Pemalsuan Akte Terjadi di PPDB SD

Ditulis Juli 7, 2009 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

YOGYAKARTA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar (SD) favorit di Kota Yogyakarta diwarnai indikasi pemalsuan akte kelahiran.

Usia calon siswa sengaja dituakan agar bisa masuk SD yang diinginkan. Laporan indikasi pemalsuan akte kelahiran tersebut diterima kelompok kerja (pokja) Pendidikan Gratis yang mendirikan posko di timur Stadion Kridosono Yogyakarta. Meskipun usia asli anak-anak yang belum genap berumur 7 tahun, namun dalam akte sudah tercatat tujuh tahun.

Padahal, di Kota Yogyakarta mensyaratkan masuk SD harus berumur minimal 7 tahun. “Ada dua laporan yang kami terima terkait indikasi itu.Tujuan pemalsuan akte adalah agar anakanak mereka dapat bersekolah SD favorit,” kata anggota Pokja Pendidikan Gratis Burhanudin kemarin.

Saat dikonfirmasi,Kepala Seksi (Kasi) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta Bram Prasetyo mengatakan, pencatatan Kartu Keluarga (KK) baru meningkat signifikan menjelang PPDB tahun 2009/2010 ini.

Jika sebelumnya hanya berkisar 10 hingga 15 kasus per hari, maka menjelang PPDB melonjak hingga 20-25 kasus per hari. “Memang tidak setinggi tahun lalu lonjakannya, tahun ini ada peningkatan juga sekitar 10 hingga 15 kasus setiap harinya dibandingkan hari biasa,” tambahnya kemarin.

Dari 25 kasus yang ditangani, lanjut Bram, setiap hari 10 di antaranya merupakan pemasukan anggota KK baru jadi penduduk Kota Yogyakarta. Rata-rata adalah remaja usia di bawah 17 tahun warga luar Yogyakarta yang minta dimasukan ke KK nenek atau pamannya yang merupakan warga Kota Yogyakarta.

Sebagian besar berasal dari Kabupaten Bantul dan Sleman. “Luar DIY juga ada, tetapi jumlahnya tidak banyak,”imbuhnya. Sementara itu,Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto meminta pihak sekolah melakukan pengecekan kebenaran akte kelahiran siswa dalam proses PPDB SD.Jika memang benar akte kelahirannya palsu, maka akan dikenakan pidana yang lain.

“Jika terbukti, orang tua menuakan umur anaknya, maka bisa dikenakan pidana,”kata wali kota. Pada bagian lain, Herry menyayangkan adanya sikap sejumlah guru sekolah favorit yang memandang sebelah mata kemampuan siswa dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) yang masuk ke sekolah tersebut.

Seharusnya, kewajiban guru berupaya agar seluruh siswanya bisa menjadi pintar. “Jika siswanya sudah pintar semua, buat apa ada sertifikasi guru. Dengan adanya siswa KMS di sekolah negeri, maka merupakan tantangan bagi guru membuktikan kemampuan mengajarnya setelah mendapatkan sertifikasi,”tegas Herry.

Pandangan seperti itulah yang membuat keluarga tidak mampu malas menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Sehingga kuota bagi KMS tidak terpenuhi. “Keraguan dan ketakutan calon siswa masuk ke sekolah negeri tidak bisa mengikuti gaya hidup temantemannya, akan saya berantas. Menurut saya sukses itu milik semua orang termasuk siswa KMS,”tandas wali kota. (SINDO)

Sekolah Berlomba Jual Seragam

Ditulis Juli 7, 2009 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

SURABAYA – Siapa bilang aturan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tentang seragam sekolah dipatuhi sekolah? Daftar ulang penerimaan siswa baru (PSB) masih jadi ajang jualan seragam sekolah.

Dari pantauan Seputar Indonesia (SI) di sejumlah sekolah negeri kemarin, sebagian pendaftar mengeluhkan uang seragam yang dipungut sekolah saat pelaksanaan daftar ulang. Meski berat, siswa dan wali murid tak punya lasan untuk menolak. Bagi mereka, yang penting anaknya diterima di sekolah negeri.

Tri Agung Wirawan, salah satu wali murid SMKN 1 Surabaya mengaku harus membayar Rp490.000 untuk uang seragam di SMKN 1 Surabaya. Uang itu langsung dibayar saat pendaftaran ulang PSB. Dengan mengeluarkan kocek sebesar Rp490.000, Agung memperoleh tiga potong segaram.

”Bagi siswa yang memakai busana muslim, biaya seragam sekolahnya lebih mahal, yakni Rp525.000,” ujar Agung kemarin. Meski sifatnya tidak wajib,kata Agung,waktu daftar ulang sangat singkat sehingga wali murid tidak punya kesempatan untuk membeli seragam sekolah di luar.

Waktu daftar ulang di seluruh SMP,SMA,dan SMK negeri di Surabaya hanya dibuka mulai kemarin hingga pukul 12.00 WIB hari ini.Dengan sempitnya waktu,banyak wali murid khawatir anaknya tidak dapat sekolah bila tidak melengkapi syarat daftar ulang. ”Sejak awal tahun ini saya kerap mendengar sekolah gratis.

Tetapi, ini kok masih ada bayaran saat daftar ulang,”ujarnya. Beberapa pendaftar lain juga mengeluhkan hal yang sama. Namun, mereka merasa tidak ada pilihan lain. ”Ini baru bayar uang seragam. Nanti soal buku dan praktikum akan ada biaya lagi,” ujar Rochman,wali murid lainnya. Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa sekolah negeri di Surabaya.

Seperti di SMPN 43 Surabaya, untuk mendaftar ulang pihak sekolah menyodorkan blangko pembelian seragam sebesar Rp166.000. Daftar harga seragam sudah dijadikan satu pada formulir pendaftaran sehingga wali murid harus mendatangi koperasi siswa untuk mencocokkan ukuran seragam.

Kepala SMKN 1 Surabaya Moedianto bersikukuh tidak memaksa wali murid membeli seragam.” Semua diusahakan koperasi siswa. Pada dasarnya kami tidak menjual itu secara resmi,”kilahnya. (SINDO)

Jelang Tahun Ajaran, Banyak Warga Jual Perhiasan

Ditulis Juli 7, 2009 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

YOGYAKARTA – Banyak warga Yogyakarta menjual perhiasan emas untuk biaya pendidikan anaknya menjelang tahun ajaran baru 2009/2010.
“Sejak satu bulan terakhir sampai sekarang banyak warga masyarakat datang ke toko kami untuk menjual persiasan emas. Jumlah mereka meningkat dua kali lipat dibanding hari-hari biasa,” kata pemilik toko emas Al-Mubaroq di Kotagede, Yogyakarta, Qowami Eko Juparyanto, Senin (6/7).

Ia mengatakan, pada hari biasa warga masyarakat yang datang ke tokonya untuk menjual perhiasan emas antara 10 hingga 15 orang, namun sejak satu bulan terakhir jumlahnya antara 20 hingga 25 orang. “Pengunjung toko kami sebagian besar untuk keperluan menjual perhiasan emas, sedangkan sebagian lainnya membeli maupun hanya melihat-lihat barang yang kami jual,” katanya.

Menurut dia, perhiasan emas yang mereka jual berupa kalung, gelang dan cincin. Mereka sebagian besar warga Kotagede, sebagian lainnya dari luar wilayah di antaranya Piyungan dan Pleret Kabupaten Bantul. “Toko kami pada hari-hari seperti sekarang bisa keluar dana Rp10 juta – Rp15 juta per hari untuk membeli perhiasan emas yang dijual warga masyarakat. Mereka sebagian besar pelanggan,” katanya.

