Catatan Akhir Tahun 2007, Unas Jeblok dan Sekolah Rusak, Alokasi Anggaran Malah Minim

 

SURABAYA, Berbagai peristiwa dan kejadian penting mewarnai dunia pendidikan Surabaya selama tahun 2007. Beberapa yang paling menonjol adalah jebloknya nilai Ujian Nasional (Unas) siswa dan banyaknya guru yang tidak lulus  sertifikasi. Kondisi tersebut menjadi ironi, mengingat Surabaya adalah kiblat dan barometer pendidikan di Jatim.

Pada 17-19 April 2007 adalah waktu yang membuat jantung siswa berdegup kencang. Selama tiga hari itulah siswa SMA/MA/SMK di Surabaya memeras otak dan pikiran. Mereka harus bisa mengerjakan soal Unas 2006/2007 – bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Jika tak bisa mengerjakan, bayangan tidak lulus langsung menghantui. Hal yang sama juga terjadi pada siswa SMP/MTs yang mengerjakan soal Unas seminggu setelah siswa SMA. Tepatnya 24-26 April.

Siswa was-was, karena hasil Unas menentukan kelulusan. Dan untuk lulus, mereka harus mendapatkan nilai minimal 5,00. Rasa was-was itu terbukti. Pada 11 Juni 2007 hasil Unas SMA/MA/SMK resmi diumumkan. Sebanyak 6.575 dari 190.037 peserta Unas di Jatim dinyatakan tidak lulus. Dari jumlah tersebut, 963 siswa berasal dari Surabaya. Peserta Unas di Surabaya sendiri 31.473.

Jebloknya hasil Unas Surabaya berimbas melorotnya peringkat di tingkat regional. Untuk program IPA, Surabaya ada di posisi 10 di antara 38 kabupaten/kota di Jatim. Dengan nilai rata-rata Unas 24,25 dan 299 siswa tak lulus dari 10.924. Posisi pertama malah diraih Gresik dengan nilai rata-rata 25,43 dan hanya 20 dari 2.687 siswa yang tak lulus. Peringkat kedua Pamekasan yang nilai rata-ratanya 25,22 dan ada 3 dari 1.120 siswa tak lulus dan posisi tiga Kabupaten Mojokerto 25,06 dengan 13 dari 1.696 siswa gagal Unas.

Untuk program IPS juga demikian. Surabaya ada di peringkat sembilan dengan nilai rata-rata Unas 22,59 dan 304 dari 9.670 siswa tak lulus. Peringkat pertama kembali diraih Gresik dengan nilai rata-rata 23,95 dan enam dari 2.126 siswa tak lulus. Peringkat kedua Lamongan 23,62 dengan 11 dari 2.867 siswa tak lulus, dan posisi ketiga Pamekasan 23,30 dengan 15 dari 1.268 siswa tak lulus.

Hasil tersebut sangat ironis. Karena kiblat dan barometer pendidikan di Jatim adalah Surabaya.
Seminggu kemudian, tepatnya 20 Juni, mendung hitam di langit pendidikan Surabaya semakin tebal. Ketika hasil Unas SMP/MTs/SMP  diumumkan. Surabaya kembali terlempar dari tiga besar. Bahkan posisinya tak masuk 10 besar. Surabaya hanya berhasil menempati peringkat 14 dari 38 kabupaten/kota di Jatim. Nilai rata-rata tiap pelajaran yang diunaskan 22,51 dan 1.171 dari 36.611 peserta Unas dinyatakan gagal. Sementara untuk Jatim, sebanyak 20.293 siswa (4,18 persen) dari total 485.491 peserta dinyatakan gagal Unas. Melihat fakta itu, siswa di Surabaya makin gamang dan was-was menyongsong Unas 2008 yang akan digelar 22-24 April (SMA), 5-8 Mei (SMP), dan 13-15 Mei Unas SD.

Ini tak lepas dari didoknya Permendiknas 33/2007 tentang Unas yang terintegrasi dengan ujian sekolah untuk SD/MI/SDLB dan Permendiknas 34/2007 tentang Unas SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK. Pada Permendiknas itu dijelaskan, Unas perdana untuk SD mulai diberlakukan. Pelajaran yang diujikan tiga – bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Tapi hasil Unas tidak jadi penentu kelulusan. Berbeda dengan SD, hasil Unas SMP dan SMA tetap jadi penentu kelulusan. Padahal selain passing grade atau batas nilai kelulusan dinaikkan dari 5,00 menjadi 5,25, pelajaran yang diunaskan juga ditambah. Unas SMP yang awalnya tiga pelajaran – bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika – jadi empat ditambah IPA. SMA dari tiga pelajaran sama dengan SMP jadi enam. Program IPA ditambah Fisika, Kimia dan Biologi. Program IPS ditambah Geografi, Ekonomi, dan Antropologi. Program bahasa ditambah bahasa Asing, Sastra Indonesia, dan Sejarah Budaya/Antropologi. Sementara program keagamaan di MA ditambah Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, dan Tasawuf/Ilmu Kalam.

Takut nilainya makin jeblok dan deretan siswa gagal Unas makin membengkak, ratusan siswa asal Surabaya dan Sidoarjo pada 2 dan 5 November lalu ngeluruk kantor Dinas Pendidikan Surabaya. Aksi ini adalah aksi massif pertama yang dilakukan siswa Indonesia mereaksi kebijakan Unas yang dinilai tidak prosiswa.

Dalam tuntutannya, siswa menolak penambahan pelajaran yang diunaskan. Jika tetap ditambah, harus dilakukan bertahap. Kalau tak digubris, siswa mengancam mogok belajar.
Pada 10 Februari atau sekitar sembilan bulan sebelumnya, Aliansi Pendidikan Alternatif Jawa Timur (APAJ) membuat seruan agar semua sekolah berani mengambil sikap tidak mengikuti Unas tahun 2007.

Protes siswa dan APAJ tersebut sesuatu yang wajar. Karena hingga kini, pemberantasan buta huruf di kota metropolis ini baru mencapai 70 persen. Demikian juga dengan perbaikan sekolah atau ruang kelas yang rusak. Dari 1.713 sekolah dengan 14.802 ruang kelas yang dimiliki, yang dalam keadaan baik 12.619, 1.440 ruang rusak ringan dan 743 rusak berat.

Kondisi tersebut diperparah belum merata dan terpenuhinya akses pendidikan bagi setiap masyarakat. Sejumlah kecamatan dari 31 kecamatan di Surabaya hingga kini belum punya SMP, SMA, dan SMK Negeri, misalnya Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Gunung Anyar. Sebanyak 42 SMPN, 22 SMAN, dan 11 SMKN yang ada sekarang ini dinilai masih kurang.
Menilai kurangnya perhatian Pemkot terhadap pendidikan, pada 2 Oktober, Gubernur Jatim Imam Utomo mengeluarkan instruksi meminta agar APBD Surabaya 2008 mengalokasikan anggaran untuk membebaskan buta huruf dan sekolah rusak.

Meski tim panitia anggaran pemkot dan DPRD merespons instruksi tersebut. Namun, faktanya, APBD 2008 untuk pendidikan yang digedok sangat kecil. Hanya Rp 172 miliar atau 7,23 persen dari total APBD Surabaya senilai Rp 3,025 triliun. Persentase angka ini masih sangat jauh dari amanat UUD 1945 bahwa anggaran pendidikan harus sebesar 20 persen.
Kondisi tersebut sangat ironis. Karena minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan terjadi di tengah kondisi keuangan Surabaya yang melimpah dengan surplus APBD 2007 yang mencapai lebih dari Rp 172 miliar (Surya)

Dana Tunjangan Pendidikan 2007 Cair 28 Desember

JAKARTA- Dana tunjangan pendidikan sebesar Rp1,1 triliun yang disalurkan melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) akan dicairkan 28 Desember 2007. Tunjangan untuk guru PNS ini jumlahnya ditingkatkan pada tahun 2008 menjadi Rp1,2 triliun.Demikian dikatakan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Depkeu Mardiasmo seusai acara peluncuran Bank Indonesia Government Electronic Banking (BIG-eB) di Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis (27/12).

Menurutnya, pencairan dana tunjangan pendidikan baru dilakukan Desember 2007 karena baru dimasukkan dalam APBN Perubahan 2007. Karena itu, pemberian dana Rp100 ribu per guru tiap bulannya baru diberikan Desember 2007.

“Akhir tahun 2007, tepatnya tanggal 28 Desember ini, kita transfer dana ke seluruh daerah. Kita rapel 12 bulan. Besarnya Rp1,1 triliun. Tiap guru akan mendapatkan rapelan Rp1,2 juta,” katanya.

Sedangkan untuk tahun 2008, dana tunjangan pendidikan Rp100 ribu per bulan melalui DAU ini akan diberikan setiap bulannya. Dana tunjangan pendidikan besarannya sama di masing-masing daerah tergantung jumlah guru PNS di daerah.

Pemberian dana tunjangan pendidikan ini diatur melalui Peraturan Presiden (Perpers) yang sudah keluar akhir November 2007. Selain itu, dikeluarkan juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur hal ini.

Di dalam peraturan tersebut, dana tunjangan pendidikan hanya diberikan kepada guru PNS. Guru bantu dan guru honorer tidak mendapatkan tunjangan ini.

Dana tunjangan pendidikan diberikan sesuai kesepakatan pemerintah dengan DPR bahwa ada tambahan tunjangan dana pendidikan ke seluruh kabupaten/kota. Tunjangan itu sendiri termasuk 20% anggaran pendidikan di dalam APBN.

Dengan pencairan dana tunjangan pendidikan ini, guru PNS golongan II yang berjumlah 169.001 mendapat tunjangan fungsional sebesar Rp286.000 per bulan per orang. Golongan III mendapat Rp327.000 per bulan per orang. Golongan IV menjadi Rp389.000 per bulan per orang. (Media Indonesia)

Catatan Akhir Tahun 2007, Guru Gagal Sertifikasi Selalu Lebih 50 Persen

SURABAYA, Jebloknya hasil Ujian Nasional (Unas) siswa Surabaya tidak hanya karena faktor siswa. Faktor rendahnya sumber daya manusia (SDM) guru juga disorot jadi pemicunya. Ini terutama setelah masyarakat mengetahui jebloknya hasil sertifikasi dan uji kompetensi guru di Surabaya. Ironis dan Tragis. Inilah kalimat yang tepat menggambarkan jebloknya hasil sertifikasi guru di Surabaya. Mengajar di ibu kota provinsi dan dekat dengan pusat pemerintahan daerah ternyata tak menjadikan ‘para Oemar Bakri’ ini mau meningkatkan kemampuan dan kompetensinya. Padahal semua syarat untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi tersedia. Mulai memadainya sarana infrastruktur, transportasi, komunikasi, perpustakaan, lengkapnya toko buku, hingga kerapnya digelar pelatihan dan workshop bagi guru.

Dengan semua fasilitas tersebut, mestinya pahlawan tanpa tanda jasa di kota metropolis ini punya sesuatu yang lebih dibandingkan teman-temannya sesama guru yang ada di daerah lain. Terutama daerah pelosok dan kepulauan terpencil.

Tetapi, seiring ditetapkannya PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen bahwa semua guru harus memiliki kualifikasi akademik setidaknya S1 atau Diploma IV dan memiliki sertifikat pendidik. Guru di kota tak lagi bisa ‘menyombongkan diri’. Apalagi kalau menganggap guru Surabaya lebih unggul dibandingkan, misalnya guru Sumenep atau Pacitan. Karena kemampuan dan kompetensi guru dalam mengajar ada tolok ukurnya, yaitu sertifikasi.

Dan melihat hasil sertifikasi guru kouta 2006 dan 2007 yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Negeri Surabaya (Unesa), kita pasti tercengang. Selama tiga kali uji portofolio yang dilaksanakan antara bulan September hingga Desember 2007, jumlah guru di Surabaya yang tidak lulus alias gagal angkanya selalu di atas 50 persen dari total peserta sertifikasi.

Sertifikasi kuota 2006, dari 571 guru SD dan SMP yang berkas portofolionya dinilai tim asesor, yang lulus hanya 228 orang, sementara 342 (59,8 persen) tidak lulus. Jumlah guru yang tidak lulus semakin tinggi pada sertifikasi kuota 2007. Dari 796 berkas portofolio guru TK dan SD diuji, yang lulus hanya 270 orang, sementara 511 orang (64,1 persen) dinyatakan gagal.

Jebloknya hasil sertifikasi guru Surabaya tersebut semakin lengkap ketika hasil sertifikasi guru SMP, SMA, SMK, dan SLB kouta 2007 diumumkan. Dari 1.091 berkas portofolio peserta yang diuji, yang lulus hanya 450 (41,25 persen). Sementara yang tidak lulus 597 orang (54,72 persen). Rinciannya, untuk guru SMP dari 459 peserta yang lulus 200 (43,57 persen) dan gagal 250 (54,47 persen). SMA dari 375 peserta yang lulus 148 (39,47 persen) dan gagal 207 (55,20 persen). SMK dari 224 peserta yang lulus 88 (39,29 persen) dan gagal 125 (55,80 persen). Dan guru SLB dari 33 peserta yang lulus 14 (42,42 persen) dan tidak lulus 15 (45,45 persen). Jumlah tersebut belum termasuk 36 guru harus melengkapi berkas, lima berkasnya harus diklarifikasi, dan tiga berkas lainnya dibatalkan.

Hasil tersebut menempatkan Surabaya sebagai daerah dengan jumlah guru terbanyak yang tidak lulus uji portofolio dibandingkan guru di 14 kabupaten/kota di Jatim yang berkas portofolionya dinilai tim asesor Unesa. Daerah itu masingmasing, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Jombang, Nganjuk, Tuban, Bangkalan, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Sumenep, Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Fakta itu sekaligus mementahkan prediksi sejumlah kalangan bahwa guru di daerah perkotaanlah yang punya peluang paling besar lulus uji berkas portofolio.

Jebloknya hasil sertifikasi guru Surabaya tersebut sebenarnya sudah bisa diperkirakan 27 September lalu. Ketika tim independen Unesa melakukan uji kompetensi terhadap 70 persen lebih guru SMP dan SMA pengajar mata pelajaran yang diunaskan – bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Uji kompetensi ini permintaan dari Dinas Pendidikan Surabaya mereaksi jebloknya hasil Unas 2007. Hasilnya, dari 1.725 peserta – 1.125 guru SMP dan 600 guru SMA– sekitar 40 persennya masuk katagori kurang memuaskan dalam mengajar tiga pelajaran yang diunaskan.

Hasil uji kompetensi tersebut membuat melek mata masyarakat pendidikan di Surabaya. Bahwa penyebab siswa gagal Unas tidak bisa ditimpakan sepenuhnya ke siswa. Kurang memadainya SDM alias kompetensi guru juga faktor yang tak bisa dikesampingkan.

Mereaksi rendahnya kompetensi guru, Dinas Pendidikan Surabaya mencoba membuat program percepatan peningkatan SDM guru mulai 2008. Bentuknya dengan menggelar super crash program dan continous education. Sekitar Rp 5 miliar uang rakyat dipakai membiayai program ini.

Sikap reaktif tersebut menunjukkan ‘gagalnya’ pembinaan dan peningkatan kompetensi guru yang dilakukan selama ini. Bahkan bisa dipastikan program itu tak akan muncul kalau tidak ada sertifikasi kompetensi guru. Padahal di negara lain, seperti Jepang UU Sertifikasi sudah ada sejak 1949 meskipun UU Guru baru ditetapkan 1974. (Surya)

Indeks Pendidikan Indonesia Menurun

Pembangunan Pendidikan

Nama negara seperti Malta, Armenia, Santa Lucia, atau Mauritius tidak terlalu akrab dengan telinga kita. Kalaupun ada yang pernah mendengar, boleh jadi tidak mengetahui di belahan bumi manakah negara-negara “kecil” tersebut berada. Bagaimana bentuk pemerintahannya pun, mungkin kita menerka-nerka.

Akan tetapi, jangan terlalu menganggap remeh. Sebab, negara-negara “kecil” itu ternyata memiliki kualitas pendidikan lebih baik daripada negara yang jumlah penduduknya besar seperti Indonesia.

Kenyataan ini tergambar dalam Indeks Pembangunan Pendidikan atau EDI (Education Development Index) yang terdapat pada laporan EFA (Education For All) yang dipublikasikan dalam Global Monitoring Report 2008. Laporan GMR dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) setiap tahun yang berisi hasil pemonitoran reguler pendidikan dunia.

Indeks pendidikan ini dibuat dengan mengacu pada enam tujuan pendidikan EFA yang disusun dalam pertemuan pendidikan global di Dakar, Senegal, tahun 2000.

Dalam laporan terakhir yang dipublikasikan pada November 2007, EDI mengompilasi data pendidikan dari 129 negara di seluruh dunia. Indeks ini dibuat dengan membagi tiga kategori penilaian, yaitu nilai EDI tinggi, sedang, dan rendah.

Pada GMR kali ini, Indonesia tetap berada pada EDI kategori sedang bersama 53 negara lainnya. Total nilai EDI diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan jender, dan angka bertahan siswa hingga kelas 5 sekolah dasar (SD).

Posisi Indonesia

Mengetahui posisi Indonesia di dunia mungkin tidak harus membandingkannya dengan negara-negara yang secara geografis letaknya jauh seperti di atas. Cukup dengan melihat posisinya di antara sesama negara Asia Tenggara.

Hasil indeks pembangunan pendidikan terakhir ternyata menunjukkan adanya pergeseran posisi Indonesia dan Malaysia. Jika pada tahun- tahun sebelumnya peringkat Indonesia selalu berada di atas Malaysia, kali ini terjadi perbedaan hasil.

Dalam laporan yang dipublikasikan November lalu itu, posisi Malaysia melonjak enam tingkat dari peringkat 62 menjadi 56. Sebaliknya, peringkat Indonesia turun dari posisi 58 menjadi 62. Nilai total EDI yang diperoleh Indonesia juga turun 0,003 poin, dari 0,938 menjadi 0,935. Sementara itu, Malaysia berhasil meraih total nilai 0,945, atau naik 0,011 poin dari tahun sebelumnya.

Dalam penghitungan kali ini, Malaysia berhasil menaikkan poin pada tiga komponen penilaian, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, dan angka partisipasi menurut kesetaraan jender. Adapun kategori angka bertahan kelas 5 SD memperoleh nilai sama dengan tahun sebelumnya.

Indonesia hanya berhasil menaikkan poin pada angka bertahan kelas 5 SD sebesar 0,004 poin. Adapun pada kategori lain, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar dan angka partisipasi menurut kesetaraan jender, poinnya justru turun sebesar 0,007 poin. Sedangkan angka melek huruf berhasil mempertahankan skor yang sama dengan tahun sebelumnya.

Sistem penilaian EDI juga membagi tiga kategori skor, yaitu kelompok negara dengan indeks pendidikan tinggi (0,950 ke atas), sedang (0,800 sampai di bawah 0,950), dan rendah (di bawah 0,800).

Pada pembagian ini tercatat enam negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja, berada di kelompok negara dengan kategori EDI sedang. Sementara Brunei Darussalam yang baru tahun ini masuk dalam penilaian berada di kelompok negara dengan indeks pembangunan pendidikan tinggi.

Negara Asia Tenggara lain, yaitu Laos, hingga saat ini masih termasuk dalam kelompok negara dengan indeks pembangunan pendidikan rendah. Khusus untuk Singapura dan Thailand tidak tercatat dalam penilaian sehingga tidak dapat dibandingkan.

Satu hal yang patut dicatat, tahun ini Malaysia berhasil meraih poin 0,945, atau hanya butuh 0,005 poin lagi untuk masuk ke kelompok negara dengan indeks pendidikan tinggi. Sedangkan Indonesia sedikitnya membutuhkan 0,015 poin lagi untuk masuk dalam kategori EDI tinggi. Itu pun jika tahun depan tidak lagi terjadi penurunan seperti tahun ini.

Jika mengamati perolehan total skor indeks pendidikan selama empat tahun, yaitu antara tahun 2001 dan 2005, terlihat hanya Myanmar dan Kamboja yang menunjukkan peningkatan setiap tahun. Bahkan, pada tahun 2005 terjadi lompatan posisi Kamboja dengan berhasil masuk ke kelompok EDI medium (sedang) dari tahun-tahun sebelumnya di kelompok negara ber-EDI rendah. Seperti juga Malaysia, pada tahun tersebut hampir semua nilai komponen dalam indeks pendidikan Kamboja meningkat. Hanya angka melek huruf yang stagnan, sama dengan tahun sebelumnya.

Kenaikan poin setiap tahun sebenarnya terjadi juga pada Malaysia, khususnya periode 2002-2005. Untuk tahun 2001, Malaysia belum tercatat dalam pengukuran indeks pembangunan pendidikan dunia.

Mengenai posisi Indonesia di EFA kali ini, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, penurunan peringkat pencapaian EFA di UNESCO itu tidak perlu dibesar-besarkan. Pasalnya, peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sudah mulai diakui negara lain.

“Media massa jangan mencari yang jelek-jelek saja dalam pencapaian reformasi pendidikan di Indonesia. Secara kualitas, pendidikan Indonesia sudah mengalami lompatan yang luar biasa. Meskipun masih masuk kategori yang perekonomiannya menengah, Indonesia memberanikan diri mengikuti program penilaian PISA atau Programme for International Assessement. Setidaknya Indonesia berani ikut penilaian dengan 30 negara industri maju,” kata Bambang.

Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi UNESCO terhadap pencapaian EFA 2015, tanggal 11-13 Desember lalu diadakan pertemuan evaluasi pertengahan pencapaian EFA. Pertemuan dihadiri pemimpin negara, lembaga donor, dan lembaga internasional lainnya. Evaluasi ini menolong negara yang berkomitmen mewujudkan pencapaian EFA sehingga masing-masing negara menjadi tahu bagaimana posisinya dalam pencapaian pendidikan dasar, yang umumnya masih jauh dari target EFA 2015. Kelemahan pencapaian umumnya terlihat di pencapaian pendidikan dasar dan pendanaan.

Dalam peningkatan kualitas pendidikan, ada tiga kebijakan yang ditekankan. Pertama, negara-negara harus mengembangkan kebijakan untuk melatih dan merekrut sebanyak-banyaknya guru SD dengan memerhatikan perkembangan karier mereka.

Kedua, melakukan pendekatan komprehensif dengan berfokus pada kurikulum, pedagogi, persamaan jender, bahasa pengantar, buku teks, dan fasilitas yang layak.

Ketiga, adanya kebijakan untuk menyiapkan anak-anak siap belajar, caranya dengan meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini serta akses kesehatan dan gizi di sekolah. (Kompas)