Diploma-1 PVB subkampus SMK N 5 Surabaya

SMK N 5 Surabaya yang merupakan subkampus dari ITB Bandung Resmi dari pemerintah. Membuka pendaftaran calon mahasiswa baru Jurusan
1. Teknik Komputer Jaringan
2. Teknik Survey dan Pemetaan

Pendaftaran 100.000
Biaya di kampus jatinagor ITB 1 bulan 500.000
SPP (Konfirmasi) 250.000/bulan

Sistem Kuliah Jarak-jauh (ITB di Surabaya) via jaringan internet.
Ijazah dan transkrip akademik resmi dari ITB.
Bisa melanjutkan ke Jenjang D-4, atau S-2 ITB dengan ketentuan.

Bagi Lulusan SLTA sederajat dengan jurusan bebas.
Usia Bebas.
Diizinkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan, santri pondok pesantren sambil kuliah.

Dipersembahkan oleh ITB SEAMLESS subkampus smkn 5 surabaya khusus untuk warga Surabaya dan sekitarnya tercinta.

In Harmoni Progressio

Anggaran Pendidikan Ditinjau Ulang

Jakarta – Anggaran pendidikan nasional diperkirakan sudah mencukupi sehingga sebagian dari kenaikan anggaran pendidikan sebaiknya disimpan untuk memastikan tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang habis tanpa bekas.

Karena itu, mekanisme penganggaran baru diperlukan dalam mengatur dana pendidikan. Sebab, tanpa diminta pun, anggaran untuk sektor pendidikan bisa bertambah besar jika APBN membengkak oleh faktor-faktor non-pendidikan.

”Saat saya menjadi Kepala Bappenas (tahun 2004), saya mengeluarkan kebutuhan dana untuk rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak Rp 18 triliun. Namun, wartawan tetap saja menemukan sekolah yang rusak,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (11/3).

Menurut Sri Mulyani, anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBN Perubahan 2010 bisa mencapai Rp 112 triliun karena ada kenaikan anggaran belanja di sektor lain. Dengan demikian, tanpa melakukan apa pun, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama akan memperoleh tambahan dana.

Yang menjadi pertanyaan adalah akan dipakai untuk apa tambahan dana itu jika besaran pendapatan guru sudah memadai.

Mekanisme baru

Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama mendapatkan anggaran yang sangat besar. Ini sesuai amanat UUD 1945 yang mengharuskan 20 persen APBN untuk pendidikan. Padahal, saat tanggung jawab sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, sedangkan sekolah menengah atas ke pemerintah provinsi. Jadi, Kementerian Pendidikan Nasional hanya mengelola perguruan tinggi. ”Atas dasar ini, saya meminta kepada Bapak Presiden agar ada mekanisme baru dalam pengelolaan dana pendidikan,” ujar Sri Mulyani.

Dalam dokumen APBN 2010 dan Indikator Ekonomi disebutkan, anggaran pendidikan nasional ditetapkan Rp 209,537 triliun. Itu dialokasikan sebagai belanja pendidikan pusat Rp 83,17 triliun dan Rp 126,36 triliun langsung ditransfer ke daerah.

Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan, jika pemerintah tetap mengikuti keharusan menyediakan dana pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran belanja negara, defisit APBN bisa melonjak.

Sumber : Kompas

Pemerintah Tertibkan Sekolah Internasional

Jakarta – Pemerintah akan menertibkan institusi pendidikan berlabel ”sekolah internasional” yang didirikan lembaga-lembaga asing. Kebijakan ini untuk melindungi anak didik dalam bidang pendidikan.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Rabu (10/3), mengatakan, kebijakan ini menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada 28 Januari lalu.

Nuh mengatakan hal itu seusai penandatanganan nota kesepahaman tentang kelanjutan program Intel Coorporation di Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Nasional. ”Kemendiknas akan memeriksa sekolah-sekolah internasional berikut kurikulumnya,” kata Nuh.

Namun, penertiban sekolah internasional itu hanya berlaku bagi sekolah yang didirikan lembaga asing, bukan sekolah berstandar internasional yang dibuat pemerintah di sekolah negeri atau swasta. Di dalam PP No 17/2010 disebutkan, sekolah internasional terbagi dua, yaitu sekolah yang dibentuk perwakilan negara asing dan sekolah internasional yang dibentuk lembaga pendidikan asing.

Pada Bab X Pasal 160 disebutkan, perwakilan negara asing di Indonesia dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bagi warga negaranya sesuai dengan sistem pendidikan di negaranya. Akan tetapi, pembentukannya harus dengan izin pemerintah.

Sementara untuk lembaga pendidikan asing, sekolah internasional yang akan didirikan harus sudah terakreditasi dari asal negaranya. Satuan pendidikan tidak boleh bekerja sendiri, tetapi harus koordinasi dengan lembaga pendidikan Indonesia yang terakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Sekolah.

”Prinsip utamanya, siswa tidak boleh menjadi korban. Kalau sampai ada konflik di dalam satu yayasan, misalnya, siswa dan mahasiswa harus diselamatkan terlebih dahulu. Siswa harus dijamin aman,” kata Nuh.

Direktur Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto menambahkan, PP baru itu dibuat untuk melindungi warga negara karena rata-rata sekolah yang mengklaim internasional itu tidak menggunakan kurikulum Indonesia. ”Yang menjadi perhatian kita adalah anak Indonesia yang dididik di sekolah internasional. Kan lucu anak- anak itu tidak diajari Bahasa Indonesia, kewarganegaraan, atau Pancasila. Apa jadinya nanti. Itu masalahnya,” kata Suyanto.

Selain sekolah internasional yang didirikan lembaga asing, pakar pendidikan, Arief Rachman, juga mengingatkan perlunya meninjau kembali sekolah berstandar internasional. Arief menilai kerap terjadi penyalahgunaan nama ”internasional” yang bertujuan komersialisasi.

Sumber : Kompas

Polisi Siap Amankan Pelaksanaan UN

SURABAYA–Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya siap mengamankan jalannya Ujian Nasional (UN) di wilayah Kota Surabaya. Kesiapan ini diungkapkan Kepala Bagian Bina Mitra Polwiltabes Surabaya, AKBP Sri Setyo Rahayu kepada wartawan, Rabu (10/3)..

Rahayu mengatakan, tahun ini pengamanan yang diterjunkan dari unsur kepolisian tidak banyak berubah dari tahun lalu. “Kami sudah siapkan sebanyak 200 personel untuk mengamankan jalannya UN,” ujarnya.

Rahayu menjelaskan, pengamanan dilakukan melalui pengamanan terbuka dan tertutup. Untuk pengamanan tertutup, kata wanita yang akrab disapa Yayuk ini, akan diterjunkan 30 personel tanpa seragam dari unsur Intelkam. “Personel lainnya kami turunkan untuk pengamanan terbuka,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya, Sahudi berpesan kepada para kepala sekolah yang terpilih menjadi ketua subrayon untuk tetap berkomitmen memegang kejujuran. Sebab, menurut data dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Surabaya kini sudah masuk daftar abu-abu.

Dengan kata lain, ujar Sahudi, indikasi kecurangan di Surabaya cukup banyak. “Apabila menemukan indikasi kecurangan, kami tidak segan-segan melaporkan ke kepolisian,” tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Pengawas dan Tim Pengawas Independen (TPI) UN dari Perguruan Tinggi (PT) wilayah Kota Surabaya, Bandung Arry, mengatakan pihaknya juga siap menjalankan tugas dalam proses pengawasan. Dia menjelaskan, total pengawas yang diturunkan PT untuk tahun ini sebanyak 494 orang dengan rincian 30 pengawas untuk subrayon dan 120 pengawas untuk satuan pendidikan di SMA/MA.

Bandung menjelaskan, ntuk SMK jumlah pengawas subrayon sebanyak 13 dan 89 pengawas untuk satuan pendidikan di SMK. Sedangkan untuk SMP/MTS pengawas sub rayon 48 dan pengawas untuk satuan pendidikan sebanyak 302. “Kami sudah mengatur penempatan pengawas tersebut, sehingga tidak akan ada sekolah yang nantinya luput dari pengawasan,” ujarnya.

Bandung menambahkan, khusus sekolah yang masuk daftar hitam dan abu-abu, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat. “Daftar sekolah abu-abu dan hitam di Surabaya telah kami terima dari BSNP dan pada sekolah-sekolah ini akan kami berikan pengawasan yang sedikit lebih ketat,” tegasnya.

Sumber : Republika.co.id

Polisi Siap Amankan Pelaksanaan UN

SURABAYA–Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya siap mengamankan jalannya Ujian Nasional (UN) di wilayah Kota Surabaya. Kesiapan ini diungkapkan Kepala Bagian Bina Mitra Polwiltabes Surabaya, AKBP Sri Setyo Rahayu kepada wartawan, Rabu (10/3)..

Rahayu mengatakan, tahun ini pengamanan yang diterjunkan dari unsur kepolisian tidak banyak berubah dari tahun lalu. “Kami sudah siapkan sebanyak 200 personel untuk mengamankan jalannya UN,” ujarnya.

Rahayu menjelaskan, pengamanan dilakukan melalui pengamanan terbuka dan tertutup. Untuk pengamanan tertutup, kata wanita yang akrab disapa Yayuk ini, akan diterjunkan 30 personel tanpa seragam dari unsur Intelkam. “Personel lainnya kami turunkan untuk pengamanan terbuka,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya, Sahudi berpesan kepada para kepala sekolah yang terpilih menjadi ketua subrayon untuk tetap berkomitmen memegang kejujuran. Sebab, menurut data dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Surabaya kini sudah masuk daftar abu-abu.

Dengan kata lain, ujar Sahudi, indikasi kecurangan di Surabaya cukup banyak. “Apabila menemukan indikasi kecurangan, kami tidak segan-segan melaporkan ke kepolisian,” tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Pengawas dan Tim Pengawas Independen (TPI) UN dari Perguruan Tinggi (PT) wilayah Kota Surabaya, Bandung Arry, mengatakan pihaknya juga siap menjalankan tugas dalam proses pengawasan. Dia menjelaskan, total pengawas yang diturunkan PT untuk tahun ini sebanyak 494 orang dengan rincian 30 pengawas untuk subrayon dan 120 pengawas untuk satuan pendidikan di SMA/MA.

Bandung menjelaskan, ntuk SMK jumlah pengawas subrayon sebanyak 13 dan 89 pengawas untuk satuan pendidikan di SMK. Sedangkan untuk SMP/MTS pengawas sub rayon 48 dan pengawas untuk satuan pendidikan sebanyak 302. “Kami sudah mengatur penempatan pengawas tersebut, sehingga tidak akan ada sekolah yang nantinya luput dari pengawasan,” ujarnya.

Bandung menambahkan, khusus sekolah yang masuk daftar hitam dan abu-abu, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat. “Daftar sekolah abu-abu dan hitam di Surabaya telah kami terima dari BSNP dan pada sekolah-sekolah ini akan kami berikan pengawasan yang sedikit lebih ketat,” tegasnya.

Sumber : Republika.co.id

Polisi Siap Amankan Pelaksanaan UN

SURABAYA–Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya siap mengamankan jalannya Ujian Nasional (UN) di wilayah Kota Surabaya. Kesiapan ini diungkapkan Kepala Bagian Bina Mitra Polwiltabes Surabaya, AKBP Sri Setyo Rahayu kepada wartawan, Rabu (10/3)..

Rahayu mengatakan, tahun ini pengamanan yang diterjunkan dari unsur kepolisian tidak banyak berubah dari tahun lalu. “Kami sudah siapkan sebanyak 200 personel untuk mengamankan jalannya UN,” ujarnya.

Rahayu menjelaskan, pengamanan dilakukan melalui pengamanan terbuka dan tertutup. Untuk pengamanan tertutup, kata wanita yang akrab disapa Yayuk ini, akan diterjunkan 30 personel tanpa seragam dari unsur Intelkam. “Personel lainnya kami turunkan untuk pengamanan terbuka,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya, Sahudi berpesan kepada para kepala sekolah yang terpilih menjadi ketua subrayon untuk tetap berkomitmen memegang kejujuran. Sebab, menurut data dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Surabaya kini sudah masuk daftar abu-abu.

Dengan kata lain, ujar Sahudi, indikasi kecurangan di Surabaya cukup banyak. “Apabila menemukan indikasi kecurangan, kami tidak segan-segan melaporkan ke kepolisian,” tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Pengawas dan Tim Pengawas Independen (TPI) UN dari Perguruan Tinggi (PT) wilayah Kota Surabaya, Bandung Arry, mengatakan pihaknya juga siap menjalankan tugas dalam proses pengawasan. Dia menjelaskan, total pengawas yang diturunkan PT untuk tahun ini sebanyak 494 orang dengan rincian 30 pengawas untuk subrayon dan 120 pengawas untuk satuan pendidikan di SMA/MA.

Bandung menjelaskan, ntuk SMK jumlah pengawas subrayon sebanyak 13 dan 89 pengawas untuk satuan pendidikan di SMK. Sedangkan untuk SMP/MTS pengawas sub rayon 48 dan pengawas untuk satuan pendidikan sebanyak 302. “Kami sudah mengatur penempatan pengawas tersebut, sehingga tidak akan ada sekolah yang nantinya luput dari pengawasan,” ujarnya.

Bandung menambahkan, khusus sekolah yang masuk daftar hitam dan abu-abu, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat. “Daftar sekolah abu-abu dan hitam di Surabaya telah kami terima dari BSNP dan pada sekolah-sekolah ini akan kami berikan pengawasan yang sedikit lebih ketat,” tegasnya.

Sumber : Republika.co.id

Guru TK “Terpaksa” Ajarkan Baca Tulis

Jakarta – Sejumlah guru taman kanak-kanak kini ”terpaksa” menekankan kemampuan baca, tulis, dan berhitung kepada siswanya. Ini disebabkan adanya seleksi dan persyaratan siswa harus bisa membaca dan menulis saat masuk sekolah dasar.

Akibat kebijakan ini, guru taman kanak-kanak kurang optimal memprioritaskan upaya merangsang dan mengembangkan potensi anak secara holistik.

Opih R Zainal, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Persatuan Guru Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa (9/3), mengatakan, sebenarnya mengajarkan membaca, menulis, dan menghitung (calistung) tidak dilarang di jenjang pendidikan taman kanak-kanak.

”Asal pengenalan calistung itu dilakukan bukan dengan cara memaksa dan drilling. Banyak cara, misalnya lewat lagu dan permainan, kemampuan baca, tulis dan berhitung anak bisa berkembang dengan baik dan tidak membuat anak stres. Tetapi tetap saja, ada TK yang memfokuskan ke calistung dengan alasan lebih diminati dan memang diminta orangtua,” ujar Opih.

Menurut Opih, adanya sejumlah TK yang lebih berfokus pada penguasaan membaca, menulis, dan berhitung, layaknya belajar di SD, didorong berbagai faktor. salah satunya, saat ini banyak sekolah dasar ( SD) yang memang menuntut siswa kelas I SD sudah mampu menguasai baca, tulis, dan berhitung.

Selain itu, banyak orangtua yang kurang berminat jika di taman kanak-kanak tidak diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Pasalnya, banyak sekolah, terutama sekolah-sekolah favorit yang mengadakan tes membaca, menulis, dan berhitung saat seleksi masuk penerimaan siswa baru.

Les membaca

Prabowo, salah satu orangtua siswa taman kanak-kanak, mengatakan, persaingan untuk masuk ke sekolah dasar favorit saat ini cukup ketat. ”Mau tidak mau, jika anak ingin lolos dan diterima di SD yang diinginkan, anak harus disiapkan sejak TK. Karena itulah TK juga menawarkan les membaca, menulis, dan berhitung yang diadakan seusai jam sekolah,” ujar Prabowo.

Di sisi lain, kata Prabowo, pergeseran sistem pembelajaran di taman kanak-kanak juga mengkhawatirkan orangtua. Pendidik di TK jadi lebih banyak berfokus pada penguasaan intelektual anak. Padahal, mestinya di taman kanak-kanak, pendidikan diarahkan untuk mengasah potensi anak serta membangun karakter dan budaya anak untuk menjadi seseorang yang berkepribadian baik dan cinta belajar.

Noorjanah, juga pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, mengatakan, keberadaan TK sudah mulai menjamur di mana-mana karena kebutuhan masyarakat. Untuk TK yang minim sarana dan prasarana bermain, pada akhirnya banyak yang berfokus pada pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung kepada siswanya.

”Kebanyakan di daerah pedalaman atau mereka yang masih minim informasi memang banyak yang membuka TK dengan fokus pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi, sekarang ini sudah mulai juga disosialisasi pada pengurus dan pendidik TK untuk bisa mengutamakan nuansa bermain sambil belajar,” kata Noorjanah.

Kementerian Pendidikan Nasional lewat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sudah mengeluarkan surat edaran kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia pada tahun lalu. Isinya soal penyelenggaraan pendidikan TK dan penerimaan siswa SD.

Suyanto, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, mengatakan, pendidikan di TK merupakan persiapan untuk pendidikan lebih lanjut. ”Prinsip penyelenggaraan taman kanak-kanak adalah bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain,” ujarnya.

Adapun untuk pengenalan calistung mesti dilakukan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pendidik TK tidak diperkenankan mengajarkan materi membaca, menulis, dan berhitung sebagai pembelajaran sendiri-sendiri.

Mengenai kebijakan penerimaan siswa SD, diimbau supaya menerima peserta didik tanpa melalui tes masuk. Penerimaan siswa SD tetap memprioritaskan anak-anak usia 7-12 tahun dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan. (Kompas)

Perlu Standardisasi Pendidikan Kejuruan

Jakarta – Banyaknya penganggur di Indonesia, terutama penganggur terdidik, bukan karena tidak adanya lapangan pekerjaan, melainkan lebih karena keterampilan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu, perlu ada pengembangan kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman dan relevan dengan kebutuhan riil dunia kerja dan standardisasi pendidikan kejuruan.

Demikian mengemuka dalam diskusi ”Policy Dialogue-Skills for Employability” yang diselenggarakan British Council, Selasa (9/3) di Jakarta. Standardisasi pendidikan kejuruan ini dinilai kian penting karena seiring dengan perekonomian global dunia membutuhkan tenaga-tenaga baru yang produktif, inovatif, dan memiliki soft skill yang dibutuhkan dunia kerja.

Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahma Iryanti mengemukakan, standardisasi pendidikan kejuruan itu akan diwujudkan dalam bentuk sertifikasi berisi hasil kompetensi lulusan yang diharapkan akan diakui oleh dunia kerja.

”Ke depan, lulusan SMK, SMA, atau lulusan lembaga pendidikan kejuruan apa pun harus disertifikasi. Kita ingin memperbaiki kebijakan, membuat pusat pelatihan terpadu milik pemerintah, dan menyempurnakan pelatihan yang berbasis kompetensi,” kata Rahma.

Menurut rencana, pusat pelatihan terpadu itu dikerjakan secara bersama-sama oleh minimal 10 lembaga kementerian yang masing-masing memiliki pusat pelatihan.

Untuk memperjelas kebutuhan dunia kerja atau industri, perlu ada peta kompetensi industri yang akan menjadi acuan semua pihak dalam menggarap pendidikan kejuruan. Peta kompetensi ini diharapkan bisa dibuat oleh kalangan industri atau pengguna tenaga kerja, seperti asosiasi industri otomotif atau lainnya.

Persepsi masyarakat

Salah satu tantangan terberat dari pendidikan kejuruan ini sebenarnya justru terletak pada persepsi masyarakat yang cenderung menilai pendidikan kejuruan sebagai ”kelas dua”. Persepsi masyarakat seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain, seperti Inggris.

Asisten CEO dan Direktur Kebijakan di Association of Colleges Inggris Lesley Davies mengemukakan, persepsi yang sama juga beredar di masyarakat Inggris. Oleh karena itu, sampai saat ini pemerintah masih terus menyosialisasi pendidikan kejuruan karena masih banyak orang tua yang lebih memilih jalur akademik. ”Kesadaran pentingnya pendidikan kejuruan itu yang harus ditingkatkan,” kata Lesley. (Kompas)

Ke PTS, Bisa Daftar Online

SURABAYA – Berbagai kemudahan coba ditawarkan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk menampung calon mahasiswa baru 2010. Selain beasiswa, diskon biaya kuliah, juga ada tawaran pendaftaran online.

Lewat sistem online, PTS memberi kemudahan bagi calon mahasiswa untuk bisa mengakses dan mendaftar langsung tanpa harus datang ke kampus. STIE Perbanas Surabaya, misalnya, sudah membuka situs http://www.perbanas.ac.id, di mana calon mahasiswa baru bisa memilih jalur beasiswa penuh, jalur bebas tes, jalur tes, dan jalur PMDK.

“Cukup mendaftar melalui internet dan pembayarannya langsung ditransfer sudah bisa,” ujar Tri Suhartuti, Wakil Ketua PMB STIE Perbanas Surabaya, Minggu (7/3). Selain online, katanya, calon mahasiswa juga bisa mendaftar langsung ke kampus atau lewat jalur UMB PTS. Jalur seleksi bersama secara nasional itu juga bisa diikuti secara online.

Tahun ini, STIE Perbanas Surabaya membuka empat jalur pendaftaran yang masing-masing memiliki keunggulan. Jalur pendaftaran PMDK terbuka bagi lulusan SMA/SMK/MA 2008/2009 atau siswa kelas XII yang nilai rapor dan nilai komulatif pelajaran dan bahasa Inggris rata-rata minimal 70. “Mereka yang lolos akan mendapat subsidi 30 persen. Bagi 100 pendaftar pertama D3, bahkan bisa mendapat subsidi 50 persen,” tambah Tri Suhartuti. Pendaftaran jalur ini telah dibuka dan ditutup pada 30 April 2010.

Jalur pendaftaran online juga diterapkan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Kampus yang juga menjadi salah satu peserta UMB PTS nasional itu mencoba merangkul calon mahasiswa dari berbagai daerah dengan jalur pendaftaran di dunia maya. Untuk mendaftar secara online ke Untag, warga bisa mengakses website http://www.untag.ac.id dan memilih menu PMB online. “Jalur pendaftaran ini cukup efektif untuk membantu calon mahasiswa. Sampai kemarin sudah banyak yang mendaftar secara online, khususnya dari Sulawesi,” ujar Nugrahini Indra Prawesti, Media Relations Untag, Minggu (7/3).

Guna menarik calon mahasiswa baru, Untag juga membuka pendaftaran kolektif di sekolah-sekolah di beberapa wilayah Jatim. Lewat cara jemput bola ini, calon mahasiswa bisa langsung mendaftar dan mengikuti tes di sekolah. Untag juga menawarkan beasiswa bagi atlet, anak PNS, dan pensiunan TNI/Polri, serta calon mahasiswa yang memiliki saudara kandung di Untag.

Universitas Widya Kartika (Uwika) tahun ini juga mulai membuka pendaftaran online. Calon mahasiswa bisa mengakses http://www.widyakartika.ac.id dan memilih menu pendaftaran online. “Tidak ada perbedaan, baik dari sisi administrasi maupun pembayaran, antara pendaftaran online maupun pendaftaran langsung,” ujar Jinapiah, marketing Uwika.

Bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu, Uwika memberi penawaran potongan pembayaran uang pengembangan dan uang kuliah hingga 50 persen. Sebagai gambaran, di kampus yang membuka fakultas ekonomi, bahasa, teknik, dan professional business ini, uang pengembangan minimal Rp 2 juta dan uang kuliah Rp 3,5 juta per semester. “Calon mahasiswa bisa mengajukan ke rektor, dengan membawa rekomendasi dari sekolah atau bisa sekolah yang mendaftarkan,” papar Jinapiah. Potongan biaya itu hanya berlaku untuk 100 pendaftar pada gelombang pertama yang ditutup akhir Maret 2010. (Surya)

Rp 2,4 Triliun untuk Dana Abadi Pendidikan

Jakarta – Untuk pertama kalinya, dana pendidikan nasional yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan disimpan sebagai dana abadi sehingga pemerintah memiliki dana beasiswa yang terus tersedia. Dana abadi yang dialokasikan dalam APBN 2010 senilai Rp 2,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu di Jakarta, Senin (8/3), saat memimpin jumpa pers terkait Perkembangan Ekonomi Terkini dan Rancangan APBN Perubahan 2010.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Anny Ratnawati menyebutkan, pada APBN-P 2010 akan ada tambahan anggaran belanja pendidikan nasional sebesar Rp 11,869 triliun. Anggaran itu akan dibagi-bagi menjadi tiga bagian.

Pertama, menambah anggaran pendidikan yang dialokasikan langsung pada kementerian dan lembaga nonkementerian Rp 9,35 triliun. Kedua, transfer ke daerah Rp 119 miliar. Ketiga, dana abadi pendidikan Rp 2,4 triliun.

Menurut Anny, dana abadi tersebut akan dialokasikan untuk mendanai anggaran beasiswa. Pilihan program beasiswa sebagai sasaran penggunaan dana abadi ini karena pemerintah ingin menunjukkan pertanggungjawabannya atas pengelolaan anggaran pendidikan yang terus meningkat setiap tahunnya.

”Penggunaan dana abadi ini akan dikelola oleh sebuah Komite Pendidikan yang pembentukannya masih dalam proses persiapan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan, salah satu opsi penempatan dana abadi pendidikan tersebut adalah menginvestasikan pada Surat Berharga Negara (SBN). Investasi di SBN sudah dilakukan sebelumnya oleh Kementerian Agama yang menempatkan Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana Haji dalam obligasi negara dengan nama Surat Dana Haji Indonesia (SDHI) sejak 2009.

Dana penelitian

Secara terpisah di Yogyakarta, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, Kementerian Pendidikan Nasional mengalokasikan dana Rp 625 miliar untuk penelitian tahun 2010. Prioritas penelitian untuk perubahan iklim karena dampaknya dirasakan langsung masyarakat. Empat bidang penelitian memperoleh perhatian utama terkait hal ini, yakni pangan, energi alternatif, pengelolaan sumber air, dan keanekaragaman hayati.

”Proposal penelitian pada empat bidang itu akan memperoleh bobot penilaian lebih besar,” kata Fasli Jalal seusai konferensi internasional perubahan iklim dan peran perguruan tinggi untuk mengatasinya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dari total dana penelitian Rp 625 miliar, sebanyak Rp 400 miliar dikelola Ditjen Pendidikan Tinggi, sedangkan Rp 225 miliar lainnya dibagikan ke sejumlah badan penelitian. (Kompas)