Perguruan Tinggi Kian Kreatif Kewirausahaan Diajarkan

Yogyakarta – Menghadapi makin terbatasnya lapangan pekerjaan, perguruan tinggi pun semakin kreatif. Sejumlah perguruan tinggi mulai menekankan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship kepada para mahasiswanya.

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, misalnya, mulai memberikan mata kuliah wajib Kewirausahaan di semua program studi sejak 2008. Mata kuliah ini diberikan, baik di program studi Sastra, Teknik, maupun Kesehatan.

”Apa pun program studinya, mahasiswa diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. Di Sastra, misalnya, mereka diarahkan membuka lembaga pendidikan bahasa,” tutur Rektor UAD Kasiyarno di Yogyakarta, Minggu (27/12).

Menurut Kasiyarno, langkah ini ditempuh karena kesempatan sarjana memperoleh pekerjaan di sektor formal semakin minim. Kondisi ini terlihat dari tingginya sarjana menganggur yang mencapai 900.000 orang se-Indonesia. ”Sarjana tidak bisa lagi menggantungkan masa depan pada pekerjaan di kantor atau pegawai negeri sipil,” ujar Kasiyarno menambahkan.

Kasiyarno mengutarakan, mata kuliah Kewirausahaan diarahkan untuk mengasah kemampuan teknik dan kreativitas mahasiswa. Salah satu kendala dalam mendorong kewirausahaan di kalangan mahasiswa adalah minimnya pengetahuan teknik dalam berusaha serta kurangnya kreativitas dalam mengembangkan usaha.

Pendidikan kewirausahaan ini juga didukung kucuran hibah dana kewirausahaan dari pemerintah untuk modal usaha para mahasiswa.

Dana meningkat

Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V DI Yogyakarta Budi Santoso Wignyosukarto mengatakan, sebagian besar perguruan tinggi swasta (PTS) di Kopertis V telah menyelenggarakan mata kuliah wajib Kewirausahaan. Sebagai dukungan, dana hibah kewirausahaan PTS akan ditingkatkan dari Rp 1 miliar pada tahun ini menjadi Rp 1,5 miliar pada tahun 2010.

Jumlah ini harus diperebutkan mahasiswa-mahasiswa dari sekitar 120 PTS di Yogyakarta melalui kompetisi rencana bisnis. ”Mahasiswa yang berminat mendapatkan modal harus mengajukan proposal. Proposal yang terkumpul akan kami seleksi untuk memilih rencana bisnis yang paling masuk akal,” katanya.

Untuk 2009, ujar Budi, terdapat 200 proposal rencana usaha mahasiswa terkumpul. Dari jumlah itu, terpilih 61 proposal untuk memperoleh modal usaha. Besarnya modal tergantung dari jumlah yang tertera dalam proposal, yaitu Rp 1 juta-Rp 30 juta. ”Menurut evaluasi sementara, sejauh ini usaha mahasiswa bagus,” ujar Budi. (Kompas)

Pustekkom Ingatkan Pemanfaatan Internet di 18 Ribu Sekolah

Jakarta – Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Departemen Pendidikan Nasional mengingatkan jaringan internet di 18 ribu sekolah digunakan seperlunya.

“Keperluan sekolah tidak harus dicari lewat internet,” ujar Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional Lili Gani ketika dihubungi, Ahad (27/12)

Dalam program 100 Hari Departemen Pendidikan Nasional dijanjikan sambungan internet yang tergabung dalam sistem internet jaringan pendidikan nasional (Jardiknas) bagi 17.500 sekolah di jenjang pendidikan dasar 9 tahun. “Alhamdulillah, sudah lebih dari 18 ribu sekolah,” urai Lili.

Sambungan internet ini, lanjut dia, tujuannya untuk membiasakan sekolah dengan perkembangan teknologi. Dengan kapasitas pita lebar 1 Megabita, kata lili, tentu untuk internet saja tidak cukup. Maka harapannya, sekolah tidak terlalu sering untuk berselancar di dunia maya. “Kalau bisa dicari di jaringan pendidikan, tidak usah membuka Google atau Yahoo,” jelas Lili.

Sistem internet jaringan pendidikan nasional sudah terhubung dengan perguruan tinggi, unit pelaksana teknis, kantor dinas pendidikan, dan sekolah-sekolah. Kalaupun ingin mengunduh e-book, ia menambahkan, satu orang saja yang mengunduh kemudian bisa digandakan.

Agar pemanfaatannya tepat, Pusat Teknologi juga tengah melatih guru atau pegawai sekolah untuk memelihara dan memperbaiki jaringan yang sudah terpasang. Bagi sekolah yang ingin segera dipasang jaringan, Lili berharap, sudah ada kesiapan infrastruktur seperti jaringan listrik dan telepon. “Kadang-kadang, daerah itu tidak siap,” ungkapnya. (TEMPO Interaktif)

Wapres: UN Masih Sangat Penting

BANDA ACEH–Wakil Presiden (Wapres) Boediono menegaskan ujian nasional (UN) masih sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan di seluruh daerah di Indonesia.

“Pemerintah menyadari ada sekolah yang sudah memiliki fasilitas memadai, tapi ada juga sekolah terutama di daerah yang fasiliasnya masih kurang. Karena itu ujian nasional masih sangat diperlukan,” kata Wapres Boediono ketika berdialog dengan sekitar 200 siswa SMA di Ulelhue Banda Aceh, Sabtu (26/12).

Wapres Boediono melakukan kunjungan kerja satu hari ke Banda Aceh untuk memimpin upacara mengenang bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi di sebagian Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD) dan Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara, pada 26 desembesr 2004.

Dalam dialog itu Boediono mengatakan, jika ujian nasional dihapuskan maka perbedaan di antara sekolah yang fasilitasnya memadai dan tidak memadai semakin sulit diatasi.

“Dengan menyelenggaraan ujian nasional salah satu sasarannya untuk mempercepat peningkat fasilitas dan kualitas sekolah-sekolah di daerah yang masih kurang,” kata Boediono ketika menjawab pertanyaan Murdiyah, seorang siswa SMA.

Saat itu Murdiyah bertanya, mengapa di perkotaan banyak sekolah yang sudah memiliki fasilitas lengkap serta guru berkulitas baik, sedangkan di daerah banyak sekolah yang fasilitasnya masih kurang?

Menjawab pertanyaan tersebut, Wapres Boediono mengatakan, upaya mengatasi kesenjangan di antara sekolah yang fasilitasnya sudah lengkap dengan sekolah di daerah yang fasilitasnya masih kurang dilakukan dengan cara menyelenggarakan ujian nasional, bukannya malah menghilangkan ujian nasional.

Dalam dialog itu, Wapres Boediono beberapa kali menegaskan arti pentingnya karakter yang harus dimiliki para pelajar.

“Ilmu matematika dan fisika memang sangat penting, tapi karakter nasionalis yang kuat juga harus dimiliki para pelajar,” kata Boediono.

Dengan karakter yang kuat, kata dia, maka generasi muda Indonesia bisa menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia pada persaingan antar-negara di era globaliosasi.

Dengan memiliki karakter yang tinggi maka setiap orang diharapkan menempa dirinya sehingga mampu menjadi pemimpin pada tingkatannya masing-masing.

“Kita harus memiliki karakter tinggi sehingga mampu menjadi pemimpin dan tidak sekedar menjadi pengikut,” kata Wapres.

Dalam dialog itu hadir Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar dan Gubernur NAD Irwandi Yusuf. Usai berdilog dengan pelajar, Wapres Boediono kemudian meninjau Museum Tsunami Aceh. (Republika Newsroom)

Universitas Sebelas Maret Sediakan Beasiswa untuk 400 Mahasiswa

Surakarta – Universitas Sebelas Maret Surakarta menyediakan beasiswa bagi para calon mahasiswa baru tahun akademik mendatang. Rektor UNS Syamsulhadi mengatakan, beasiswa tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

“Kami mendapat alokasi beasiswa untuk 400 orang,” jelasnya di Kampus UNS Surakarta, Senin (21/12). Beasiswa diberikan kepada calon mahasiswa yang tergolong tidak mampu namun cerdas.

Ia menerangkan, nantinya penerima beasiswa akan mendapat Rp 5 juta per semester selama menuntut ilmu. Uang itu digunakan untuk biaya pendidikan dan biaya hidup.

Beasiswa diberikan tanpa batasan waktu. “Kalau mahasiswa tersebut baru lulus 8 semester, berarti dia mendapat Rp 40 juta,” ujarnya. Beasiswa tidak hanya bagi calon mahasiswa sarjana, melainkan juga diploma.

Setiap calon mahasiswa yang akan mendapat beasiswa akan melalui proses seleksi terlebih dahulu. Seleksi pertama adalah seleksi administratif. Calon penerima harus mampu menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari daerah asalnya.

Selain itu, harus ada rekomendasi dari kepala sekolah yang bersangkutan, bahwa siswa tersebut benar-benar tidak mampu dan berprestasi.

Jika pendaftar melebihi kuota yang disediakan, akan dilakukan seleksi selanjutnya. Calon penerima akan dibuat peringkat berdasarkan prestasinya saat di sekolah menengah atas. “Nilai-nilai dari semester awal hingga akhir akan menjadi dasar seleksi,” tandasnya.

Syamsul menambahkan, penerima beasiswa bukan hanya dari warga Surakarta saja, melainkan siapa saja yang berniat untuk menempuh studi di UNS. “Siapa saja bisa mengajukan, asal syarat-syarat di atas terpenuhi.”

Menurut dia, beasiswa tersebut bisa dihentikan ketika mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak layak menerima karena nilainya turun.

“Nanti akan kami rumuskan lagi untuk teknisnya,” jelasnya. Saat ini dari 31 ribu mahasiswa UNS, 4.500 di antaranya sudah menerima beasiswa secara rutin dari berbagai lembaga. (TEMPO Interaktif )

Ujian Nasional untuk Masuk Perguruan Tinggi Dilakukan Bertahap

Semarang – Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menyatakan penggunaan hasil ujian nasional menjadi saringan masuk perguruan tinggi negeri akan dilakukan secara bertahap. “Mulai dari 2010 ini kita mulai. Hasil ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri,” kata Muhammad Nuh usai memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Universitas Diponegoro yang digelar di kampus Tembalang Semarang, Sabtu (19/12).

Tahapan itu, tambah Nuh, tidak dilakukan secara prosentase sekian persen calon mahasiswa diseleksi melalui hasil ujian nasional. “Tidak ada 10 persen atau 20 persen dari jumlah calon mahasiswa,” katanya.

Namun, perguruan tinggi yang ingin “memanfaatkan” hasil ujian nasional sebagai alat seleksi maka dipersilahkan. Nuh menegaskan, jika selama ini hasil ujian nasional tidak dipakai sama sekali maka mulai 2010 sedikit-sedikit akan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi.

Selama ini, kata dia, hasil dari pendidikan dasar sudah bisa untuk dijadikan sebagai seleksi sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama juga sudah diakui oleh jenjang sekolah menengah atas atau sederajatnya. “Lha yang SMA kok belum, ada apa nih?” tanya Nuh.

Nuh menyatakan karena hasil ujian nasional untuk seleksi masuk perguruan tinggi maka proses ujian nasional akan lebih banyak melibatkan kalangan perguruan tinggi. “Kita ajak perguruan tinggi sama-sama ikut merancang ujian nasional, mulai dari pembuatan soal hingga pengawasannya,” kata Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi ini.

Nuh meminta agar persoalan ujian nasional ini tidak perlu dipertentangkan lagi apakah akan jadi kunci kelulusan ataukah untuk standar pemetaan pendidikan. “Ga perlu dikotomis antara kelulusan dengan pemetaan kita jalani dua-duanya,” kata dia.

Menurut Nuh tidak ada sistem pendidikan yang bisa sempurna. Kebijakan ujian nasional saat ini juga hasil dari perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan ujian sebelumnya. (TEMPO Interaktif)

Sistem Penganggaran Rugikan Sekolah

Jakarta – Sistem penganggaran bidang pendidikan lewat dana alokasi khusus dinilai merugikan sekolah. Ini disebabkan campur tangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran dana alokasi khusus di sekolah sangat kuat, sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, dana alokasi khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah-daerah sejak 2003 rawan dikorupsi. Dari kajian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW), justru pelaku korupsi DAK pendidikan umumnya adalah bupati/wali kota dan kepala dinas pendidikan

Demikian hasil pemetaan korupsi dalam DAK pendidikan yang dilakukan ICW. Kajian dilakukan dengan mengambil kasus yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Sinjai, Ponorogo, Garut, dan Simalungun.

Ade Irawan, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, di Jakarta, Selasa (15/12), mengatakan, DAK untuk pendidikan, terutama untuk mendukung wajib belajar, jumlahnya cukup besar. DAK untuk pendidikan tahun 2003 senilai Rp 625 miliar, tahun 2009 jadi Rp 9,3 triliun.

”Pola penganggaran DAK mengingkari semangat otonomi. Akibatnya, sekolah justru kebingungan bagaimana menggunakan dana DAK yang tidak sesuai dengan kebutuhan,” ujar Ade.

Febri Hendri, peneliti senior ICW, menambahkan, dalam pembagian DAK juga tidak jelas. Padahal dana DAK itu mestinya diprioritaskan ke daerah-daerah yang minim anggarannya, tetapi pada kenyataannya DAK dibagi hampir merata antara daerah yang kaya dan miskin.

Seorang kepala SDN di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, membuat surat pernyataan bahwa penggunaan dana DAK untuk pengadaan buku dan alat peraga sudah diatur oleh dinas pendidikan. Kepala sekolah dan komite sekolah tidak berwenang menanganinya.

Qomaruddin, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, mengatakan alokasi DAK sekitar Rp 8 miliar untuk rehabilitasi sekolah tidak dapat digunakan karena sekolah sudah diperbaiki daerah. (Kompas)

Pelatihan Guru Melalui Kelompok

Bogor – Peningkatan mutu guru tidak berhenti hanya pada program sertifikasi, tetapi juga melalui cara lain, seperti pemberdayaan kelompok- kelompok kerja guru.

”Kami ingin mengubah guru supaya mereka bisa bergeser dari cara pembelajaran yang teacher center ke student center. Perubahan itu memerlukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan,” kata Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan Depdiknas Baedhowi di Bogor, akhir pekan lalu.

Menurut Baedhowi, pendidikan dan pelatihan guru yang berkelanjutan bisa terlaksana apabila pimpinan sekolah memahami peran penting guru sebagai pencipta atmosfer pendidikan yang menyenangkan dan berkualitas. Sebagai tahap awal dalam program 100 hari kerja Menteri Pendidikan Nasional, diadakan pelatihan kepada sekitar 30.000 kepala sekolah dan pengawas guna memperkuat implementasi manajemen berbasis sekolah.

Paradigma lama

Hingga saat ini sebagian guru masih terjebak dalam paradigma pendidikan usang yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ini misalnya guru masih menjalankan pembelajaran satu arah atau berpusat pada guru yang tidak merangsang kreativitas dan inovasi siswa.

