Disparitas Kualitas Pendidikan Lebar

Jakarta – Disparitas kualitas sekolah di Tanah Air masih besar, terutama antara sekolah yang berada di Pulau Jawa dan sekolah di luar Jawa. Pemerintah dan penyelenggara pendidikan perlu bekerja keras memenuhi standar nasional untuk meningkatkan kualitas sekolah.

Besarnya disparitas atau perbedaan kualitas pendidikan antara lain tergambar dalam hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau BAN S/M terhadap sebagian sekolah sepanjang tahun 2007.

Pada tahun tersebut BAN S/M mengakreditasi 57.292 sekolah, baik negeri maupun swasta, di setiap jenjang dan madrasah. Total jumlah sekolah dan madrasah di seluruh jenjang sekitar 270.000 satuan pendidikan.

Sebagai cukilan gambaran, terlihat sekolah yang terakreditasi dengan nilai A (sangat baik) persentase terbesarnya terdapat di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat. Di provinsi-provinsi tersebut persentase sekolah yang mendapatkan akreditasi A relatif besar, yakni 35-48 persen dan nilai C tidak mencapai 10 persen.

Sebaliknya yang terjadi di provinsi seperti Maluku, Sulawesi Barat, Bengkulu, Nanggore Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. Di kawasan-kawasan tersebut, persentase sekolah yang mendapatkan akreditasi C terbilang tinggi, yakni 40-55 persen dan persentase sekolah dengan akreditasi A sangat rendah, yakni tidak mencapai 10 persen.

Hasil akreditasi tersebut tentu saja dipengaruhi oleh jumlah sekolah yang diakreditasi dan berbagai faktor lainnya. Namun, sebagai perbandingan, di antara provinsi dengan jumlah sekolah peserta akreditasi tidak terpaut jauh tetap terjadi perbedaan.

Di DKI Jakarta misalnya terdapat total 869 sekolah dan madrasah di jenjang pendidikan dasar (TK, SD, dan SMP sederajat) yang diakreditasi. Hasilnya, hanya 4,1 persen mendapat akreditasi C. Selebihnya, yakni 45,9 persen sekolah, memperoleh akreditasi B dan 48,1 persen berakreditasi A.

Adapun untuk jenjang pendidikan menengah tinggi (SMA sederajat) terdapat 321 sekolah yang diakreditasi. Hasilnya, cuma 3,1 persen yang mendapatkan akreditasi C. Sisanya, 28,0 persen, mendapatkan akreditasi B dan 57,6 persen mendapatkan akreditasi A.

Kondisi sebaliknya terjadi di Provinsi Maluku. Dari 798 sekolah dan madrasah yang diakreditasi di seluruh jenjang, sebesar 59,3 persen mendapatkan akreditasi C. Selebihnya, 24,7 mendapatkan akreditasi B dan hanya 2,0 persen memperoleh akreditasi A.

Untuk perencanaan

Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia yang juga mantan pimpinan lembaga akreditasi terdahulu, Soedijarto, mengatakan, akreditasi diadakan agar pemerintah mengetahui peta kondisi pendidikan sesungguhnya. Hasil akreditasi itu dibutuhkan untuk perencanaan dan mengambil langkah konkret.

Kepala BAN S/M Umaedi mengatakan, hasil akreditasi memberikan gambaran kondisi sekolah. BAN S/M menetapkan standar-standar kelayakan yang diturunkan dari standar nasional pendidikan.

Standar nasional pendidikan tersebut mencakup delapan aspek, yakni standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan. (Kompas)

About these ads
Explore posts in the same categories: Pendidikan

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: