Arsip untuk Maret 2008

Atasi Pengangguran,Tambah SMK

Maret 31, 2008

SURABAYA – Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) menggagas penambahan sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN).

Kebijakan itu diambil sebagai respons atas tingginya angka pengangguran. Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menyebut ada 92.367 pengangguran pada 2007 lalu. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Tri Rismaharini menyebut, jumlah angkatan kerja di Surabaya tercatat 1.279.821 orang. Dari angka itu, yang sudah bekerja 1.187.454 orang. ’’Mereka yang bekerja tiga kali seminggu tidak kami hitung pengangguran,’’ ujar Risma. Wilayah Surabaya Selatan dan Timur merupakan kantong pengangguran terbesar.

Jumlahnya masing-masing mencapai 24.724 dan 23.191 orang.Padahal, di daerah itu jumlah pabrik maupun industri cukup banyak. Sementara jumlah pengangguran di Surabaya Pusat, Surabaya Barat, dan Surabaya Utara, masingmasing 13.139, 12.126, dan 19.427 orang. ’’Kita serius untuk menambah jumlah SMK. Sebenarnya kita inginkan ada dua SMKN baru, yakni di wilayah Utara dan Barat,’’ terang Risma. Rencana menambah SMKN di wilayah Utara sampai saat ini terkendala keterbatasan lahan.

Karena itu,konsentrasi Bappeko untuk sementara diarahkan guna merealisasikan SMKN wilayah Barat.Pemkot telah menemukan lokasi yang di Kecamatan Lakarsantri. Tahun ini,Risma mengata kan, akan mengusulkan anggaran melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD. ’’Kita ingin kan ada sharing antara pusat dan Pemkot. Anggaran pembuatan SMK memang jauh lebih mahal, bisa-bisa tiga kali dari pembuatan SMA,’’ katanya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Sahudi menuturkan, dua tahun terakhir SMK menjadi prioritas pengembangan pendidikan. Di Surabaya saat ini terdapat 108 SMK yang sebagian besar swasta.SMK Negeri hanya ada 11. ’’Perbandingan antara SMA dan SMK saat ini masih 55:45.Jadi, SMA masih tinggi, tapi tahun ini kami berusaha SMK lebih tinggi daripada SMA,’’ ungkapnya. (Sindo)

Ujian Nasional Berbiaya Besar

Maret 31, 2008
Jakarta – Beban biaya pendidikan sekolah bertambah besar dengan adanya ujian nasional tiga hari. Pembiayaan dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca-ujian nasional. Beban itu juga bertambah dengan bertambahnya mata pelajaran yang diujikan, dari tiga menjadi enam mata pelajaran, di tingkat sekolah menengah atas.Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung sekaligus Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGGI), Iwan Hermawan, Minggu (30/3), mencontohkan, sebuah sekolah negeri dengan murid kelas III lebih dari 350 orang atau delapan rombongan belajar, di Kota Bandung, setidaknya perlu menyiapkan dana Rp 50 juta untuk persiapan ujian nasional. Dana pra-ujian nasional digunakan untuk membiayai pemantapan pelajaran dan simulasi ujian.

”Pemantapan minimal dilakukan tiga atau enam bulan sebelumnya. Seorang guru yang memberi pemantapan biasanya ada honor minimal Rp 25.000 per tatap muka. Guru setidaknya mendapat Rp 500.000 untuk pemantapan tiga bulan. Ada pula biaya penggandaan materi dan konsumsi,” ujar guru Sosiologi di SMAN 9 Bandung itu.

Sosiologi termasuk mata pelajaran yang mulai di-ujiannasional-kan tahun ini.

Simulasi ujian juga menelan biaya lantaran harus membayar honor pengawas, penggandaan soal, transportasi, dan konsumsi. Simulasi berkali-kali dilakukan, ada yang diadakan sekolah atau dinas pendidikan. Sekitar 70 persen dana pemantapan habis untuk biaya personal. Seorang pengawas simulasi setidaknya mendapat honor Rp 30.000-Rp 50.000 satu kali simulasi.

Ada dana pendamping

Teorinya, pelaksanaan ujian nasional memang dibiayai pemerintah. Namun, di luar biaya pemantapan itu, sekolah tetap menyiapkan dana pendamping. Umumnya, untuk pos-pos yang tak dibiayai pemerintah, seperti panitia penyelenggara di sekolah dan pembentukan subrayon.

”Di satu kabupaten dan kota ada rayon yang dibiayai pemerintah. Untuk distribusi soal ke sekolah perlu tenaga tambahan sehingga dibentuk subrayon atas inisiatif sekolah. Dari Kota Garut ke daerah di Garut bagian selatan bisa sampai 90 km. Padahal, soal harus didistribusikan segera. Untuk biaya subrayon, setiap siswa dikenai Rp 12.500,” ujarnya.

Belum lagi kegiatan besar seperti penguatan mental anak. Ada sekolah yang mengadakan istighotsah atau memanggil ahli emotional spiritual quotient (ESQ).

