satu daerah penilaian pada tahap pertama yang lulus ada yang sudah mencapai 70 persen, sebaliknya di daerah lain yang lulus ada yang hanya 30 persen.

Perbedaan ini diduga dapat disebabkan oleh pemahaman yang bervariasi dan koordinasi yang kurang di tingkat dinas provinsi dan kota/kabupaten, kurang transparannya dinas dalam menentukan ranking peserta, sosialisasi belum efektif, atau rendahnya pemahaman guru terhadap penyelesaian portofolio.

Keterbukaan dan keadilan

Untuk dapat meningkatkan kelulusan uji sertifikasi guru bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Menurut hemat saya, perlu sekali bagi guru untuk meningkatkan wawasan dan pemahamannya terhadap penyelesaian portofolionya, di samping integritasnya, sehingga isi dokumennya dapat dijamin kevalidannya.

Juga perlunya ditingkatkan kendali kepala sekolah terhadap penyelesaian dokumen portofolio, perlunya ditingkatkan keterbukaan dan keadilan dalam penentuan rangking calon peserta, serta perlunya ditingkatkan efektivitas sosialisasi dan koordinasi dinas dengan sekolah dan guru tentang pengumpulan portofolio. Hal lain adalah perlunya ditingkatkan kecermatan asesor dalam melakukan tugas penilaian portofolio dan perlunya dilakukan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penentuan kelulusan uji sertifikasi portofolio.

Dengan demikian, keterlibatan guru yang bersangkutan, kepala sekolah, dan dinas kabupaten/kota atau provinsi, serta asesor secara total sangatlah berarti bagi kelancaran dan kualitas pelaksanaan sertifikasi guru. Tentu saja pengendalian yang paling efektif cenderung lebih baik dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kredibilitas di masyarakat.

Dengan berbagai perbaikan yang dapat dilakukan, diharapkan—ke depan—proses sertifikasi guru dapat berlangsung lebih baik sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru dapat meningkat secara berarti. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa setiap guru yang bersertifikat pendidik mampu menunjukkan kinerjanya yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan produktif. Jika ini bisa dipenuhi, pada akhirnya dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Mengingat dinamika masyarakat ini terus terjadi, maka tuntutan yang ada tentu tidak dapat dihindari begitu saja. Sehebat apa pun upaya yang terus dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan sertifikasi guru tetap saja secara potensial akan terus menyisakan masalah sehingga diperlukan pikiran kreatif untuk terus mencari solusi yang lebih kontekstual. Semoga.

Rochmat Wahab Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY); Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru Rayon 11 untuk Wilayah DIY dan Jateng (Kompas)

38,2% Guru Tak Lolos Sertifikasi

September 21, 2007

SURABAYA – Ribuan guru tampaknya tidak siap menghadapi ujian sertifikasi. Buktinya, dalam ujian portofolio gelombang pertama di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), kemarin, sebanyak 1.387 guru dari 2.244 peserta tidak lolos.

Bila dipersentase, jumlahnya mencapai 38,2%. Perinciannya, dari 1.776 guru SD peserta sertifikasi, sebanyak 680 orang dipastikan tidak lulus. Sementara di kelompok guru SMP, 177 guru dari 468 peserta dipastikan tidak lulus. ”Pada semua berkas peserta, terlihat kegagalan terbanyak ada pada tiga poin,” ujar Rektor Unes Haris Supratno, kemarin.

Dia menjelaskan, sebagian besar peserta tidak mencantumkan atau memiliki penghargaan terkait pendidikan.Mereka juga tidak mencantumkan bukti menjadi pengurus organisasi sosial dan atau pendidikan. ”Sebagian hanya menjadi anggota biasa.Padahal,nilai hanya diberikan kepada pengurus organisasi,”tuturnya.

Selain itu, guru juga banyak yang tidak mencantumkan bukti keikutsertaan di forum ilmiah. ”Dokumen rencana pembelajaran tidak ditandatangani guru bersangkutan dan atasan langsung. Akibatnya, penilai tidak bisa memastikan dokumen itu legal dan asli,”ujarnya.

Karya pengembangan profesi, juga tidak dicantumkan dalam bukti fisik.Mereka hanya mencantumkan judul dan sampul karya saja.”Itu tidak bisa dinilai.Karena itu, peserta gelombang selanjutnya sedapat mungkin mencantumkan bukti fisik karya,”ujarnya. Faktor kegagalan lain karena guru banyak yang mencampur dokumen.

Padahal,seluruh dokumen harus disusun rapi dan sesuai klasifikasi yang ditentukan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18/2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. ”Susunan dokumen seharusnya sesuai urutan dan diberi pembatas antarkelompok dokumen,”tuturnya.

Kesalahan klasifikasi akan membuat dokumen tidak dinilai. Akibatnya, guru dirugikan. ”Jangan sampai memasukkan bukti keikutsertaan di forum ilmiah dalam kelompok pelatihan. Nanti dianggap tidak bisa dinilai,”tuturnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Daniel Rosyid mengatakan, meski hasil tes gelombang pertama mengecewakan, sertifikasi guru harus tetap dilanjutkan. Penghentian akan membuat kualitas guru semakin terpuruk.

”Itu harga pantas untuk program perdana dan dapat dimaklumi,” ujarnya. Dia menambahkan, para peserta sertifikasi cukup kerepotan harus mengumpulkan dan mencari pengesahan berbagai berkas untuk dinilai.Padahal,selama ini mereka tidak terbiasa dengan itu.”Ini memang bukan bentuk tes terbaik dan karena itu harus dicari kelemahannya untuk diperbaiki.Tetapi, itu bukan alasan untuk menghentikan sertifikasi,”ujarnya.

Jika dihentikan, lanjut dia, kesempatan untuk mendorong peningkatan kualitas guru akan hilang. Akibatnya, mereka akan semakin terpuruk.Pada akhirnya,tegas Rosyid, hal itu bakal mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia. ”Beri kesempatan dan bimbingan kepada mereka yang sekarang gagal,”ujarnya. (Sindo)

Sekolah Negeri Diaudit

September 21, 2007

SURABAYA Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh KPK saja. Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya pun melakukannya.

Dindik berencana mengaudit seluruh sekolah negeri di Surabaya, untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan penggunaan anggaran dan pengelolaan aset dalam sekolah tersebut. Audit akan dilakukan saat pergantian kepala sekolah (kasek).Kepala Dindik Sahudi mengatakan, selama ini tidak ada kejelasan mengenai aset sekolah. Padahal, setiap tahun ada pengajuan dana untuk penambahan dan perbaikan aset.

“Adakah yang tahu tentang kondisi aset? Jelas tidak ada, itu yang ingin kami tegaskan lagi,” ujarnya kemarin. Audit akan dilakukan setelah hari raya Idul Fitri nanti. Fokusnya adalah audit keuangan, aset sekolah, dan administrasi lainnya di sekolah.

Semua itu akan dicocokkan dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang telah dirancang sebelumnya. Tidak jelasnya status aset di beberapa sekolah menyebabkan kasek yang baru menjabat merasa risau ketika mengelola sekolah. Pasalnya, kasek tidak tahu pasti bagaimana kondisi sekolahnya. “Sebagian kepala sekolah kebingungan mau melakukan apa dengan sekolah baru,karena data tidak lengkap,”ujarnya.

Selain itu, sekolah juga terkesan tidak transparan kepada publik. Padahal, ada dana publik dalam anggaran penambahan dan perbaikan aset sekolah. “Kalau aset jelas, partisipasi publik mungkin akan lebih baik,”imbuhnya. Audit akan dilakukan secara internal oleh Dindik. Jika memungkinkan, hasil audit akan dipublikasikan.“Tentu kami harus mengkaji payung hukumnya dulu, agar kebijakan ini tidak dinilai ilegal,”harapnya.

Selain audit internal, audit eksternal juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan audit fungsional yang dilakukan oleh Badan Pengawas Kota (Bawasko). Kedua lembaga itu memiliki hubungan dengan Dindik untuk memperlancar audit ini. Kasek yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi dari Dindik. Sementara kasek yang terbukti melakukan penyelewengan, akan diproses Bawasko.

“ Kalau terbukti melakukan penyelewengan, bisa dikenai sanksi berupa hukuman seperti koruptor,”ujar Sahudi. Sasaran utama audit ini adalah 79 sekolah yang kaseknya akan diganti. Pergantian akan dilakukan setelah hari raya Idul Fitri nanti. Sebanyak 39 kepala sekolah diturunkan menjadi guru biasa, selebihnya diangkat menjadi pengawas.

