Pengelolaan RSBI Dialihkan ke Provinsi

SURABAYA – Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) mengalami perubahan teknis.Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 78 tahun 2009, wewenang pengelolaan RSBI diserahkan ke provinsi.

Sebelumnya, wewenang tersebut di bawah Dinas Pendidikan (Dindik) kabupaten/kota. Pengalihan kewenangan itu berhubungan dengan proses pembiayaan RSBI yang sebelumnya menjadi beban pemerintah kabupaten/kota. Dengan turunnya Permendiknas tersebut, beban pemerintah kabupaten/ kota lebih ringan. Penyerahan penyelengaraan RSBI dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi merupakan bagian dari upaya pembentukan RSBI untuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).Tapi penyerahan wewenang itu masih menimbulkan beragam pertanyaan.

Misalnya di Surabaya, selama ini Pemkot Surabaya telah memberi banyak dukungan bagi RSBI. ”Sekarang perubahannya cukup besar.Wewenangnya nanti jadi seperti apa? Jangan sampai justru ada kemunduran,” ujar Kabid Dikmenjur Dindik Surabaya Ruddy Winarko,kemarin. Aturan baru tentang penyerahan RSBI sendiri sampai saat ini belum terurai dengan jelas.Dindik Surabaya percaya kalau kewenangan dalam penyelenggaraan RSBI ke provinsi harus segera direspon. Semua itu berujung pada pembagian anggaran pendidikan di provinsi untuk RSBI. ”Nantinya kami juga akan menyesuaikan kalau provinsi sudah mengambil sikap sesuai dengan turunnya Permendiknas,” ungkap mantan Kepala SMKN 1 itu.

Selama ini,kata Ruddy,Pemkot tiap tahun memberikan bantuan pendidikan baik untuk biaya operasional sampai pemberian alat pendidikan di RSBI.Jumlah dana yang dikucurkan pun mencapai ratusan juta tiap RSBI.”Pemprov tiap tahun juga memiliki anggaran pendidikan yang besar.Tahun ini saja setidaknya ada Rp800 miliar,”imbuhnya. Sementara itu,Kepala Dindik Jatim Suwanto menyatakan, konsep baru itu saat ini tengah disiapkan. Pihaknya tidak mau serta merta melakukan perubahan tanpa ada persiapan yang matang.

”Iya penyerahan itu akan dijalankan sesuai aturan tapi sekarang kami masih mengatur dan menata metodenya dulu,”ujar Suwanto. Sesuai Permendiknas 78 tahun 2009, kewenangan pemkab dan pemkot serta pemprov dalam penyelenggaraan RSBI telah diatur secara garis besar. Pemkab dan pemkot menyerahkan SMP, SMA dan SMK yang bertaraf internasional dan yang disiapkan untuk dikembangkan jadi SBI pada pemprov.

Aturan itu juga diuraikan dalam surat edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandiknasmen) yang berisi pedoman melaksanakan SBI. (SINDO)

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Tag:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: