Diploma-1 PVB subkampus SMK N 5 Surabaya

Ditulis Juni 7, 2011 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

SMK N 5 Surabaya yang merupakan subkampus dari ITB Bandung Resmi dari pemerintah. Membuka pendaftaran calon mahasiswa baru Jurusan
1. Teknik Komputer Jaringan
2. Teknik Survey dan Pemetaan

Pendaftaran 100.000
Biaya di kampus jatinagor ITB 1 bulan 500.000
SPP (Konfirmasi) 250.000/bulan

Sistem Kuliah Jarak-jauh (ITB di Surabaya) via jaringan internet.
Ijazah dan transkrip akademik resmi dari ITB.
Bisa melanjutkan ke Jenjang D-4, atau S-2 ITB dengan ketentuan.

Bagi Lulusan SLTA sederajat dengan jurusan bebas.
Usia Bebas.
Diizinkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan, santri pondok pesantren sambil kuliah.

Dipersembahkan oleh ITB SEAMLESS subkampus smkn 5 surabaya khusus untuk warga Surabaya dan sekitarnya tercinta.

In Harmoni Progressio

Anggaran Pendidikan Ditinjau Ulang

Ditulis Maret 12, 2010 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

Jakarta – Anggaran pendidikan nasional diperkirakan sudah mencukupi sehingga sebagian dari kenaikan anggaran pendidikan sebaiknya disimpan untuk memastikan tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang habis tanpa bekas.

Karena itu, mekanisme penganggaran baru diperlukan dalam mengatur dana pendidikan. Sebab, tanpa diminta pun, anggaran untuk sektor pendidikan bisa bertambah besar jika APBN membengkak oleh faktor-faktor non-pendidikan.

”Saat saya menjadi Kepala Bappenas (tahun 2004), saya mengeluarkan kebutuhan dana untuk rehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak Rp 18 triliun. Namun, wartawan tetap saja menemukan sekolah yang rusak,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (11/3).

Menurut Sri Mulyani, anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBN Perubahan 2010 bisa mencapai Rp 112 triliun karena ada kenaikan anggaran belanja di sektor lain. Dengan demikian, tanpa melakukan apa pun, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama akan memperoleh tambahan dana.

Yang menjadi pertanyaan adalah akan dipakai untuk apa tambahan dana itu jika besaran pendapatan guru sudah memadai.

Mekanisme baru

Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama mendapatkan anggaran yang sangat besar. Ini sesuai amanat UUD 1945 yang mengharuskan 20 persen APBN untuk pendidikan. Padahal, saat tanggung jawab sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, sedangkan sekolah menengah atas ke pemerintah provinsi. Jadi, Kementerian Pendidikan Nasional hanya mengelola perguruan tinggi. ”Atas dasar ini, saya meminta kepada Bapak Presiden agar ada mekanisme baru dalam pengelolaan dana pendidikan,” ujar Sri Mulyani.

Dalam dokumen APBN 2010 dan Indikator Ekonomi disebutkan, anggaran pendidikan nasional ditetapkan Rp 209,537 triliun. Itu dialokasikan sebagai belanja pendidikan pusat Rp 83,17 triliun dan Rp 126,36 triliun langsung ditransfer ke daerah.

Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan, jika pemerintah tetap mengikuti keharusan menyediakan dana pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran belanja negara, defisit APBN bisa melonjak.

Sumber : Kompas

Pemerintah Tertibkan Sekolah Internasional

Ditulis Maret 11, 2010 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

Jakarta – Pemerintah akan menertibkan institusi pendidikan berlabel ”sekolah internasional” yang didirikan lembaga-lembaga asing. Kebijakan ini untuk melindungi anak didik dalam bidang pendidikan.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Rabu (10/3), mengatakan, kebijakan ini menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada 28 Januari lalu.

Nuh mengatakan hal itu seusai penandatanganan nota kesepahaman tentang kelanjutan program Intel Coorporation di Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Nasional. ”Kemendiknas akan memeriksa sekolah-sekolah internasional berikut kurikulumnya,” kata Nuh.

Namun, penertiban sekolah internasional itu hanya berlaku bagi sekolah yang didirikan lembaga asing, bukan sekolah berstandar internasional yang dibuat pemerintah di sekolah negeri atau swasta. Di dalam PP No 17/2010 disebutkan, sekolah internasional terbagi dua, yaitu sekolah yang dibentuk perwakilan negara asing dan sekolah internasional yang dibentuk lembaga pendidikan asing.

