Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS Dipotong

SURABAYA – Lagilagi, kesejahteraan guru nonpegawai negeri sipil (PNS) diabaikan. Di tengah kebutuhan hidup yang semakin melambung, tunjangan fungsional (TF) untuk mereka harus dipotong. Tunjangan yang seharusnya Rp250.000 menjadi Rp200.000.

Pemotongan TF ini adalah dampak dari efisiensi anggaran sebesar 15%,yang jadi kebijakan pemerintah pusat. Guru non-PNS pun gigit jari. Efisiensi ini mempengaruhi TF mereka. Kepala Bidang Menengah Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jatim Achmadi menuturkan,tahun ini TF dipotong Rp50.000. Awalnya, pihaknya berencana memberikan TF sebesar Rp250.000 kepada guru non- PNS. ”Kami hanya menjalankan instruksi.

Besaran TF harus mengikuti,” ujar Achmadi kemarin. Perlu diketahui,ada 63.000 guru non-PNS di Jatim yang mendapat jatah TF.Anggaran TF diambilkan dari dana dekonsentrasi yang diterima Dinas P dan K Jatim dari APBN. Sesuai peruntukannya, lanjut Achmadi,TF akan diberikan kepada guru non- PNS,seperti guru tidak tetap (GTT), guru tetap yayasan (GTY),dan guru honorer.Mereka yang akan mendapatkan TF diusulkan oleh Dinas Pendidikan setiap kabupaten/ kota dalam.

Selanjutnya, usulan tersebut diserahkan ke Dinas P dan K Jatim untuk diverifikasi. ”Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya sendiri berencana mengusulkan 13.000 nama untuk mendapatkan TF dari pemerintah pusat tersebut,” ujarnya. Achmadi menambahkan, Dinas P dan K Jatim akan menyerahkan daftar tersebut ke pemerintah pusat.Setelah itu, daftar tersebut akan dikaji.

Setelah dikaji, baru diputuskan pengajuan itu disetujui atau tidak. Keputusan itu akan diserahkan lagi ke provinsi, dan dicocokkan ulang di masing-masing kabupaten/kota. Jika sudah cocok,TF bisa dicairkan tanpa ada syarat lain.Untuk waktu pencairan, pihaknya belum bisa memastikan.” Proses verifikasinya butuh waktu lama.Jadi,kami masih terus mempercepat proses verifikasi itu,”tegasnya. Guru yang berhak menerima TF berusia maksimal 60 tahun.

Karena itu, guru non-PNS yang mengajukan TF harus melihat umur. ”Jangan sampai umur di atas 60 masih mengajukan. Sia-sia, karena kami akan langsung menghapus namanya,”sambungnya. Sementara itu, ribuan guru yang tergabung dalam forum guru dan pegawai honorer instansi pemerintah Surabaya mengaku kaget dengan adanya pemotongan ini. Sebelumnya, mereka sempat gembira ketika mendengar ada peluang mendapatkan TF sebesar Rp250.000.

Ketua Forum Guru dan Pegawai Instansi Pemerintah Surabaya Joko Surono mengatakan, pemerintah harusnya memperhatikan kebutuhan guru yang gajinya kecil. Mereka selama ini hanya menggantungkan nasib pada kucuran tunjangan dari pemerintah, salah satunya TF. ”Pemerintah harusnya sadar kalau kebutuhan sehari-hari guru terus meningkat. Eh, tunjangan malah dipotong terusterusan,” keluhnya.

Guru Bantu Dilarang Ajukan TF

Sementara itu, perebutan jatah TF antara guru bantu dan GTT,GTY, maupun guru swasta, akhirnya diselesaikan. Dinas P dan K Jatim meminta guru bantu, terutama yang sedang dalam proses pemberkasan menjadi pegawai negeri sipil (PNS), tidak mendaftar dalam formasi usulan calon penerima TF. Kepala Dinas P dan K Jatim Rasiyo menuturkan, tahun ini pemerintah berjanji segera menurunkan SK pengangkatan bagi guru bantu itu menjadi PNS.

Dengan demikian, mereka tidak lagi berstatus sebagai guru non-PNS. ”Jatah TF harusnya diterima guru swasta. Guru negeri jangan sampai merebut jatah guru swasta. Toh mereka sudah mendapatkan gaji yang layak,”ujar Rasiyo kemarin. Jika ada guru bantu yang sedang dalam proses pemberkasan PNS masuk dalam daftar usulan calon penerima TF,namanya akan dicoret. Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Menengah Umum Dinas P dan K Jatim Achmadi.Pihaknya berharap guru bantu menghentikan dulupengajuan TF.

”Jangan dulu, kasihan yang seharusnya mendapat TF itu. Kecuali, kuota untuk Jatim tak terpenuhi,nama- nama guru bantu itu akan dipertimbangkan untuk masuk dalam usulan calon penerima tunjangan fungsional,” cetus Achmadi. Sementara itu, Dinas Pendidikan Surabaya beberapa hari lalu bersikeras kalau guru bantu berhak masuk dalam daftar usulan calon penerima TF. Alasannya, mereka masih berstatus non-PNS.

Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu (FKGB) Surabaya Adi Ngadiman mengatakan, setelah melihat kondisi guru non-PNS,pihaknya tidak mau mengambil lahan yang dimilikigurunon- PNStersebut.Untuk itu,FKGB sepakat semua pengajuan TF akan ditarik. ”Anggota kami sebentar lagi banyak yang diangkat jadi PNS.Jadi,kami juga tidak mau ada penerimaan tunjangan ganda. Untuk itu, secepatnya kami segera menarik pengajuanTF itu,”imbuhnya.

Sementara itu,ribuan guru yang tergabung dalam forum guru dan pegawai honorer instansi pemerintah Kota Surabaya, sepakat menolak masuknya guru bantu dalam daftar usulan tersebut. Alasannya, guru bantu sudah mendapat honor dari pemerintah pusat dan sekolah tempat mereka mengajar.Karena itu,mereka tak perlu lagi mendapat TF. Untuk diketahui, saat ini, ada 9.526 guru bantu di Jatim sedang menunggu proses pemberkasan sebagai PNS. Sementara yang berstatus guru bantu murni atau tidak sedang dalam pemberkasan sebagai PNS,ada 3.143 orang. Di Surabaya, jumlah guru bantu yang sedang dalam proses pemberkasan jadi PNS ada 1.394 orang, sedangkan yang masih berstatus guru bantu murni hanya 12 orang. (Sindo)

Explore posts in the same categories: Pendidikan