Pendidikan Kedinasan Masih Perlu

Jakarta – Pendidikan tinggi kedinasan di bawah naungan sejumlah lembaga pemerintah sebaiknya tetap dipertahankan. Sejumlah pendidikan tinggi kedinasan membuka bidang pendidikan yang tidak diminati pasar, tetapi dibutuhkan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Suryamin, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta, mengatakan, bidang keilmuan statistik di perguruan tinggi umum tidak terlalu diminati. Adapun Indonesia masih membutuhkan banyak pegawai pemerintah yang paham statistik untuk ditempatkan hingga di pelosok daerah.

”Karena itu, pendidikan tinggi kedinasan yang mendalami ilmu pengetahuan khusus perlu dipertahankan,” ujarnya. Dia menanggapi rencana pemerintah yang akan menata ulang perguruan tinggi kedinasan sehingga semuanya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional.

Muchlis Husin, Pembantu Ketua I STIS, mengatakan, perguruan tinggi kedinasan ini membekali mahasiswa dengan ilmu statistik pemerintahan yang tidak dijumpai di jurusan statistik perguruan tinggi umum. Statistik yang harus dikuasai bukan hanya teori, melainkan juga aplikasi, mulai dari pendataan kelahiran, kemiskinan hingga memahami indikator ekonomi secara makro.

Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta Endriatmo Sutarto mengatakan, STPN mengajarkan bidang ilmu yang sangat unik dan spesifik yang tidak diperoleh di pendidikan tinggi umum. ”Untuk pertanahan, ilmunya merupakan campuran geografi, ekonomi, sosisologi, dan hukum. Masih ditambah dengan pengetahuan hukum adat. Ilmu campuran ini tidak ada di perguruan tinggi lainnya,” ujar Endriatmo.

Cahya Widiyati, Direktur Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta, yang berada di bawah Kementerian Perindustrian, mengatakan, perguruan tinggi ini salah satunya menyediakan pendidikan yang dibiayai negara hanya untuk tenaga penyuluh lapangan. Sampai saat ini, ATK merupakan satu-satunya lembaga pendidikan di Indonesia yang khusus mempelajari teknologi kulit.

”Karena tidak ada saingan maka ATK menjadi andalan industri kulit dan sepatu yang membutuhkan banyak tenaga ahli kulit,” ujar Cahya.

Siap berubah

Tidak semua perguruan tinggi kedinasan enggan mengubah status menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP) Pemerintah. Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung salah satunya.

Perubahan status sebagai BHPP, menurut Ketua Tim Kelompok Kerja Persiapan BHP STP Bandung Alexander Reyaan, justru dinilai bisa menjadi langkah strategis untuk lebih leluasa mengembangkan pendidikan tinggi. Sebab, menurut dia, tidak seperti umumnya PT kedinasan yang banyak menyelenggarakan ikatan dinas, STP Bandung memungut dana operasional dari peserta didik. STP Bandung tidak lagi menyelenggarakan pendidikan ikatan dinas secara khusus sejak hampir 20 tahun lalu.

Fasli Jalal, Wakil Menteri Pendidikan Nasional, mengatakan, pendidikan tinggi kedinasan selama ini tetap mendapat dukungan dana dari Kementerian Pendidikan Nasional. Sebagai dampak terpenuhinya anggaran pendidikan nasional 20 persen, pada tahun ini ada alokasi dana Rp 3,9 triliun untuk fungsi pendidikan lain, termasuk pendidikan kedinasan. (Kompas)

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Tag:

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

2 Komentar pada “Pendidikan Kedinasan Masih Perlu”

  1. mobil88 Says:

    Blog yang menarik, mudah-mudahan semakin berkembang…
    http://mobil88.wordpress.com🙂

  2. Nugroho Says:

    maju terus sekolah kedinasan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: