UN Juga untuk Pemetaan Pendidikan

Jakarta – Ujian Nasional 2010, selain untuk menentukan kelulusan siswa, juga akan digunakan untuk pemetaan pendidikan. Dari hasil pemetaan tersebut, sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar akan dibantu pemerintah guna peningkatan mutu.

”Jika hasil ujian nasional hanya untuk pemetaan pendidikan saja, siswa tidak akan serius belajar sehingga pemetaan pendidikan menjadi bias. Karena itu, kenapa tidak dimanfaatkan saja dengan menggabungkan keduanya?,” kata Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Senin (11/1).

Menurut Nuh, penilaian kelulusan dengan melihat hasil UN dalam pandangan pemerintah masih merupakan metode evaluasi yang terbaik sampai saat ini. ”Tetapi, kami terbuka untuk perbaikan ke depannya,” kata Nuh.

Nuh menjelaskan, pelaksanaan UN tahun ini untuk menguji prestasi dan kejujuran dalam dunia pendidikan nasional. Karena itu, langkah-langkah perbaikan kualitas penyelenggaraan UN dan antisipasi kecurangan telah dirancang pemerintah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan juga perguruan tinggi.

Dalam pembuatan soal, Nuh mengatakan, materinya mencerminkan realitas kualitas pendidikan saat ini. Kebocoran soal dicegah mulai dari pembuatan, penggandaan, hingga distribusi soal.

Fasli Jalal, Wakil Menteri Pendidikan Nasional, menambahkan, tidak ada keinginan pemerintah untuk memaksakan pelaksanaan UN tanpa dasar. Kebijakan UN seperti sekarang ini merupakan konsekuensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. ”Sebelum peraturan pemerintah diubah, kami tetap mengikuti. Namun, pemerintah siap untuk mencari dan menyempurnakan evaluasi yang terbaik,” kata Fasli.

DPR Setuju

Meskipun terjadi perdebatan yang serius di antara anggota Komisi X, pada dasarnya para wakil rakyat menyetujui pelaksanaan UN. Dalam rekomendasi sementara pada akhir rapat kerja, Komisi X tetap menyetujui UN seperti yang dilaksanakan selama ini, yakni hasilnya dipakai sebagai salah satu penentu kelulusan dan pemetaan pendidikan.

Dalam rapat yang berlangsung lebih dari tujuh jam itu juga muncul wacana supaya dalam penilaian kelulusan siswa memakai pembobotan. Keempat faktor penentu kelulusan siswa diminta tidak saling membatalkan kelulusan, tetapi dibobot dengan tidak menjadikan UN sebagai faktor penentu utama.

Rully Chairul Azwal, Wakil Ketua Komisi X, mengatakan, sikap DPR yang lebih jelas soal penyelenggaraan UN akan diputuskan dua minggu ke depan.

Secara terpisah, dari Surabaya dilaporkan bahwa rencana untuk memperketat pengawasan pelaksanaan ujian nasional dengan menambah petugas pemantau dari perguruan tinggi akhirnya urung diwujudkan. Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia memutuskan hanya membantu pengawasan UN dengan satu dosen per sekolah. Jumlah ini sama dengan pengawasan UN 2009.

Anggota Majelis Rektor yang juga Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof Priyo Suprobo mengatakan, perguruan tinggi tetap membantu mengawasi UN di tingkat SMA dan menjadi pemantau independen untuk UN tingkat SMP. (Kompas)

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Tag:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: