Biaya RSBI Depok tak Terjangkau Murid Miskin
DEPOK – Mahalnya biaya Dana Sumbangan Pendidikan di Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) di Kota Depok tidak bisa dijangkau semua kalangan.
Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail mendesak agar pemerintah pusat mengembangkan kebijakan dan strategi tertentu agar tak ada celah untuk memperjualbelikan kursi RSBI.
Salah satu kasus menimpa sejumlah orangtua mendaftarkan anaknya di SMAN 1 Depok. Mereka mengaku dimintai biaya sumbangan pendidikan hingga Rp 17 juta.
‘’Anak saya sudah masuk SMAN 1 Depok. Tapi biaya pendidikannya sampai Rp 17 juta. Uang darimana saya. Karena itu akhirnya saya daftarkan anak saya ke SMAN 3 Depok,” kata seorang ibu yang tidak mau disebutkan namanya, Kamis (2/7).
Padahal nilai hasil ujian nasional (SKHUN) sang anak mencapai angka 39 atau rata-rata nilai sembilan. Begitu pula yang dikeluhkan belasan orangtua calon siswa baru lainnya yang akan mendaftarkan anaknya di SMAN 1 Depok.
Ditentukan bersama
Mengetahui hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Etty Suryahati menjelaskan, sebenarnya biaya pendidikan RSBI ditentukan berdasarkan kesepakatan antara orangtua siswa, pihak sekolah, dan Departemen Pendidikan Nasional. Disdik Depok, ujarnya, tidak ikut campur soal biaya RSBI. Begitu pula mengenai standar besaran biaya sumbangan pendidikan.
‘’Kalau ada permasalahan seperti itu kami akan mengomunikasikan ke Disdik Provinsi Jawa Barat,” papar Etty.
Etty menerangkan di Kota Depok terdapat dua SMA rintisan RSBI, yakni SMAN 1 dan SMAN 2. sedangkan di tingkat SMP ada SMPN 2 yang masih berstatus by class (hanya ada satu kelas bilingual).
Selama ini, ujar Etty, ada beberapa kendala pelaksanaan RSBI di Kota Depok yang membuat porsi penerimaan siswa terbatas. Diantaranya karena terbatasnya sekolah yang memenuhi standar kriteria.
Maka, Disdik Kota Depok tengah mendorong dua sekolah SMAN 3 dan SMAN 4 untuk menambah ruang kelasnya menjadi sembilan sehingga memenuhi syarat kelas internasional.
Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail menginginkan adanya sebuah kebijakan pendidikan yang tak diskriminatif. Sebuah kebijakan yang memberi kesempatan bagi anak berprestasi tapi mempunyai tingkat perekonomian rendah untuk mencicipi RSBI. Meskipun ia memahami kelas internasional ini hanya bisa dijangkau kelas sosial menengah atas karena perlu fasilitas lebih. ‘’RSBI perlu standar kualitas dan pembiayaan yang relative bisa dijangkau semua kalangan,” imbuh Nur.
Tes akademik
Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Depok Suharto Sukarjo menerangkan, tak hanya segi kemampuan pembiayaan yang menjadi pertimbangan penerimaan siswa baru RSBI di sekolahnya.
Para calon siswa baru harus menempuh syarat administrasi, tes akademik, psikotes, dan tes wawancara. Porsi terbesar ditentukan tes akademik mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia.
Menurutnya, besar dana sumbangan pendidikan RSBI di tempatnya rata-rata Rp 4,5 juta. Suharto tak memungkiri ada pula orang tua siswa yang bersedia membayar lebih dari besaran tersebut. Tahun ini, ujarnya, RSBI di SMPN 2 memfasilitasi anak berprestasi akademik yang tak mampu untuk masuk (Republika)
Tags: Pendidikan
You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.
Juli 16, 2009 at 2:05 pm
smpn 2 depok sebenarnya mampu untuk menunjukkan bahwa depok bisa membentuk SBI sebenernya untuk sekolah negeri, namun pemerintah kurang berperan dalam masalah kegiatan belajar mengajar untuk siswa RSBI. hampir setiap minggu siswa ditarik iuran untuk melakukan tugas yang harus dikerjakan. sarana yang dijanjikan juga harus didapatkan siswa dalam waktu yang lama. contohnya saya angkatan pertama RSBI SMPN 2 depok, ketika saya baru masuk, saya harus menunggu 1 semester untuk menunggu fasilitas yang dijanjikan. meskipun sudah lebih 1 semester sarana yang dijanjikan juga belum keluar seutuhnya. jadi kira kira pada tahun pertama saya dan kawan kawan mengeluh kepada sekolah. dan sampai saat ini depok juga sangat tidak membedakan antara reguler dan RSBI, bukan saya bermaksud, namun dengan saya dan kawan kawan membayar SPP yang cukup mahal, kita diperlakukan sama saja dengan reguler yang tidak membayar sama sekali.