Depdiknas Turunkan Biaya Kuliah

SURABAYA– Bayang-bayang kelam mahalnya pendidikan di perguruan tinggi (PT) perlahan dikikis. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan berupaya terus menurunkan biaya pendidikan di PT seiring dengan diterapkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Staf ahli BHP Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas Prof Dr Johanes Gunawan menuturkan,PT BHP didesain sebagai badan hukum perdata yang nirlaba.Dengan demikian,PT yang telah menjadi badan hukum pendidikan pemerintah (BHPP) betulbetul otonom dalam menentukan program studi yang disediakan. Adapun masalah biaya terdiri atas biaya investasi,biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan BHPP.Setelah BHPP memberikan porsi biaya investasi sesuai kemampuan, pemerintah akan menutupi kekurangannya. ”Untuk biaya operasional, minimal setengahnya ditanggung pemerintah bersama BHPP dengan pembagian seperti pada biaya investasi.

Mahasiswa menanggung maksimal sepertiga agregat biaya operasional,” ujar Johanes ketika ditemui di sela-sela sosialisasi dan diskusi persiapan ITS menuju BHP di Rektorat ITS Surabaya, kemarin. Johanes menambahkan,dalam pasal 46 ayat 7 Undang-Undang BHP disebutkan,beban biaya pendidikan kepada mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan orangtua atau pihak yang membiayai.

Pembagian biaya yang ditanggung pemerintah dan BHPP itu, kata Johanes,sengaja dibuat luwes. Itu untuk mengantisipasi bila BHPP sudah sepenuhnya mampu berdiri sendiri,alokasi anggaran dialihkan ke PT yang lebih memerlukan. Selain itu, kata Johanes, pembatasan beban mahasiswa atas biaya operasional yang hanya sepertiga mencegah pungutan yang terlalu tinggi.

Saat ini,calon mahasiswa kedokteran PT yang berbadan hukum milik negara (BHMN) di Surabaya harus membayar uang masuk berkisar Rp25juta – 75 juta. Setelah menjadi BHP, tegas Johanes, kejadian itu semestinya tidak terjadi bahkan pungutan operasional dari mahasiswa yang melebihi sepertiga bisa dianggap pelanggaran pidana.

BHP dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga belum semua dosen dan mahasiswa menyambut gembira rencana ini. ITS Surabaya sendiri mengajukan perubahan status menjadi BHP pada 2010. Diharapkan, pada 2011, rencana ini sudah terealisasi dan bisa diterapkan secara penuh.

Rektor ITS Prof Priyo Suprobo menuturkan, kajian dan evaluasi penerapan BHP sudahmulaidilakukan oleh tim.Dari kajian itu,semua masalah yang kemungkinan muncul didata sehingga bisa dicari solusinya. Soal biaya,kata Priyo,tidak terlalu dipikirkan. Sebab,biaya investasi minimal 50% ditanggung pemerintah dan PT BHP. Karenanya, ITS merasa sudah siap untuk masalah biaya, dan sebaliknya pada organisasi dan tata kelola (OTK). (SINDO)

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Tag:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: