Arsip untuk September 2008

Dilarang Naikkan SPP

September 26, 2008
Jakarta – Semua perguruan tinggi negeri dilarang untuk menaikkan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP pada 2009. Sebagai konsekuensinya, pemerintah berjanji untuk meningkatkan alokasi anggaran ke perguruan tinggi negeri.

”Keputusan ini sudah disepakati oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Komisi X DPR. Tinggal nanti dibuat aturan hukumnya supaya bisa diikuti semua PTN, termasuk juga PTN yang berstatus badan hukum milik negara atau BHMN,” kata Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Kamis (25/9).

Fasli menyebutkan, desakan supaya ada aturan yang melarang PTN menaikkan SPP ini dibahas dalam pertemuan dengan Komisi X DPR. Kenaikan anggaran pendidikan nasional yang mencapai 20 persen pada 2009 nanti diharapkan bisa berdampak langsung pada masyarakat, termasuk tidak meningkatnya pembayaran SPP mahasiswa di semua PTN.

Dana riset

Pemerintah, kata Fasli, akan mengucurkan bantuan ke PTN, seperti dana riset dan kesejahteraan dosen yang meliputi tunjangan profesi dan guru besar. Perguruan tinggi didorong untuk mencari dana dari berbagai sumber dan usaha potensial, semisal kerja sama penelitian dengan lembaga pemerintah dan swasta.

”Untuk perguruan tinggi yang masih belum kuat dalam mencari dana, berarti bantuan pemerintah lebih besar,” ujar Fasli.

Selain itu, sambung Fasli, pemerintah juga akan menaikkan jumlah beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu di PTN/PTS yang besarnya Rp 250.000 per mahasiswa per bulan. Pada 2008, beasiswa ini diberikan kepada 170.000 mahasiswa, tahun depan ditambah 70.000 mahasiswa.

Beasiswa ini di luar bantuan khusus mahasiswa (BKM) yang dialokasikan untuk 400.000 mahasiswa sebesar Rp 500.000 per semester sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.

Ferdiansyah, anggota Komisi X DPR, mengatakan, biaya di perguruan tinggi milik pemerintah dinilai semakin memberatkan masyarakat. Akibatnya, akses masyarakat untuk menikmati pendidikan tinggi semakin terbatas karena PTN menetapkan biaya pendidikan yang semakin sulit dijangkau warga tidak mampu.

Dari pandangan fraksi-fraksi di Komisi X DPR soal pembahasan RAPBN 2009 bidang pendidikan beberapa waktu lalu, biaya kuliah di PTN yang mahal ini menjadi sorotan yang cukup tajam. Pemerintah didesak untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sehingga akses pendidikan terbuka kepada banyak generasi muda bangsa. (Kompas)

Pembiayaan Negara Belum Disepakati

September 26, 2008
Jakarta – Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau RUU BHP yang telah digodok sejak tahun 2004 sudah memasuki tahap finalisasi. Namun, masih terdapat hal yang belum disepakati, yakni porsi pembiayaan negara untuk pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi.

Tim Perumus RUU BHP sekaligus anggota Komisi X DPR Anwar Arifin, Kamis (25/9), mengatakan, RUU BHP sudah tahap finalisasi. ”Sudah selesai di tim perumus dan diserahkan ke panitia kerja,” ujarnya.

Dia mengatakan, untuk jenjang pendidikan dasar setara SD dan SMP telah disepakati negara akan menanggung semua biayanya. Namun, masih terdapat perdebatan soal porsi pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah. Tim perumus menginginkan pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sekurang-kurangnya 2/3 biaya pendidikan BHP pendidikan menengah atas dan kejuruan yang didirikan pemerintah dan pemerintah daerah.

”Pemerintah belum setuju karena peran negara terlalu besar. Mereka bertanya, umpamanya ada orangtua yang mampu, apa harus ditanggung?” ujar Anwar.

Hal senada diungkapkan anggota Panja dan Tim Perumus RUU BHP, Cyprianus Aoer. Dia menambahkan, sejak awal RUU BHP memancing kontroversi karena dipandang berdampak kepada komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

”Kami ingin mengubah pandangan masyarakat dengan menunjukkan bahwa ada peran negara di dalam BHP nantinya. Kami menguji dengan masuknya bab pendanaan tersebut,” ujarnya. (Kompas)

Sekolah Swasta Bebas SPP

September 23, 2008

SURABAYA – Pemerintah tak hanya memanjakan sekolah negeri. Sekolah swasta pun tak luput dari bantuan pendidikan. Surabaya sudah mulai menerapkannya.

Mulai bulan ini,seluruh sekolah swasta di Surabaya bebas sumbangan penyelenggaraan pendidikan alias SPP. Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Sahudi, penggratisan SPP di sekolah swasta adalah tindak lanjut keluarnya peraturan pemerintah (PP) No 48/2008 tentang Biaya Pendidikan.

PP itu mengatur pembiayaan pendidikan sekolah swasta oleh pemerintah.Ongkos operasional sekolah swasta ditanggung pemerintah,sedangkan biaya investasi dan pengembangan sekolah jadi beban wali murid dan sekolah.

”Kalau biaya operasional ditanggung pemerintah, biaya SPP yang tiap bulan dibayar siswa harus dihapus. Semua kebutuhan operasional sekolah swasta sudah ada yang menanggung,” ujar Sahudi kemarin.

Mantan Kepala SMAN 15 Surabaya itu menambahkan, untuk memungut biaya investasi dan pengembangan, sekolah swasta harus minta izin wali murid.Dengan demikian ada kesempatan diskusi antara pihak sekolah dan wali murid untuk menentukan kebutuhan biaya untuk pengembangan sekolah.

Dari situ akan muncul kesepakatan dan tak akan ada lagi istilah sekolah memaksa wali murid. Yang tidak termasuk biaya operasional adalah biaya untuk penambahan ruang kelas, fasilitas sekolah, sampai pengadaan buku.Penambahan itu masuk biaya investasi dan pengembangan sekolah. Dengan PP tersebut, kata Sahudi,warga Surabaya yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta bisa agak enteng.

Harap maklum, selama ini biaya pendidikan di sekolah swasta tergolong tinggi dan sering membuat orangtua siswa terengah-engah untuk mencukupinya. ”Kalau SPP di sekolah swasta bisa gratis, tentu pengeluaran wali murid tidak lagi banyak,” tukas pria kelahiran Banyuwangi tersebut. Ketua II Dewan Pendidikan Surabaya Isa Anshori menilai, terbitnya PP No 48/2008 adalah angin segar bagi pendidikan.

Selama ini banyak orangtua murid yang mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan di Indonesia,khususnya ongkos untuk sekolah swasta. Isa mengingatkan, Dindik Surabaya harus bisa mengontrol pelaksanaan PP sendiri. Minimal tiap sekolah bisa memahami dan mendapatkan pencerahan PP tersebut.“Jangan sampai ada sekolah yang tidak tahu sehingga tetap minta uang pendidikan kepada siswa,”ujar Isa.

Menanggapi kebijakan ini, Wakik Kepala SMA St Louis II Surabaya Fransisca Heri Widiastuti menuturkan, itu adalah sebuah langkah maju. Pasalnya, selama ini bantuan untuk sekolah swasta selalu dinomorduakan. Selama ini segala pendanaan di sekolah swasta murni dari siswa dan wali murid.Kalaupun ada bantuan dari pemerintah, biasanya berupa barang atau alat-alat pendukung belajar.

“Kami jelas berterima kasih sekali kepada pemerintah kalau siap menanggung biaya operasional pendidikan,” ujar Fransisca. Kalau biaya operasional sudah ditanggung, sekolah lebih mudah berkonsentrasi kepada wilayah pengembangan belajar serta penambahan fasilitas sekolah.

Terutama penambahan ruang perpustakaan dan laboratorium. Hanya saja pihaknya belum mendapatkan sosialisasi tentang PP No 48/2008.Pihak sekolah belum bisa memenuhi anjuran untuk penggratisan SPP di sekolah swasta. “Kita tunggu saja sosialisasinya,” ucapnya. (SINDO)

Dana Riset Depdiknas Rp 2,3 Triliun

September 23, 2008

JAKARTA – Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menyiapkan anggaran Rp 2,3 triliun untuk riset. Dana itu mendukung 10.000 paket riset bagi dosen perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) serta 7.900 paket untuk peneliti di lingkungan LIPI, BPPT, dan badan penelitian dan pengembangan berbagai instansi untuk mencapai agenda riset nasional.