”Pendidikan guru yang utama adalah membantu mereka untuk mengubah paradigma usang soal pendidikan. Guna menjamin berlangsungnya pendidikan berkualitas, program peningkatan mutu guru melalui pendidikan dan pelatihan harus berlangsung secara berkesinambungan,” kata Eddy Henry, Program & Alumni Affairs Director Sampoerna Foundation, dalam acara penandatanganan kerja sama pendidikan dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Sukamara. Program peningkatan mutu 75 guru dan kepala sekolah serta bantuan peningkatan infrastruktur di 11 SD ini didukung PT Sampoerna Agro.

Maytha Monica, Programme Coordinator Sampoerna Foundation Teacher Institue, mengatakan, pendidikan dan pelatihan yang umumnya diberikan pemerintah kepada guru berupa ceramah satu arah. Para guru yang diikutkan juga terbatas.

”Padahal, yang dibutuhkan guru itu pendampingan yang cukup agar mereka bisa melakukan perubahan-perubahan kecil di dalam kelas,” kata Maytha. (Kompas)

UN untuk Pemetaan Pendidikan

YOGYAKARTA – Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa kembali mendesak pemerintah agar menggunakan ujian nasional hanya sebagai pemetaan pendidikan dan bukan sebagai syarat kelulusan.

Meskipun aturan menyebutkan ujian nasional (UN) bukan satu-satunya syarat kelulusan, pada kenyataannya sekolah tetap menggunakannya sebagai satu- satunya penentu kelulusan.

Desakan ini muncul dalam Rapat Kerja Nasional Persatuan Tamansiswa yang berlangsung selama tiga hari dan ditutup di Yogyakarta, Minggu (13/12). Tuntutan agar UN digunakan hanya sebagai pemetaan pendidikan merupakan butir pertama dari sembilan rekomendasi untuk perbaikan pendidikan nasional.

Pemimpin sidang, Ki Jal Atri Tanjung, mengatakan, tingginya tekanan dari pemerintah dan masyarakat memaksa sekolah meluluskan pelajar yang lulus UN tanpa mempertimbangkan faktor lain. ”Sekolah takut kalau tingkat kelulusannya rendah akan dimarahi kepala dinas atau diprotes masyarakat,” kata Jal yang juga Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tamansiswa Padang.

Selain mengenai UN, Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa juga merekomendasikan penuntasan uji materi atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kebudayaan sendiri guna membangun karakter dan jati diri bangsa, melarang tayangan televisi dan media yang berpotensi merusak karakter dan budaya bangsa, serta pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sembilan butir rekomendasi tersebut selanjutnya akan diajukan kepada Presiden, MPR, dan DPR.

Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa Ki Tyasno Sudarto mengatakan, sembilan butir rekomendasi itu berawal dari keprihatinan atas pendidikan Indonesia yang semakin mengabaikan karakter dan kebudayaan.

Kebingungan

Secara terpisah, sejumlah kepala sekolah dan guru di Jawa Timur masih bingung mengenai pelaksanaan UN 2010 karena belum ada petunjuk operasional dari pemerintah. Pada Jumat pagi semestinya dilakukan sosialisasi UN sekaligus petunjuk operasional standar UN untuk kepala dinas pendidikan se-Jatim. Namun, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Suwanto mengatakan, acara itu diundur sampai 21 Desember.

”Waktu UN sudah sangat mepet, mulai 22 Maret untuk tingkat SMA,” kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Surabaya Ruddy Winarko.

Ketua Dewan Pendidikan Jatim Zainuddin Maliki mengemukakan, secara teknis, penyelenggaraan UN mungkin tidak akan menghadapi masalah karena pemerintah sudah terbiasa dan tidak ada perubahan signifikan. Namun, waktu yang sempit jelas berpengaruh pada persiapan mental siswa. (Kompas)

Majelis Rektor: Unas Jangan Dijadikan Target Kelulusan

SURABAYA–Sekretaris Majelis Rektor Nasional, Prof Dr Haris Supratno, mengatakan bahwa Ujian Nasional (Unas) seharusnya jangan dijadikan target kelulusan seratus persen oleh jajaran pemerintah, baik gubernur, walikota, kepala dinas, bahkan guru-guru sekolah.

Prof Haris di Surabaya, Selasa, mengatakan jika Unas hanya dijadikan sebagai salah satu target pencapaian kelulusan maka secara tidak langsung juga bisa dianggap sebagai salah satu strategi keberhasilan pemimpin.

“Saya selaku anggota majelis rektor berharap Unas diperlakukan secara obyektif dan tidak hanya dipandang sebagai salah satu cara keberhasilan seorang pemimpin,” katanya.

Jika hal tersebut masih dilakukan, maka, akan sangat berpengaruh terhadap kredibilitas pelaksanaan Unas sendiri.

“Jika Unas dijadikan sebagai target kelulusan seratus persen, maka akan ada tekanan dari semua pihak mulai dari guru hingga ke siswa yang akhirnya mengarah kedalam bentuk kecurangan, seperti pembocoran soal yang dilakukan oleh semua pihak terutama lini bawah,” katanya.

oleh karena itu, dalam pelaksanaan Unas kali ini, ia berharap penuh terhadap komitmen semua pihak mulai dari walikota, kepala dinas, kepala sekolah hingga guru untuk tidak memberikan tekanan kepada siswa sehingga adanya kecurangan dalam pelaksanaan Unas bisa didindari.

Sementara itu, dalam pelaksanaan Unas 2010, ada yang berbeda dibanding tahun ini. Jika di tahun 2009, keterlibatan perguruan tinggi dalam sistem pengawasan tidak terlalu ketat, maka di tahun mendatang akan diperketat.

“Pengawas dari perguruan tinggi akan diizinkan untuk memasuki ruangan kelas, jika dalam kelas tersebut diketahui ada kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional,” katanya.

Pelaksanaan Unas selama tiga tahun, mulai dari 2009 hingga 2011 merupakan tahap-tahap menuju pengintegrasian Unas dengan tes masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN

“Jika dalam waktu tiga tahun tersebut pelaksanaan Unas kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan maka, di tahun 2012 Unas sudah bisa diintegrasikan dengan SNMPTN,” katanya. (Republika Newsroom)

Beasiswa Kuliah Tersedia Untuk 20 Ribu Siswa

Jakarta – Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun akademik 2010/2011 menyediakan 2O ribu beasiswa ke Perguruan Tinggi Negeri. “Beasiswa bukan setahun dua tahun, tapi akan diberikan hingga lulus senilai Rp 10 juta per tahun,” ujar Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam rapat kerja di Dewan Perwakilan Daerah, Rabu (1/12).

Program ini diberikan bagi 20 ribu siswa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas yang masuk kategori miskin. “Kami sedang menggodok, baik proses seleksi maupun jurusannya,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Fasli Jalal mengungkapkan setiap calon penerima boleh memilih di dua perguruan tinggi. “Masing-masing perguruan tinggi boleh memilih dua bidang studi, jadi punya empat
kemungkinan,” urainya. Jadi tidak sekedar memenuhi kuota di jurusan yang sepi peminat.

Perguruan Tinggi, ia menambahkan, bisa memilih calon penerima beasiswa dengan penelusuran minat ataupun ujian bersama. “Sejak Januari sudah akan dibuka di tingkat sekolah menengah,” tambah Fasli.

Selain Perguruan Tinggi, Departemen membuka beasiswa untuk jenjang sekolah dasar sebesar Rp 677,26 miliar untuk 1,8 juta siswa, jenjang Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp 413,16 miliar untuk 751.193 siswa, jenjang Sekolah Menengah Atas sebesar 193,54 miliar untuk 248.124 siswa dan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp 251, 48 miliar untuk 305.535 siswa. (TEMPO Interaktif)