Untuk pelaksanaan ujian, baik ujian nasional maupun ujian akhir sekolah, SMA dengan murid di atas 350 orang perlu dana Rp 60 juta lagi. Total, untuk sekolah seperti itu, untuk persiapan ujian nasional serta pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir sekolah, perlu dana lebih dari Rp 100 juta. Sekolah bahkan bisa mengeluarkan biaya lebih besar.

Di Indonesia, ada 9.317 SMA dan 6.025 SMK, total 15.342 sekolah. Biaya dari sekolah, bisa total lebih Rp 1 triliun. Itu untuk level SMA dan sederajat.

Menurut Iwan, dana dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah dan dikeluarkan sekolah, sebenarnya akhirnya ditanggung masyarakat pembayar iuran sekolah. Keinginan berprestasi dalam ujian nasional membuat meningkatnya kegiatan intensif sekolah yang memerlukan biaya seperti drilling dan simulasi.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menambahkan, ujian nasional mahal akibat besarnya biaya personel atau panitia di tingkat pusat, daerah, dan sekolah, juga biaya penggandaan dan pembuatan soal.

Departemen Pendidikan Nasional tidak menghitung biaya riil ujian nasional. ”Dua tahun terakhir, pemerintah pusat menganggarkan biaya ujian nasional SMP dan SMA sederajat Rp 250 miliar. Padahal, tahun ini ada tambahan tiga mata pelajaran baru yang diujikan. Seharusnya anggaran bertambah,” ujarnya.

Dengan keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, daerah diminta ikut membiayai, tetapi proporsinya tidak jelas. Akibatnya, muncul biaya yang ditanggung masyarakat. (Kompas)

99 Persen Guru di Lampung Berutang, Tak Bisa Profesional

Maret 31, 2008

Bandar Lampung – Sebanyak 99 persen guru di Lampung sudah ”tergadaikan” atau berutang di bank-bank di Lampung demi meningkatkan kesejahteraan. Akibatnya, para guru sulit memfokuskan diri untuk menyiapkan kegiatan belajar-mengajar yang berkualitas.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Hery Suliyanto dalam Simposium Pendidikan Nasional bertema membangun profesionalitas guru menuju pendidikan bermutu di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Minggu (30/3). Dia mengatakan, secara logika, apabila guru sejahtera, ia akan mampu menyiapkan kegiatan belajar-mengajar dengan kreativitas dan inovasi sesuai tuntutan UU No 14/2005.

Dengan gambaran serupa, lanjut Hery, sesuai data dari Sekretaris Badan Nasional Standar Pendidikan pada acara Konferensi Nasional Matematika XIII dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia beberapa waktu lalu, secara nasional jumlah guru SD tidak layak mengajar mencapai 609.217 orang atau sekitar 49,3 persen dari seluruh tenaga pendidik di Indonesia.

Untuk itu, Dinas Pendidikan Lampung tengah berupaya mampu memenuhi kebutuhan guru, terutama menyangkut kesejahteraan gambaran guru.

Semua langkah itu bertujuan agar guru dapat bekerja profesional dan bukannya menciptakan guru untuk mencari tambahan penghasilan yang akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.

Tak profesional

Sementara itu, para guru yang sudah lulus program sertifikasi guru belum tentu bisa bersikap profesional. Sebab, untuk menjadi seorang guru profesional harus didukung sarana dan prasarana belajar-mengajar yang lengkap serta kesejahteraan memadai.

Demikian diutarakan Direktur Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Lampung Sulthon Djasmi. Melalui UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah sudah mencantumkan hak dan kewajiban guru. Salah satu kewajiban guru adalah meningkatkan profesionalitas.

Salah satu bukti formal sebagai pengakuan seorang guru sebagai tenaga pendidik profesional adalah melalui sertifikasi. Untuk bisa mengikuti sertifikasi, seorang guru minimal harus berpendidikan strata satu (S-1) atau D-4.

Namun, menurut Shulton, kenyataan di lapangan justru menunjukkan guru-guru yang sudah lulus uji sertifikasi belum tentu profesional. Hal itu karena para guru bersertifikat itu belum didukung pendapatan yang bisa memberikan kesejahteraan.

”Mereka rata-rata masih bergaji minimum sehingga untuk bisa menyiapkan kegiatan belajar-mengajar yang bermutu masih terganggu kegiatan para guru untuk mendapatkan tambahan pendapatan,” kata Shulton.

Untuk itu, lanjutnya, sebaiknya pemerintah tak menggeneralisasi syarat sertifikasi menjadi acuan profesionalitas seorang guru. Seorang guru akan menjadi profesional apabila pemerintah melalui sekolah-sekolah menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar-mengajar dan pemerintah juga memerhatikan kesejahteraan guru.

Catatan Dinas Pendidikan Lampung menyebutkan, di Lampung ada lebih dari 30.000 guru belum berpendidikan S-1 atau D-4. Pada uji sertifikasi 2007, dari kuota 7.000 guru, hanya 3.000 guru lulus uji sertifikasi. (Kompas)

Konsep UMPTN Diusulkan ke Panitia SNM PTN

Maret 31, 2008

SURABAYA – Sejumlah rektor perguruan tinggi di Jawa Timur yang dulu tergabung dalam Panitia Pusat Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional akan mengusulkan konsep tersebut dalam Rapat Kerja Panitia Nasional Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang kini bernama Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Menurut Rektor Universitas Negeri Surabaya yang juga Sekretaris Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN), Haris Supratno, persiapan Panitia Pusat Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) untuk seleksi sebelum bergabung menjadi SNM PTN telah hampir sempurna.