“Bukannya tidak percaya kepala sekolah. Hanya ingin mencocokkan saja, selama dia menjabat sebagai Kepsek,”cetusnya. Suhariono, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Surabaya menyatakan, pihaknya setuju dengan aturan baru Dindik. Ia menilai, aturan itu akan membantu kasek- kasek baru. “Kami siap bekerja sama dengan auditor dari Dindik,”ujarnya.

Bila ada temuan janggal, diharapkan Dindik tidak langsung menjatuhkan sanksi. Sekolah berharap ada pembinaan dulu. “Namanya juga baru pertama kali,jadi dikasih tahu dulu mana yang lebih baik,”ujarnya. “Pengelola sekolah kan tidak terlalu paham seluk-beluk akuntansi dan laporan semacam itu.Jadi kalau ada temuan,bisa jadi kesalahan administrasi,”imbuhnya (Sindo)

Separuh dari Peserta Uji Sertifikasi Bakal Tak Lulus

September 20, 2007

Tenaga Kependidikan

Universitas Negeri Makassar atau UNM selaku pelaksana uji sertifikasi guru untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kamis (20/9) ini segera mengumumkan hasil penilaian portofolio. Sekitar 50 persen dari 954 peserta uji sertifikasi untuk kuota tahun 2006 bakal dinyatakan tidak lulus.

“Mereka yang tidak lulus itu rata-rata lemah dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Namun, mereka tidak perlu kecil hati. Toh, dalam pendidikan dan latihan kelak mereka akan memperoleh materi yang memperkaya wawasan dengan pengetahuan terbaru dari para asesor,” ujar Eko Hadi Sujiono, Ketua Pelaksana Uji Sertifikasi UNM, Rabu kemarin.

Eko menguraikan, aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran merupakan salah satu dari 10 indikator penilaian portofolio. Aspek ini mengambil porsi 160 skor dari 850-1.500 skor batas lulus yang dipersyaratkan. Pada beberapa aspek lainnya hampir tak ada masalah, sebab parameternya sangat jelas, seperti kualifikasi akademik (minimal S-1/D-4), pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman mengajar.

Eko menjelaskan, hasil pengumuman penilaian portofolio untuk kuota tahun 2006 akan dilaporkan ke Depdiknas paling lambat 25 September 2007. Adapun hasil penilaian portofolio untuk kuota 2007 ini ditargetkan rampung akhir Oktober. Untuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, guru peserta uji sertifikasi tercatat 9.533, terdiri atas 954 tahun 2006 dan 8.579 tahun 2007.

Kuota tahun 2006 terpaksa diproses secara simultan dengan kuota tahun 2007 akibat alotnya penetapan dasar hukum uji sertifikasi. Semula yang disiapkan sebagai dasar hukum adalah turunan UU Guru dan Dosen berupa peraturan pemerintah (PP). Namun, karena PP dimaksud tak kunjung muncul, akhirnya dasar hukum yang diterapkan adalah Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. (Kompas)

Liberalisasi Pendidikan Bisa Lumpuhkan Peran Pemerintah

September 19, 2007

Perpres No 77/2007

Kebijakan pemerintah untuk menetapkan pendidikan sebagai bidang usaha jasa yang terbuka bagi penanaman modal asing atau dikenal dengan liberalisasi pendidikan dipastikan bisa melumpuhkan peran pemerintah dalam mengatur pendidikan di Indonesia. Liberalisasi juga dinilai menyimpang dari cita-cita luhur bangsa Indonesia.

“Presiden dan DPR harus disadarkan tentang musibah nasional ini. Tugas utama pendidikan tidak semata mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga nilai luhur bangsa, semangat kebangsaan, dan menanamkan identitas bangsa,” kata Sofian Effendi, Ketua Badan Pelaksana Harian Magister Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta, Senin (17/9), terkait keputusan pemerintah yang membuka peluang bagi pihak asing menanamkan modal di bidang pendidikan.

Dengan alasan meningkatkan mutu pendidikan dan kapitalisasi modal, pemerintah telah menetapkan pendidikan sebagai bagian dari paket kebijakan liberalisasi. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2007, pendidikan ditetapkan sebagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing. Satu-satunya syarat adalah bahwa pihak luar terbatas menanamkan modal sebesar 49 persen.

“Kini kian jelas, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban konstitusional pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Sofian.

Perubahan paradigma pendidikan, menurut Sofian, pasti dipengaruhi kebijakan World Trade Organization (WTO) yang menetapkan pendidikan sebagai salah satu bidang usaha sektor tersier. Tiga negara yang memperoleh keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan, antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Ekspor jasa pendidikan Amerika Serikat pada 2000, misalnya, mencapai Rp 126 triliun.

Apalagi Indonesia termasuk pasar yang sangat menggiurkan karena memiliki 102,6 juta penduduk usia sekolah. Mereka yang berusia pendidikan tinggi (19-24 tahun) saja sudah 24,8 juta dengan angka partisipasi perguruan tinggi baru 14 persen. Hingga kini sudah ada enam negara yang mengajukan permohonan pengajuan penanaman modal.

Liberalisasi pendidikan gaya WTO juga dinilai oleh Ketua Dewan Pembina Forum Rektor Indonesia ini akan menimbulkan konsekuensi negatif secara finansial. Pemerintah nantinya tak hanya menyubsidi setiap anak didik, tetapi juga wajib menyubsidi penyelenggara dan satuan pendidikan luar negeri yang membuka bisnisnya di Indonesia.

Di depan Komisi X DPR, Senin lalu, Mendiknas Bambang Sudibyo menyatakan, penanaman modal asing untuk bidang pendidikan masih terbatas, baik lokasi maupun jenisnya.

“Tawaran-tawaran yang diberikan oleh Menteri Perdagangan kepada anggota WTO, antara lain, di level pendidikan tinggi, dalam hal ini politeknik jurusan mesin dan listrik. Lokasi pendirian juga dibatasi, yakni di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan dan Surabaya,” ujar Bambang Sudibyo. Selain perguruan tinggi, yang ditawarkan juga pendidikan luar sekolah, misalnya kursus-kursus bahasa asing. (Kompas)

Indikasi Kecurangan Mulai Ditemukan

September 19, 2007


Penilaian Portofolio Membuat Para Guru Terkesan Panik
Indikasi adanya kecurangan dokumen portofolio yang diserahkan guru yang terpilih dalam kuota sertifikasi tahun 2006/2007 mulai ditemukan. Untuk itu, dinas pendidikan di daerah diminta untuk terus menyosialisasikan hal ini supaya guru tidak panik dalam menghadapi proses penilaian portofolio.

Temuan indikasi kecurangan pada lampiran dokumen portofolio ini terungkap dalam proses penilaian di sejumlah perguruan tinggi. Para asesor yang bertugas menilai portofolio memberi catatan supaya guru yang diindikasikan melakukan kecurangan mendapat perhatian khusus.

“Kecurangan dengan memalsukan dokumen portofolio itu memang ada. Indikasinya kuat sekali. Temuan ini nanti akan diklarifikasi ke guru hingga kepala sekolah yang bersangkutan,” kata Rochmat Wahab, Ketua Panitia Pelaksana Uji Sertifikasi dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Selasa (18/9).

Kecurangan dalam pembuatan portofolio, kata Rochmat, tidak bisa ditoleransi karena menyangkut integritas seorang pendidik. Para asesor dari UNY dan perguruan tinggi mitra lainnya juga diminta jeli untuk menemukan kejanggalan yang mungkin muncul selama penilaian.

“Guru mesti terus diingatkan supaya tidak panik menghadapi penilaian portofolio. Ini harus disosialisasikan dinas pendidikan setempat bahwa guru tetap punya kesempatan untuk lulus melalui pendidikan dan pelatihan. Bagi yang sudah dapat sertifikat pendidik pun perlu diingatkan supaya bertanggung jawab terhadap kualifikasi yang sudah diraih,” kata Rochmat.

Sainil Amral, asesor dari Universitas Batanghari Jambi, mengatakan bahwa untuk mengetahui indikasi kecurangan dokumen portofolio itu bergantung kejelian dan ketelitian asesor. “Saya menemukan ada beberapa dokumen yang bentuk maupun penulisannya sama, tetapi dilampirkan untuk bukti penghargaan beberapa bidang yang berbeda,” jelas Sainil.

Dari pengalamannya menilai portofolio sejumlah guru, Sainil memprihatinkan kemampuan guru yang masih minim dalam menyusun portofolio seperti yang dipersyaratkan. Hal ini bisa saja merugikan guru yang bersangkutan karena lampiran dokumen yang tidak sesuai urutan.

Pengawas independen

Zainal Rafli, Ketua Panitia Pelaksana Uji Sertifikasi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), juga mengingatkan para asesor agar mewaspadai kecurangan dalam lampiran dokumen portofolio guru. Indikasi kecurangan bisa saja ditemukan dalam tahap pemilahan dokumen yang diterima panitia.