Hari-hari biasa, kata dia, dana yang keluar untuk membeli perhiasan emas yang dijual warga masyarakat hanya Rp 5 juta – Rp7 juta per hari. Menurut dia, nilai transaksi baik pembelian maupun penjualan di tokonya antara Rp 500 ribu – Rp1 juta per pengunjung. Eko yang sudah 20 tahun menekuni bisnis ini mengatakan, untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, ia selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga pelanggan merasa puas. “Kepercayaan pelanggan selalu kami jaga dan kami tidak akan mengecewakan mereka,” kata dia yang mengawali bisnis ini sebagai pedagang kaki lima perhiasan emas. (Republika)

Departemen Pendidikan Targetkan 1,5 Juta Siswa SMK

Ditulis Juli 7, 2009 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

Jakarta – Tahun ini Departemen Pendidikan Nasional menargetkan jumlah siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 1,5 juta orang.

“Agar target jumlah siswa Sekolah Menengah Umum dan Siswa Sekolah Menegah Kejuruan seimbang, tahun ini tercapai,” kata Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Joko Sutrisno di kantornya Senin (6/7).

Joko menuturkan tahun ini Departemen telah menambah 4.000 ruang kelas baru dan 200 unit Sekolah Menengah Kejuruan. “Bahkan kami mencatat, ada Sekolah Umum yang berubah menjadi Kejuruan tahun ini,” ungkapnya.

Animo terhadap kejuruan diakuinya meningkat tahun ini. Ia mencatat peminat kejuruan di Surabaya meningkat 3 kali lipat tahun ini. Peningkatan ini terkait kenyataan bahwa 70 persen lulusan kejuruan diserap lapangan kerja. “Hanya 10-15 persen yang melanjutkan ke Politeknik atau Perguruan Tinggi,” imbuh Joko.

Padahal lulusan sekolah menengah atas, hanya 25 persennya yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sisanya mencari kerja atau menunggu tahun berikutnya. “Mereka bekerja tanpa ketrampilan,” ungkap Joko.

Agar lulusan kejuruan kompetensinya meningkat, mulai tahun ini Departemen menggalakkan Kuliah Kerja Nyata tematik. Mahasiswa tingkat akhir, Joko melanjutkan, selama 5-6 bulan akan mengajar di sekolah kejuruan di daerah pemekaran atau daerah perbatasan. “Batch pertama tahun ini ada 950 mahasiswa,” urainya.Antisipasi ini sembari menanti pasokan guru kejuruan yang tersendat. (TEMPO Interaktif )

Makin Banyak SMA Berubah Jadi SMK

Ditulis Juli 7, 2009 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

Jakarta – Sekitar 100 SMA di berbagai daerah berubah menjadi SMK. Perubahan status tersebut karena peminat SMK meningkat, sedangkan perubahan paling banyak di kalangan SMA swasta.

Direktur Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional Joko Sutrisno di Jakarta, Senin (6/7), mengatakan, permintaan terhadap tenaga operasional lulusan SMK memang meningkat seiring berkembangnya pembangunan di daerah akibat otonomi.

Dalam perubahan status tersebut, pemerintah daerah semestinya membantu segala persoalan yang berkaitan dengan perizinan. ”Setelah menjadi SMK, pengelola sekolah dapat mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya,” ujar Joko Sutrisno.

Pada tahun 2009 pemerintah menargetkan penambahan jumlah SMK baru sekitar 5 persen. Dengan kenaikan tersebut, jumlah murid SMK sebanyak 3,3 juta pada tahun 2008 diharapkan meningkat menjadi sekitar 3,8 juta pada tahun 2009. Saat ini rasio SMK dan SMA sekitar 50: 50.

Dari riset yang pernah dilakukan kepada 1,1 juta lulusan SMA didapati bahwa yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sekitar 25 persen. Sisanya mencari kerja tanpa memiliki keterampilan.

Joko menambahkan, untuk memperbesar penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMK akan dikembangkan program three plus one. Program itu untuk siswa SMK yang telah mengikuti ujian nasional lalu magang di industri paling lama satu tahun.

Program tersebut dilatarbelakangi adanya permintaan magang dari industri kepada siswa SMK dalam durasi yang panjang selama enam bulan hingga satu tahun. ”Karena itu, kami mencari satu solusi sebaiknya kalau ada industri yang meminta siswa magang untuk waktu yang panjang, kami akan kirimkan siswa yang sudah mengikuti UN,” katanya.