”Kami tinggal melakukan langkah-langkah pemantapan,” katanya setelah rapat pemantapan seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Malang, Minggu (30/3).

Hasil kerja yang terselesaikan antara lain struktur kepanitiaan, alur penggunaan dana, dan standar operasional prosedur. Soal seleksi yang terbagi dua jalur, yaitu prestasi dan akademik, kini sedang dalam tahap pembuatan kisi-kisi.

Menurut Haris, tidak ada perubahan dari hasil kerja yang disetujui bersama ke-41 rektor yang sepakat melepaskan diri dari Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PSPMB). Sementara itu rapat kerja resmi panitia SNM PTN akan berlangsung pekan depan.

”Semua hasil kerja itu akan kami ajukan dalam rapat panitia SNM PTN yang pertama sehingga panitia SNM PTN tak perlu bekerja dari nol,” kata Haris.

Haris menyatakan lega bahwa akhirnya seleksi penerimaan mahasiswa baru tetap terlaksana dalam satu koordinasi secara nasional. ”Memang ini yang kami inginkan dari semula, yaitu penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru yang tetap menjunjung kebersamaan dan sesuai dengan undang-undang,” kata Haris.

Sistem SNM PTN merupakan sistem seleksi baru di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Alur dana yang selama ini menjadi sumber perbedaan telah disepakati. Dana lebih dahulu masuk ke kas negara baru kemudian digunakan setiap rektor untuk pendanaan bersama. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Fasli Jalal menjabat Ketua Umum SNM PTN.

Potensi akademik

Pembantu Rektor II IAIN Sunan Ampel Nur Syam mengemukakan, panitia SPMB untuk PTN akan menggunakan tes potensi akademik (TPA). Komponen tes itu mulai digunakan tahun ini.

Menurut Nur, TPA dipakai karena, pertama, metode seleksi reguler dinilai sudah tidak mampu lagi menghasilkan calon yang benar-benar layak. ”Tak sedikit mahasiswa yang lolos seleksi karena hafal pola soal dan jawaban,” katanya, Sabtu.

Pola SPMB lebih menekankan pelatihan soal secara intensif, tetapi tidak mendalami materi. ”Pelajar hanya disiapkan lulus seleksi, namun tidak disiapkan untuk mengikuti perkuliahan,” katanya. Akibatnya, tidak sedikit mahasiswa gagal kuliah meski nilai SPMB-nya bagus. Mereka akhirnya menjadi lulusan tidak bermutu. ”Tidak sedikit dosen mengeluhkan rendahnya kualitas mahasiswa baru. Kalau SPMB benar-benar sesuai, tentu keluhan itu tak banyak,” ujarnya.

Nur mengatakan, kondisi itu ingin ditekan dengan pelaksanaan TPA. ”Tes ini tak bisa disiasati dengan pelatihan. Kalau memang kapasitasnya tidak sesuai standar, ya tidak lolos,” ujarnya. (Kompas)

Gonjang-ganjing SPMB

Maret 31, 2008

Beberapa waktu terakhir ini terasa sekali merebaknya keresahan masyarakat akibat gonjang-ganjing perkara Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB. Meski permasalahan sudah selesai, sejumlah rektor perguruan tinggi negeri sempat menyatakan keluar dari SPMB.Sumber masalah utamanya terletak pada cara pandang yang berbeda tentang apakah dana dari para calon mahasiswa itu termasuk kategori pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atau bukan. Dan, apakah Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PSPMB) sebagai badan hukum independen nirlaba memiliki keabsahan dan kompetensi dalam penyelenggaraan SPMB secara nasional?

Tulisan ini dimaksudkan untuk klarifikasi, mencoba meluruskan kemencengan dan menyamakan persepsi, agar polemik yang panas tidak terulang kembali pada masa depan.

Saya ingat pendapat McAuclyffe: Teaching is touching the future, not cheating,

Sejarah panjang

Bila dilakukan kilas balik, SPMB sebagai alat seleksi penerimaan mahasiswa baru secara bersama telah memiliki sejarah panjang. Berawal dari pembentukan Serikat Kerjasama Antar Centre of Excellence (SKACE) di Bandung pada tahun 1971.

Lima tahun kemudian, pada 1976, SKACE berubah menjadi Serikat Kerjasama Antar Lima Universitas (SKALU) dengan sekretariat tetap di Jakarta.

Mulai tahun 1977 sampai 1981 penerimaan mahasiswa baru secara bersama-sama dilakukan melalui Proyek Perintis I-II-III-IV. Dari tahun 1982 sampai 1989 namanya berubah menjadi Sipenmaru atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, dan tahun 1999 sampai 2001 berubah lagi namanya menjadi UMPTN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Kemudian muncullah Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan yang mengatur tentang PNBP yang diberlakukan mulai 1 Januari 2002.