“Asesor akan diberitahu jika panitia menemukan ada indikasi kecurangan. Untuk penilaian diserahkan ke asesor,” ujar Zainal.

Penilaian portofolio untuk 20.000 guru yang masuk dalam kuota sertifikasi 2006 ditargetkan sudah diterima Depdiknas tanggal 25 September 2007. Guru yang lolos penilaian portofolio akan mendapat tunjangan profesi senilai satu kali gaji pokok mulai bulan Oktober, sedangkan guru yang belum berhasil harus mengikuti pendidikan dan pelatihan selama sekitar 90 jam.

Zamroni, Direktur Profesi Pendidik Depdiknas, mengatakan, guna menjaga obyektivitas pelaksanaan sertifikasi, Depdiknas akan membentuk lembaga pengawas independen. Adapun untuk menjaga mutu dan kualitas pelaksanaan sertifikasi, pemerintah sudah membentuk konsorsium sertifikasi guru. (Kompas)

Sertifikasi Dikeluhkan

September 11, 2007

Perguruan Tinggi Mitra Merasa Tidak Bisa Leluasa Bekerja
Sebagian besar perguruan tinggi swasta sebagai mitra dalam penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan mengeluhkan ketidakleluasaan mereka melaksanakan penilaian portofolio. Mereka harus menerima saja kebijakan yang dibuat oleh perguruan tinggi induk yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Akibat kedudukan yang dinilai tidak sejajar ini, perguruan tinggi (PT) mitra merasa tidak leluasa menyampaikan inisiatif. Kondisi ini dikhawatirkan bisa berakibat pelaksanaan sertifikasi bagi sekitar 2,7 juta guru di seluruh Indonesia tidak berjalan mulus.

Adanya keluhan ini disampaikan Sulistiyo, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Indonesia, kepada Kompas di Jakarta, Senin (10/9). Keluhan ini sebelumnya terungkap dalam rapat koordinasi perguruan tinggi mitra penyelenggara sertifikasi yang digelar Asosiasi LPTK Swasta di Semarang, akhir pekan lalu.

“Tadinya, dalam bayangan perguruan tinggi mitra ini, tidak ada pembedaan dalam melaksanakan sertifikasi. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa yang namanya mitra, ya, harus mengikut saja kepada yang induk,” ujar Sulistiyo.

Sainil Amral, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Batanghari Jambi, menjelaskan bahwa perguruan tinggi mitra ini seolah menjadi pekerja dari perguruan tinggi induk saja. Tanggung jawab universitas mitra sebatas hanya menyerahkan asesor untuk terlibat dalam penilaian portofolio pada waktu yang ditetapkan.

“Di daerah, penyebutan sebagai mitra itu bisa ditafsirkan beragam. Umumnya, ya dianggap sebagai pelengkap saja. Seolah menunggu saja dipanggil jika penilaian portofolio sudah siap dilaksanakan,” kata Sainil.

Menunggu perintah

Keluhan senada juga disampaikan Sofyan Anis, Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. “Porsi untuk jumlah asesor dan jabatan-jabatan penting di kepanitiaan rayon didominasi perguruan tinggi induk. Seharusnya, kan, tidak begitu. Kami bekerja tinggal menunggu perintah saja. Asesor akan berkumpul di suatu tempat jika sudah ada panggilan,” jelas Sofyan.

Keterbatasan yang dirasakan perguruan tinggi mitra itu, menurut Sofyan, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam pengajuan proposal dulu, semua perguruan tinggi mengajukan diri untuk posisi yang sama sebagai penyelenggara sertifikasi. Namun, dalam Keputusan Mendiknas No 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan justru disebutkan adanya PT yang ditetapkan dan PT mitra.

Untuk pelaksanaan sertifikasi guru nonpendidikan agama, ditunjuk 31 PT yang ditetapkan dan 61 PT mitra. Adapun pelaksanaan sertifikasi guru pendidikan agama ditunjuk 16 PT yang ditetapkan dan 17 PT mitra.

Menurut Sofyan, penyebutan perguruan tinggi mitra ini sebenarnya pernah dipertanyakan. Ketika itu, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasli Djalal mengatakan, penyebutan perguruan tinggi yang ditetapkan dan perguruan tinggi mitra itu hanya untuk memudahkan koordinasi di tingkat rayon. (Kompas)


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.