“Kami menyiapkan dua paket penelitian bagi dosen dan peneliti atau perekayasa untuk meneliti di bidang pangan, biodiversity, energi alternatif, kesehatan dan herbal medicine , serta penyakit-penyakit baru, social cohetion untuk merekatkan persatuan bangsa ini secara harmonis, program transportasi darat dan laut, dan program pertahanan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal.

Dia mengemukakan hal itu seusai penandatanganan nota kesepahaman antara Kedutaan Besar Belanda di Jakarta dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta, baru-baru ini.

Dia menyatakan secara kategorial hal itu sudah disetujui DPR. Pemerintah pun optimistis akan memperoleh dukungan penuh dari legislatif. Kelak, diharapkan hasil penelitian itu bisa dipublikasikan secara internasional dan nasional melalui berbagai jurnal yang beredar secara luas.

“Kami berharap publikasi nasional akan melahirkan hak paten dan hasil penelitian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan industri di dalam negeri untuk memajukan perekonomian di Tanah Air,” katanya.

Berkali Lipat

Dana untuk kedua paket tersebut akan dikucurkan mulai tahun ini hingga tahun 2009. Setiap proyek penelitian akan mendapatkan dana sekitar Rp 100 juta.
“Jumlah tersebut memang belum bisa disebutkan secara pasti. Namun kenaikannya bakal berkali lipat,” ujar Fasli Jalal.

Dia menuturkan langkah tersebut membuktikan bahwa perhatian pemerintah terhadap para peneliti di KNRT, BPPT, LIPI, dan badan-badan penelitian dan pengembangan lain serta terhadap 120.000 dosen PTN/PTS meningkat.

“Kami berharap kelak mereka punya akses meneliti lebih luas,” ujarnya.
Dia juga meminta universitas-universitas mengedepankan riset untuk menunjang kemajuan sistem dan bahan ajar.

“Pemerintah akan mendukung dengan memberikan anggaran bagi penelitian yang dilakukan sivitas akademika di perguruan tinggi-perguruan tinggi,” katanya. (Suara Merdeka)

Sekolah Sulit Tentukan Jenis Kartu Miskin

September 18, 2008

SURABAYA – Kucuran dana untuk siswa miskin memang besar. Tapi itu berbanding lurus dengan makin sulitnya teknis pengucuran.

Akibatnya, beberapa sekolah mengaku kesulitan mengakses seluruh bantuan pendidikan tersebut. Terutama biaya siswa miskin di sekolah. Pihak sekolah masih kesulitan menentukan jenis kartu miskin yang akan digunakan. Kepala SMAN 4 Surabaya Sudarmadji mengamini kalau pelaksanaan wajib belajar (Wajar) 12 tahun adalah program bagus.

Sebab,semua siswa miskin bisa diakomodasi untuk masuk sekolah. Ternyata,dalam ketika sekolah mengajukan anggaran, masih ada siswa miskin yang tidak disetujui untuk mendapatkan dana pendidikan. Dari 200 siswa yang diajukan SMAN 4 Surabaya,hanya 100 yang disetujui.

Selebihnya harus gigit jari karena dianggap tidak memenuhi syarat. ”Kami hanya meminta siswa miskin melampirkan kartu identitas miskin. Syarat yang diminta seperti itu,” ujar Sudarmadji kemarin. Jenis kartu miskin yang diminta pun, menurut Sudarmadji, tidak jelas.Tidak ada informasi yang kepada pihak sekolah tentang jenis kartu miskin yang dijadikan pedoman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jatim.

Karena tak ada petunjuk, Sudarmadji menerima semua jenis kartu miskin. Baik itu kartu identitas keluarga miskin (KIKM), surat keterangan tidak mampu (SKTM), maupun surat keterangan miskin (SKM). ”Kalau pun semua kartu itu tidak dimiliki, kami tetap menerima surat keterangan miskin siswa.