Mendiknas pun mengeluarkan SK Nomor 173 Tahun 2001 yang esensinya memberi kewenangan sepenuhnya kepada setiap rektor untuk melaksanakan ujian seleksi dan penerimaan mahasiswa baru. Semua rektor PTN yang tergabung dalam Paguyuban Rektor bersepakat untuk tetap melaksanakan ujian masuk bersama dengan membentuk Panitia SPMB. Sebab, kalau dilakukan sendiri-sendiri dan dana dari calon mahasiswa langsung masuk rekening rektor, pasti akan menjadi obyek PNBP dan akan amat menyulitkan pelaksanaan ujian.

Dari tahun 2002 sampai 2005 Panitia SPMB telah berhasil melaksanakan tugas, tanpa ada permasalahan berarti.

Badan hukum independen

Pada tahun 2006, dalam rapat Paguyuban Rektor yang dihadiri semua rektor, terdiri dari sejumlah 50 PTN dari seluruh Indonesia, disepakati agar Panitia SPMB dimantapkan sebagai badan hukum nirlaba yang independen agar lebih profesional.

Melalui pertimbangan yang masak, antara lain dengan konsultasi pada para ahli hukum seperti Prof Dr Hikmahanto Juwana, disepakati bahwa jenis badan hukum yang paling tepat untuk mewadahi kegiatan testing masuk PTN secara bersama adalah berupa Perhimpunan SPMB. Menurut dia, karena dana dari calon mahasiswa baru itu tidak masuk rekening rektor, maka tidak menjadi obyek PNBP. Pertanggungjawaban administratif dan keuangan disampaikan dan disahkan dalam Rapat Umum Anggota PSPMB secara terbuka dan akuntabel.

Perekat bangsa

Manakala pada awal terbentuknya PSPMB mengemban amanah dari 50 PTN, saat ini sudah berkembang menjadi 56 PTN yang terdiri dari 7 PTN yang sudah menjadi badan hukum milik negara (BHMN), 43 PTN non-BHMN, dan 6 universitas Islam negeri. Keseluruhan PTN itu tersebar dari Aceh sampai Papua.

Melalui PSPMB, calon mahasiswa baru bisa memilih PTN mana pun di seluruh pelosok Tanah Air dan menempuh tes dari tempat masing-masing. Sangat efektif, efisien, murah, tidak boros. Bila setiap PTN menyelenggarakan tes masuk sendiri-sendiri, jelas akan sangat memberatkan dan menyulitkan peserta, terutama yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Akan terjadi nuansa primordialisme di kampus. Mahasiswa Uncen berisi warga Papua, mahasiswa Unsyiah berisi warga Aceh. Ini sangat rawan terhadap munculnya semangat kesukuan dan perpecahan.

Jadi, PSPMB merupakan wahana untuk perekat bangsa, memberikan peluang bagi segenap anak bangsa untuk berbaur, melatih kebersamaan dan kemajemukan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ujian tulis yang diselenggarakan secara bersama dengan penuh profesionalisme ini juga mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam menjaring calon mahasiswa karena prosesnya dilakukan dengan komputer.

Bahkan, mulai tahun 2007 sudah dikembangkan model-model anti-crime-device untuk mencegah kecurangan dalam proses ujian tulis.

Untuk tahun 2008 bahkan sudah disiapkan sistem cyber dalam penulisan naskah soal, transaksi melalui internet, dan dalam pengumuman hasil ujian. Melalui PSPMB juga sudah diupayakan penggalangan dana dari berbagai pihak untuk membantu calon mahasiswa yang pandai tetapi dari keluarga tidak mampu, dalam wujud Beasiswa Masuk Universitas. Sampai saat ini program Beasiswa Masuk Universitas sudah dimanfaatkan 6.730 mahasiswa dengan prestasi yang amat membanggakan, beberapa lulus dengan predikat cumlaude.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang diambil setelah bertemu dengan segenap pihak yang berbeda pendapat sungguh amat arif dan melegakan. Mudah-mudahan betul-betul akan ditaati semua pihak: hanya ada satu sistem penerimaan mahasiswa baru, dilaksanakan oleh panitia bersama, dan dana masuk ke kas negara sebagai PNPB.

Saya akhiri dengan puisi: Satu kata memulai do’a / Satu langkah mengawali perjalanan / Sekuntum bunga membentuk taman / Sebatang pohon menciptakan hutan / Satu sistem penerimaan mahasiswa baru akan menyelamatkan nasib jutaan anak bangsa. (Kompas)

EKO BUDIHARDJO Ketua Regional II Perhimpunan SPMB Nusantara dan Ketua Pembina YPSDM Forum Rektor Indonesia. Pendapat pribadi.

Jangan Persulit Rekomendasi

Maret 28, 2008

Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin (AUSKM) tahun 2007 yang disalurkan Dindik Kota Surabaya belum terserap secara merata. Sebab, salah satu persyaratan sedikit memberatkan calon penerima beasiswa.
Kepala Dindik Kota Surabaya Drs Sahudi MPd mengatakan bahwa keterangan keluarga miskin melalui Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM) sangat memberatkan siswa yang mengalami kesulitan keuangan.