Marlock dari Forum Peduli Pendidikan Pelatihan Menengah Kejuruan Indonesia mengatakan, bertambahnya SMK tetap harus dijaga mutunya. Lulusan SMK tidak hanya siap kerja, tetapi juga harus siap melanjutkan ke perguruan tinggi. (KOMPAS)

Siswa SMK Dilarang Magang Sebelum Ujian Nasional

Ditulis Juli 7, 2009 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

Jakarta – Departemen Pendidikan Nasional melarang siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengikuti magang di industri sebelum Ujian Nasional.

“Mohon maaf, hanya dipenuhi setelah Ujian Nasional,” jelas Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Joko Sutrisno di kantornya, Senin (6/7).

Departemen telah mengirimkan surat edaran ke seluruh Sekolah Menengah Kejuruan mengenai kebijakan ini. Diakui Joko, selama ini banyak siswa kejuruan khususnya di bidang perhotelan magang selama enam hingga delapan bulan di industri. Akibatnya Ujian Nasional mereka terbengkalai.

Magang di Industri, kata Joko, penting untuk mengasah ketrampilan siswa. Maka kini Departemen mencanangkan program tiga plus satu. “Setelah Ujian, siswa bisa magang atau belajar wira usaha,” imbuhnya. Setelah itu siswa bebas untuk meneruskan bekerja atau melanjutkan kuliah.

Program ini sudah diterapkan pada 20 sekolah dari 7540 Sekolah Menengah Kejuruan. “Sebagian besar pada industri manufaktu,” jelasnya.

Departemen sebenarnya berharap dapat diaplikasikan di seluruh sekolah kejuruan. “Kendalanya adalah pasar yang mau menerima mereka (siswa),” papar Joko. Jika program 3 plus 1 berhasil, Joko tak sangsi dalam 2-3 tahun mendatang, Indonesia bisa menjadi Cina yang kedua. (TEMPO Interaktif)

Waduh, Sumbangan dan Pungutan Dianjurkan!

Ditulis Juli 6, 2009 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

SEMARANG — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang belum menerima laporan kecurangan sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2009 terkait adanya wawancara pihak sekolah dengan orangtua siswa untuk membicarakan masalah sumbangan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Akhmat Zaenuri, melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Monitoring, Nana Storada, di Semarang, Minggu (5/7), mengatakan, pihaknya telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan PPD 2009.

“Namun, sampai saat ini kami belum menerima pengaduan atau laporan mengenai adanya wawancara yang dilakukan oleh pihak sekolah membicarakan masalah sumbangan pengembangan institusi (SPI),” kata Ketua Tim Penanganan Pengaduan PPD 2009 tersebut.

Menurut dia, wawancara berbentuk apa pun yang dilakukan untuk membicarakan mengenai sumbangan sebelum siswa dinyatakan diterima tidak diperbolehkan karena dapat mengintervensi orangtua siswa yang ketakutan apabila anaknya sampai tidak diterima.

“Kepala Disdik Kota Semarang telah menandatangani surat edaran pada tanggal 26 Juli 2009 dan telah diberikan kepada sekolah-sekolah di Semarang yang menyatakan bahwa pembicaraan mengenai sumbangan, pungutan, dan sebagainya harus dilakukan setelah siswa dinyatakan diterima,” katanya.

Selain itu, kata dia, pembicaraan dengan orangtua siswa tersebut harus dilakukan setelah rencana anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah (RAPBS) yang menunjukkan besar anggaran pembangunan fasilitas dan sebagainya sudah disusun.

Oleh karena itu, pihak sekolah tidak diperbolehkan mengundang orangtua siswa untuk membicarakan permasalahan sumbangan sebelum siswa dinyatakan diterima dan RAPBS belum disusun.

“Apabila pihak sekolah tetap membandel, kami tidak segan untuk menindak tegas,” katanya (KOMPAS.com)


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.