Baik itu berupa surat rekomendasi dari kelurahan atau RT setempat,” dalih mantan Kepala SMAN 12 Surabaya itu. Kepala Dinas P dan K Jatim Rasiyo menuturkan, penerima bantuan program Wajar 12 tahun tergantung sekolah masing-masing. Semua data yang diambil Dinas P dan K Jatim adalah data yang diberikan Dinas Pendidikan masingmasing kabupaten/kota.

Data dari dinas berasal dari tiap sekolah.Tidak ada alasan sekolah kesulitan menyerahkan data tersebut. “Semua siswa miskin kami terima. Jadi tidak ada yang ditinggal,” ujar Rasiyo. Mantan kepala SMPN 1 Gresik itu melanjutkan, setelah anggaran pendidikan sebanyak 20% terealisasi, Dinas P dan K Jatim memang konsentrasi memberdayakan suksesnya program Wajar 12 tahun.Target yang dicanangkan untuk program itu sebanyak 580.000 siswa miskin.

Juga Prioritas Buta Aksara

Alokasi dana pendidikan juga dikucurkan untuk memberantas buta aksara di Jatim. Tahun depan,Dinas P dan K Jatim menarget 25.000 warga buta aksara untuk dimasukkan dalam pendidikan kesetaraan. Upaya itu dilakukan karena penderita buta aksara di Jatim termasuk paling tinggi di Indonesia.

Tercatat ada 4,5 juta warga buta aksara. Dari jumlah itu,paling banyak warga berusia di atas 45 tahun. Penderita buta aksara usia 15–45 tahun ada 744.000 orang.Sedangkan untuk penderita buta aksara usia 45–60 ada 383.000 orang. Untuk warga usia 60 tahun ke atas ada sekitar 3,4 juta orang.

”Cuma target kami untuk 25.000 warga buat aksara dikhususkan bagi penderita buta aksara yang sudah berusia 15–65 tahun saja,” tukas pria kelahiran Madiun tersebut. Sementara Kepala Perbandingan Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS),Pemuda, dan Olahraga Dindik Surabaya Edi Santoso menuturkan, penderita buta aksara di Surabaya sedang terus ditekan.

Terakhir Dindik bekerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi (PT) di Surabaya untuk menyisir warga buta aksara. ”Kami bisa melakukan penyisiran dan pendidikan kepada 958 warga buta aksara. Proses pembelajarannya kami lakukan selama enam bulan,”ujar Edi. Edi menambahkan, kebanyakan warga yang berhasil disisir adalah pendatang yang tinggal di Surabaya.

Proses pendeteksian penderita buta aksara pun cukup sulit.“Kalau sudah berhasil melewati pendidikan selama enam bulan, kami memberikan mereka ijazah,”ungkapnya. Namun, kata Edi, ijazah yang diberikan tidak sama dengan ijazah pendidikan kesetaraan lain. Karena ijazah itu berupa Surat Keterangan Melek Aksara (Sukma). ((SINDO)

Hasil UN Diperhitungkan untuk Masuk ke PTN

September 18, 2008

Jakarta – Perguruan tinggi negeri terbuka untuk menerima hasil ujian nasional tingkat SMA/SMK/MA sebagai salah satu pertimbangan masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Namun, perguruan tinggi negeri mensyaratkan ujian nasional harus terjamin kredibilitasnya.

”Pembicaraan ke arah itu sudah ada, tinggal teknisnya saja. Tetapi, pelaksanaan UN (ujian nasional) yang sekarang ini masih perlu dikaji lagi supaya kredibilitas UN itu tidak lagi diragukan siapa pun,” kata Djoko Santoso, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), seusai pertemuan dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di Jakarta, Rabu (17/9). Saat ini UN diselenggarakan oleh BSNP dan Depdiknas.

Djoko yang juga Rektor Institut Teknologi Bandung menjelaskan, jika kredibilitas UN akhirnya dapat diterima PTN, bisa saja seleksi masuk PTN nanti tidak lagi menguji kompetensi pelajaran yang sudah diujikan saat UN seperti saat ini.