“Pengesahan KIKM sebagai pernyataan bahwa mereka adalah keluarga miskin harus disahkan wali kota. Nah, prosesnya terlalu lama dan panjang,” kata Sahudi, Rabu (26/3).
Kriteria miskin pada dunia sosial dan pendidikan berbeda. Meski, orangtua berpenghasilan cukup, tapi karena harus menyekolahkan tiga anaknya, maka mereka akan mengalami kesulitan keuangan. Otomatis kebutuhan sekolah mengalami hambatan. Entah penyediaan buku pelajaran atau biaya sekolah.

“Biaya sekolah juga kian mahal,” ujar Sahudi. Oleh sebab itu, Dindik Kota Surabaya mengusulkan agar persyaratan sebagai gakin dengan KIKM bukan menjadi syarat utama.
Keterangan dari RT/RW atau kelurahan setempat melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diharap sudah mewakili keterangan bahwa si murid benar-benar mengalami kesulitan biaya pendidikan.

Kelak, siswa yang memiliki salah satu surat keterangan sebagai keluarga miskin itu dapat segera menerima beasiswa AUSKM.

“Kelurahan banyak yang tidak berani mengeluarkan SKTM tersebut,” ungkap Sahudi. Mereka khawatir bakal ada masalah di kemudian hari, karena kriteria miskin yang berbeda antara Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) sebagai pihak pemberi KIKM dan Dindik Kota Surabaya.
“Survei home visit masih tetap dilakukan Dindik Kota Surabaya. Mulai dari data biaya pengeluaran untuk telepon, listrik, atau kunjungan langsung ke rumah siswa.

Dindik Kota Surabaya sendiri sudah menyalurkan beasiswa AUSKM sejak tahun lalu, tepatnya periode Januari-Juni 2007.
Data Dindik Kota Surabaya menunjukkan terdapat 47.238 siswa yang diajukan mendapat beasiswa AUSKM. Besaran dana Rp 11.550 untuk jenjang SD/MI Swasta dan SDLB, Rp 23.000 untuk SMP/MTs Swasta dan SMPLB, serta Rp 65.000 untuk SMAN/Swasta, SMKN/Swasta, dan MAN/Swasta.

Sementara itu, untuk 2008 diajukan 4.647 siswa SD/MI Swasta dan 4.501 siswa SMP/MTs. Namun, dana beasiswa masih belum cair karena perwali yang mengatur tentang pemberian beasiswa AUSKM ini belum diturunkan.
Maka, Dindik Kota Surabaya mulai menyebarkan surat edaran Nomor 421/1173/436.5.6/2008 tentang Usulan Dana Beasiswa Penerima AUSKM 2008 ke sekolah tingkat SMP/SMPLB/MTs swasta.

Diharap, sekolah segera mendata murid yang miskin. Data siswa pun disusun secara urut dengan skala prioritas yang paling membutuhkan (siswa miskin) dan yang memiliki KIKM atau SKTM.
Sedangkan Kepala Sekolah SMP/SMPLB/MTs yang akan mendapatkan bantuan supaya membuka rekening Bank Jatim atas nama lembaga (bukan pribadi) dan penanggungjawabnya adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah.

Untuk itu, print out, CD data siswa dan fotokopi buku rekening harus dikumpulkan ke Dindik Kota Surabaya Bidang Dikmen paling lambat 7 April 2008. Tak lupa, surat pernyataan dari kepala sekolah diketahui komite tentang kebenaran data wajib dibuat, dan dikirim dengan dibubuhi materai Rp 6.000. (Surya)

Maka, Menangislah Siswa Miskin, Gara-gara Tak Terdata Beasiswa Terancam Tak Cair

Maret 28, 2008

Surabaya – Anggaran beasiswa bagi anak-anak dari kalangan keluarga miskin sudah tersedia. Jumlahnya pun fantastis, yakni sekitar Rp 29 miliar. Namun, pemerintah kesulitan mencairkannya. Kenapa? Karena, tidak ada data base siswa miskin. Pihak Dinas Pendidikan (Dindik) meminta pihak kelurahan merekomendasi siswa miskin. Namun, kelurahan tak berani karena kriteria miskin belum jelas.
Seperti diketahui, pada 2008 ini, siswa miskin di Surabaya yang diplot mendapat bantuan beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin (AUSKM) sebanyak 37.751 orang, dengan total dana Rp 29 miliar.

Kepada wartawan beberapa pekan lalu, Ketua Komisi D (Bidang Pendidikan dan Kesra) DPRD Kota Surabaya Ahmad Jabir mengatakan, dana untuk siswa miskin ini merupakan sharing antara pemerintah pusat melalui APBN sebesar Rp 11 miliar, APBD Provinsi Jatim Rp 9 miliar, dan APBD Kota Surabaya Rp 9 miliar.

Menurut Jabir, kalau nantinya beasiswa dipatok Rp 100.000 per siswa, maka dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2008, pemkot harus menambah sekitar Rp 10 miliar lagi. Pasalnya, dalam APBD 2008 hanya diplot sebesar Rp 4,9 miliar, dengan perhitungan Rp 65.000/siswa.

Berdasarkan catatan Dindik, siswa miskin yang mengantongi Kartu Indentitas Keluarga Miskin (KIKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kota Surabaya hanya berjumlah sekitar 27.161 orang. Padahal, pagu bantuan dari pemerintah pusat adalah untuk 37.751 siswa.
Dengan demikian, jatah bantuan siswa miskin di Kota Surabaya masih tersisa sekitar 10.590 siswa. “Kami sarankan agar Dindik mendata ulang siswa miskin di Surabaya. Karena, selama ini data siswa miskin yang ada dianggap belum valid,” katanya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Kota Surabaya Baktiono, Selasa (25/3), mengatakan, anggaran siswa miskin terancam tidak akan dicairkan, jika Dindik Kota Surabaya tidak segera mengajukan data siswa miskin.
“Sebetulnya tim home visit yang dibentuk beberapa waktu lalu sudah meninjau rumah- rumah para siswa yang diindikasikan miskin. Namun, tim itu kurang optimal dalam menjalankan tugas,” katanya.
Adapun anggota tim itu, masing- masing terdiri atas kepala sekolah, komite sekolah, dan pihak kelurahan.

Menurut dia, jika siswa miskin tidak segera didata, maka dimungkinkan anggaran itu tidak bisa dicairkan. Padahal, di Surabaya masyarakat miskin masih membutuhkan dana tersebut, katanya.
Menurut dia, selama ini Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya tidak mempunyai data pasti tentang siswa miskin di Surabaya. Hanya saja BPS mempunyai data keluarga miskin (gakin) secara umum saja yang diambil dari pendataan KIKM.

Selain itu, kata dia, kriteria KIKM yang ada saat ini tidak bisa dijadikan acuan di Kota Surabaya. Pasalnya, jika kriteria tersebut diterapkan di Surabaya, tidak ada siswa miskin. Padahal, kenyataannya ada sekitar 60 persen siswa SMK di Surabaya miskin.
KIKM tersebut, lanjut dia, hanya berlaku bagi daerah-daerah lain yang tingkat ekonominya berbedah dengan di Kota besar Surabaya. “Ini harus cepat, tidak usah menunggu perda. Itu terlalu lama,” katanya.

Selama ini, lanjut Baktiono, pengajuan dari orangtua siswa atas bantuan tersebut belum ada lantaran tidak mendapat rekomendasi dari kelurahan. Pihak kelurahan sendiri beralasan tidak bersedia mendaftarkan warganya dengan alasan takut karena tidak ada payung hukum yang jelas yang mengatur.
Sementara itu, Kepala Dindik Kota Surabaya Sahudi mengatakan. anggaran untuk siswa miskin yang hingga kini belum cair bukan sepenuhnya kesalahan unit kerjanya, melainkan juga petugas kelurahan.
Pasalnya, pihak Kelurahan tidak berani mengeluarkan rekomendasi sebagai syarat keluarnya bantuan itu. Sedangkan Dindik sendiri telah membuat usulan untuk kucuran dana senilai Rp 29 miliar itu. (Surya)

Siswa Miskin Terkatung-Katung Pemkot Tak Bisa Kelola Dana

Maret 28, 2008

Surabaya-Benar saja kemiskinan sulit terentas di negeri ini, sebab aparat pengelola sejumlah program kemiskinan kenyataanya tidak cakap. Di Surabaya, untuk menyalurkan dana untuk siswa miskin saja, antarinstansi di pemkot malah saling lempar. Padahal uang Rp 29 miliar lebih sudah di tangan dengan nama Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM). Buktinya Dinas Pendidikan melemparkan data jumlah siswa miskin ke Kelurahan, belakangan kelurahan mengembalikan ke Dinas Pendidikan untuk mengelola data siswa miskin.
Masalah sederhana, tidak ada database jumlah siswa miskin di Surabaya. ”Ini aneh soal data siswa miskin saja tidak dimiliki Dinas Pendidikan,” keluh Wakil Ketua Komisi E DPRD Surabaya Baktiono, Rabu (26/3).

Dia mengatakan, akibat database yang lemah, akibatnya diterima siswa miskin. Hingga kini jatahnya tidak pernah diterima. Karena alokasi anggaran siswa miskin tersebut masih menggatung dalam catatan APBD Surabaya 2008, anggaran puluhan miliar itu terancam tidak akan dicairkan selurunya, dan kembali ke kas daerah akhir tahun anggaran ini, jika Dinas Pendidikan tidak segera mengeluarkan data siswa miskin.

    Rapuh
Keluhan Baktiono itu menggambarkan betapa rapuhnya pengelolaan data orang miskin di Surabaya. Tengok saja buktinya, BKSM tahun ini dianggarkan pemkot ‘cukup’ Rp 9 miliar.
Bandingkan dengan anggaran bus rapit trasport atau busway Rp 89 miliar atau pembangunan Surabaya Sport Center Rp 450 miliar.Ssemua berjalan mulus dengan dana penunjang yang rapi.
Namun membantu siswa miskin dengan setumpuk program belakangan justru bermasalah. Pembagian BKSM itu pun tidak pernah utuh. Pemkot memberikan secar mengangsur ke sebagian kecil siswa miskin.

