Nama Ditjen Dikti Marak Dicatut, Waspadai Penipuan Membuat Direktori Kampus

SURABAYA – Upaya sejumlah oknum mengambil keuntungan dengan memanfaatkan institusi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) ternyata tak hanya dengan penipuan berkedok menawarkan beasiswa fiktif kuliah S2 dan S3. Sejak beberapa tahun yang lalu, di lingkungan Perguruan Tinggi (PT) sudah jamak terjadi penipuan dengan modus membuat buku direktori atau buku informasi hasil akreditasi PTN/PTS di Indonesia. Tentunya dengan mengatasnamakan Dikti.

Kepala Marketing Communication (Marcom) Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Dandy Patria mengatakan penipuan dengan modus membuat buku direktori atau buku informasi hasil akreditasi PT memanfaatkan institusi Ditjen Dikti sudah terjadi sejak dirinya menjadi staf humas tahun 1994 lalu. Modusnya hampir setiap tahun sama. Yakni, melobi sebuah PT agar mau berpartisipasi dalam penerbitan buku tentang kampus di Indonesia. “Waktu lobinya mendekati momentum penerimaan mahasiswa baru (PMB). Biasanya setiap awal tahun. Tapi ada juga bulan November sudah mulai melakukan gerilya,” ujarnya kepada Surya, Senin (11/2).

Agar percaya, selain menelpon, si oknum juga mengirim surat dengan menggunakan kop surat yang dibuat mirip milik Ditjen Dikti atau Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT. Surat tersebut biasanya berisi, untuk menyebarluaskan informasi hasil akreditasi PTN/PTS di Indonesia, akan diterbitkan buku yang akan diedarkan ke sekolah, lembaga, perpustakaan, dan masyarakat luas lainnya. Untuk itu, PT diminta ikut berpartispasi. Tapi partisipasi bersyarat, harus membayar uang dengan tarif tertentu. “Katanya sebagai iklan,” jelasnya.

Besarnya, jika ingin di muat pada cover berwarna satu halaman belakang luar tarifnya Rp 25 juta, cover berwarna belakang dalam Rp 20 juta, satu halaman berwarna dalam Rp 15 juta, dan seperempat halaman hitam putih dalam Rp 5 juta. “Itu tarif yang mereka kirim pada tahun ini. Tapi biasanya masih bisa ditawar,” terang Dandy.

Tahun 2007 lalu, Unitomo, kata Dandy ‘tertipu’ dengan rayuan para oknum ini. Kampus di kawasan Semolowaru ini terbujuk dan mau membayar Rp 10 juta untuk iklan satu halaman berwarna dalam. Tapi setelah pihaknya mencek ke sejumlah sekolah di Surabaya, ternyata buku tersebut tidak ada dan tak didistribusikan ke sekolah. “Dari pengalaman itu, kami menduga proyek buku yang mengatasnamakan Dikti dan BAN PT legalitasnya fiktif. Makanya tahun ini kami tidak akan ikut lagi,” tegasnya.

Kepala Humas Universitas Narotama Norhadi juga punya pengalaman hampir sama. Tahun 2004 pihaknya mendapat faks penawaran kerja sama membuat buku dengan mengatasnamakan Ditjen Dikti. Setelah faks, hari berikutnya Hadi menerima surat dan telpon untuk membicarakan harga iklan. “Waktu itu oknum tersebut minta Rp 10 juta untuk cover colour halaman belakang.

Tapi kami tawar Rp 7 juta. Dia tak mau, tak terjadi deal dan kami pun tak jadi pasang,” jelasnya pada Surya.
Hadi menegaskan selama proses lobi dan tawar-menawar, banyak kejanggalan dalam penjelasan yang disampaikan oknum yang mengatasnamakan Dikti. “Makanya setelah kejadian itu, meski setiap tahun dapat surat, kami tak pernah menggubrisnya,” imbuhnya. (Surya)