Seleksi masuk PTN bisa diarahkan untuk tes potensi akademik atau kemampuan skolastik calon siswa.

Tes masuk ke perguruan tinggi seperti seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) juga menguji kemampuan Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS yang sebenarnya sudah diujikan di UN SMA/SMK/MA.

Akan tetapi, tujuan tes di UN dinilai lebih sebagai tes prestasi, sedangkan PTN membutuhkannya sebagai tes prediksi kemampuan seseorang.

”Harus ada pembenahan dalam pelaksanaan atau penilaian, misalnya melibatkan perguruan tinggi, sehingga kredibilitas UN kuat untuk menunjukkan kemampuan akademik siswa,” kata Rochmat Wahab, Pj Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Bobot hasil UN

Ketua BSNP Djemari Mardapi mengatakan, BSNP meminta perguruan tinggi untuk juga memberi bobot hasil UN dalam penerimaan calon mahasiswa. Berapa besarnya bobot hasil UN diserahkan kepada setiap perguruan tinggi sesuai dengan otonomi kampus.

Menurut Djemari, berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

”Bisa saja perguruan tinggi dilibatkan dalam pelaksanaan UN. Kami mendukung hasil UN dipakai sebagai salah satu pertimbangan masuk perguruan tinggi negeri,” ujar Mardapi. Meski demikian, sejumlah pembenahan harus dilakukan sehingga UN lebih berkualitas. (Kompas)

Anggaran Beasiswa Meningkat

September 16, 2008

Jakarta – Pemberian beasiswa bagi siswa miskin di jenjang sekolah dasar diperbanyak dari 690.000 siswa pada tahun 2008 menjadi 2,2 juta siswa pada tahun 2009. Peningkatan ini sebagai upaya untuk mengatasi anak-anak yang rawan putus sekolah, karena alasan ekonomi, agar tetap bisa sekolah.

”Anak-anak yang sudah putus sekolah karena alasan ekonomi diharapkan juga kembali ke sekolah karena sudah tersedia beasiswa dalam jumlah yang memadai,” kata Mudjito, Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di Jakarta, Senin (15/9).

Besarnya beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD adalah Rp 360.000 per siswa setiap tahun. Beasiswa tersebut dikirimkan lewat pos langsung kepada siswa yang bersangkutan untuk biaya personal, seperti pembelian baju seragam, alat tulis, buku, atau transportasi.

Adanya kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada APBN 2009, tutur Mudjito, digunakan pula untuk meningkatkan jumlah penerima beasiswa. Pada tahun 2009, dari 2,2 juta siswa SD yang akan menerima beasiswa tersebut, 1,8 juta orang di antaranya siswa umum dengan besarnya beasiswa Rp 360.000 setiap orang per tahun. Adapun 405.338 lainnya untuk anak PNS golongan I dan II serta anak tamtama TNI/Polri yang akan menerima beasiswa Rp 250.000 setiap siswa per tahun.

Dewi Asih Heryani, Kepala Subdirektorat Kesiswaan Direktorat TK dan SD Depdiknas, menjelaskan, beasiswa senilai Rp 748 miliar lebih itu dialokasikan ke semua pemerintah provinsi. Pembagian diprioritaskan untuk anak-anak miskin yang rawan putus sekolah.

Saat ini sebanyak 841.000 siswa SD dari total 28,1 juta murid SD/MI mengalami putus sekolah.

Desakan DPR

Secara terpisah, fraksi-fraksi di Komisi X DPR juga mendesak pemerintah untuk memanfaatkan peningkatan anggaran pendidikan semaksimal mungkin bagi layanan pendidikan yang bermutu yang juga dapat dinikmati siswa dan mahasiswa miskin. Desakan tersebut mengemuka dalam rapat kerja mengenai pandangan fraksi-fraksi Komisi X DPR soal RAPBN 2009 di Depdiknas.

”Harus ada kemauan kuat dari pemerintah untuk membebaskan siswa dari biaya pendidikan,” kata Aan Rohanah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Tonny Apriliani dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, pemerintah harus bisa menjamin warga negara mendapat pendidikan dasar sembilan tahun tanpa dipungut biaya dengan dalih apa pun. (Kompas)


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.