Data di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) terungkap bahwa untuk BKSM siswa SMA, SMK, dan MA Negeri, Pemkot Surabaya seharusnya mengucurkan Rp 9,048 miliar. Padahal seharusnya sesuai kebutuhan dianggarakan Rp 29.445.780.000 untuk 37.751 murid tahun ini.

Dana Rp 9,048 miliar ini pun juga tidak dikucurkan semua. Karena yang disetujui baru Rp 5 miliar saja. Namun demikian, siswa dari keluarga miskin yang bersekolah di sekolah swasta tetap harus gigit jari. Sebab BKSM hanya untuk siswa sekolah negeri saja. Alasannya, SPP sekolah swasta banyak yang mahal.

Soal data kemiskinan antarinstansi tidak pernah segendang sepenarian. Ada data Badan Pusat statistik Surabaya, Dinas Sosial Surabaya, Badan Pemberdayaan Masykarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas KB) Pemkot Surabaya dan lain-lain.

BPS Surabaya tidak mempunyai data siswa miskin, namun hanya data keluarga miskin (gakin) dari dari pendataan Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM). Selama ini, lanjut Baktiono, pengajuan dari orangtua siswa atas bantuan tersebut belum ada lantaran tidak mendapat rekomendasi dari kelurahan.

Pihak kelurahan sendiri beralasan tidak bersedia mendaftarkan warganya dengan alasan takut karena tidak ada payung hukum yang jelas yang mengatur. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Sahudi, kemarin mengatakan anggaran untuk siswa miskin yang hingga kini belum cair bukan sepenuhnya kesalahan Dinasnya, melainkan juga petugas kelurahan.

Kata dia Kelurahan telah ditugasi mendata siswa miskin, namun kenyataanya tidak berani mengeluarkan rekomendasi sebagai syarat keluarnya bantuan tersebut. “Sedangkan kami sendiri telah membuat usulan untuk kucuran dana senilai Rp 29 miliar itu,” tegasnya. uca/ida

Program Miliaran tak Menyentuh

Wali Kota Surabaya, Bambang DH ketika ditemui dalam seremonial penutupan atap sebuah plaza anyar di Surabaya barat, kemarin berkilah jika persoalan pengelolaan dana siswa miskin tersebut karena pemkot tidak peduli dengan pendidikan.
Politisi PDIP ini menegaskan  pemkot sangat mendukung progam wajib belanjar 12 tahun gratis. “Kekurangan dana BKSM bisa mengganggu program tersebut. Untuk itu saya akan mengajukan PAK,” jani Bambang.
Bahkan untuk membuktikan komitmennya di bidang pendidikan, Bambang bakal mengajukan MPAK atau mendahului PAK. Kekuarangan anggaran segera turun dan data siswa miskin bisa terjawab. katanya enteng
Menurut catatan Surya, begitu banyaknya anggaran untuk kemiskinan sehingga pengalokasiannya tidak pernah merata. Di Bidang Pendidikan di luar luar BKSM, ada juga anggaran bantuan oprasional sekolah (BOS) yang memberi subsidi pengeluaran siswa, uang itu dikelola sekolah dengan diawasi komite sekolah. daftar sekolah penerima BOS dan anggarannya diumumkan melalui surat kabar. Sehingga penyelawengan diharapkan bisa ditekan.
Namun di luar itu ada juga progam lain dengan nama anggaran untuk siswa keluarga miskin (AUSKM) yang menjatah uang siswa untuk tambahan SPP setiap bulan. Jika BKSM untuk siswa negeri AUSKM untuk swasta.
Anggarannya Rp 39 miliar. Namun belum semua mengucur. Catatanya untuk SD, diberi kuota 110.869 siswa namun baru mengucur untik 4.647 siswa. SMP yang berkuota  71.833 siswa namun baru diterima 4.501 siswa.  Jatah uang diterima bulanan. Anak miskin SD mendapat ribu per bulan, SMP Rp 25.000 per bulan.
Andaikan program program kemiskinan ini rata, persolanya biaya tinggi pendidikan seharusnya tidak ada. Pendidikan tidak hanya gratis, namun bisa jadi siswa miskin mendapat bonus uang setiap bulan. (Surya)

Ajang Bisnis Sertifikasi Guru

Maret 28, 2008

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Seiring gencarnya pelaksanaan sertifikasi guru, para pahlawan tampa tanda jasa mulai berburu sertifikat forum ilmiah. Orientasi memperoleh sertifikat pun berubah seiring dengan kebutuhan.
Salah satu syarat bagi guru untuk lolos sertifikasi adalah mengantongi sertifikasi forum ilmiah, disamping ijasa akademik. Tak ayal, merekapun mulai berburu sertifikat. Kalau dulu umumnya guru enggan mengikuti seminar karena biaya mahal, jarak jauh, serta waktu terbatas, kini pandangan itu terbalik 180 derajat.

Bayangkan saja, selembar kertas yang bertulisan sertifikat saat ini dianggap benda ”keramat” yang harus mereka dapatkan, kalau perlu diperebutkan. Kalau tidak memiliki koleksi sertifikat, mereka akan terjegal dalam proses sertifikasi dan tentunya tunjangan pun akan melayang. Tak heran, segala cara dipakai untuk memperoleh sertifikat seminar maupun pelatihan.

Tentu saja situasi seperti ini dapat dimanfaatkan beberapa lembaga untuk meraih keuntungan. Contohnya sebuah lembaga swasta di Lamongan menggelar seminar sertifikasi guru dengan biaya yang ditanggung peserta mencapai Rp 250.000 per orang, dengan peserta seminar mencapai 700 orang. Jumlah yang tidak sedikit untuk kegiatan yang dulunya sering dihindari oleh guru-guru.
Jika dikalkulasi, uang yang terkumpul dari pelaksanaan seminar itu tidak kurang dari Rp 175.000.000, sebuah nilai bisnis yang sangat mengiurkan.

Mengapa hal ini menimpai para ”pahlawan tanpa tanda jasa”, padahal tidak sedikit guru sekolah swasta di pedesaan yang gajinya tidak lebih dari Rp 100.000 per bulan. Apakah dengan diadakannya sertifikasi guru dapat memacu mutu pendidikan? Atau sebaliknya hanya kegiatan formal yang isinya kosong melompong dengan biaya yang melambung.

Apa jadinya dunia pendidikan, jika orientasi guru hanya mengejar uang? Guru bukan lagi dihormati karena jasanya mendidik anak bangsa, melainkan dijadikan objek bisnis atas sistem pendidikan bangsa kita. Apakah tidak ada cara lain bagi guru yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk bangsa dengan mendidik generasi bangsa tampa harus disibukkan dengan kegiatan sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan yang layak? (Surya)

Oleh Hamdani
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (UIN) Malang
Alamat e-mail ini telah dilindungi dari tindakan spam bots, Anda butuh Javascript dan diaktifkan untuk melihatnya <!– document.write( ” ); //–> tea_dani @plasa.com

Sekolah Kawasan Belum Siap UN 2008

Maret 28, 2008

SURABAYA – Jebloknya hasil uji coba ujian nasional (UN) SMP dan SMA di Surabaya membuat ketarketir sekolah kawasan.

Mereka mengaku belum siap menghadapi UN tahun ini. Kepala SMAN 15 Surabaya Kasnoko mengaku terkejut melihat buruknya hasil uji coba UN. Pasalnya, kegagalan uji coba kemarin dialami lebih dari 30 siswa. Jumlah kegagalan itu menjadi pukulan tersendiri bagi sekolah kawasan.

Alasannya, selama ini sekolah kawasan menjadi pionir Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya dalam kemajuan pendidikan di Surabaya. ”Kami tidak tinggal diam setelah melihat hasil uji coba kemarin. Setidaknya, kegagalan uji coba menjadi motivasi baru bagi kami dalam meningkatkan persiapan,” ujar Kasnoko kemarin. Proses pendalaman materi UN juga digenjot.

Waktu efektif yang tersisa bagi sekolah hanya tiga pekan. Singkatnya, persiapan UN membuat sekolah mengubah konsentrasi belajar di sekolah. Caranya, proses belajar yang sebelumnya diserahkan siswa dan pendamping UN, kini dilakukan tiap siswa dengan pendamping yang lebih banyak. ”Satu per satu siswa akan kami drill, khusus dalam rangka pemantapan UN.Kami tidak ingin gagal dalam UN tahun ini,”ungkapnya.

Kepala SMAN 4 Surabaya Sudarmaji mengatakan,kegagalan uji coba UN lebih disebabkan ketidakseriusan siswa dalam mengerjakan soal. Para siswa menganggap pelaksanaan uji coba UN sebagai uji coba yang tidak menentukan kelulusan. Makanya, hasil uji coba tidak sesuai harapan sekolah dan Dindik Surabaya. Rencananya, Sudarmaji serta beberapa guru di SMAN 4 Surabaya tiap hari melakukan kontrol kepada masingmasing siswa di kelas.

”Metode belajar dan pendalaman siswa yang ikut UN juga diperkuat,” ungkapnya. Kepala Dindik Surabaya Sahudi menuturkan, meskipun hanya uji coba, sekolah tidak harus meremehkan.Padahal, uji coba bisa dijadikan ujian awal sebelum pelaksanaan UN digelar 22 April 2008 nanti. Kelemahan siswa,baik dalam sisi pemahaman soal maupun teknik penyelesaian soal uji coba bisa dikembangkan. Saat UN digelar, siswa tidak lagi kesulitan menghadapi soal yang disajikan.

”Kami tidak mau hanyut dalam hasil uji coba. Bagaima- napun juga, sekolah memiliki tanggung jawab untuk meluluskan siswanya. Sedikit saja kesalahan dalam persiapan UN, maka nasib siswa menjadi berat,” ujar mantan Kepala SMAN 15 Surabaya. (Sindo)


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.