Pada Bab X Pasal 160 disebutkan, perwakilan negara asing di Indonesia dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bagi warga negaranya sesuai dengan sistem pendidikan di negaranya. Akan tetapi, pembentukannya harus dengan izin pemerintah.

Sementara untuk lembaga pendidikan asing, sekolah internasional yang akan didirikan harus sudah terakreditasi dari asal negaranya. Satuan pendidikan tidak boleh bekerja sendiri, tetapi harus koordinasi dengan lembaga pendidikan Indonesia yang terakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Sekolah.

”Prinsip utamanya, siswa tidak boleh menjadi korban. Kalau sampai ada konflik di dalam satu yayasan, misalnya, siswa dan mahasiswa harus diselamatkan terlebih dahulu. Siswa harus dijamin aman,” kata Nuh.

Direktur Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto menambahkan, PP baru itu dibuat untuk melindungi warga negara karena rata-rata sekolah yang mengklaim internasional itu tidak menggunakan kurikulum Indonesia. ”Yang menjadi perhatian kita adalah anak Indonesia yang dididik di sekolah internasional. Kan lucu anak- anak itu tidak diajari Bahasa Indonesia, kewarganegaraan, atau Pancasila. Apa jadinya nanti. Itu masalahnya,” kata Suyanto.

Selain sekolah internasional yang didirikan lembaga asing, pakar pendidikan, Arief Rachman, juga mengingatkan perlunya meninjau kembali sekolah berstandar internasional. Arief menilai kerap terjadi penyalahgunaan nama ”internasional” yang bertujuan komersialisasi.

Sumber : Kompas

Polisi Siap Amankan Pelaksanaan UN

Ditulis Maret 11, 2010 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

SURABAYA–Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya siap mengamankan jalannya Ujian Nasional (UN) di wilayah Kota Surabaya. Kesiapan ini diungkapkan Kepala Bagian Bina Mitra Polwiltabes Surabaya, AKBP Sri Setyo Rahayu kepada wartawan, Rabu (10/3)..

Rahayu mengatakan, tahun ini pengamanan yang diterjunkan dari unsur kepolisian tidak banyak berubah dari tahun lalu. “Kami sudah siapkan sebanyak 200 personel untuk mengamankan jalannya UN,” ujarnya.

Rahayu menjelaskan, pengamanan dilakukan melalui pengamanan terbuka dan tertutup. Untuk pengamanan tertutup, kata wanita yang akrab disapa Yayuk ini, akan diterjunkan 30 personel tanpa seragam dari unsur Intelkam. “Personel lainnya kami turunkan untuk pengamanan terbuka,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya, Sahudi berpesan kepada para kepala sekolah yang terpilih menjadi ketua subrayon untuk tetap berkomitmen memegang kejujuran. Sebab, menurut data dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Surabaya kini sudah masuk daftar abu-abu.

Dengan kata lain, ujar Sahudi, indikasi kecurangan di Surabaya cukup banyak. “Apabila menemukan indikasi kecurangan, kami tidak segan-segan melaporkan ke kepolisian,” tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Pengawas dan Tim Pengawas Independen (TPI) UN dari Perguruan Tinggi (PT) wilayah Kota Surabaya, Bandung Arry, mengatakan pihaknya juga siap menjalankan tugas dalam proses pengawasan. Dia menjelaskan, total pengawas yang diturunkan PT untuk tahun ini sebanyak 494 orang dengan rincian 30 pengawas untuk subrayon dan 120 pengawas untuk satuan pendidikan di SMA/MA.

Bandung menjelaskan, ntuk SMK jumlah pengawas subrayon sebanyak 13 dan 89 pengawas untuk satuan pendidikan di SMK. Sedangkan untuk SMP/MTS pengawas sub rayon 48 dan pengawas untuk satuan pendidikan sebanyak 302. “Kami sudah mengatur penempatan pengawas tersebut, sehingga tidak akan ada sekolah yang nantinya luput dari pengawasan,” ujarnya.

Bandung menambahkan, khusus sekolah yang masuk daftar hitam dan abu-abu, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat. “Daftar sekolah abu-abu dan hitam di Surabaya telah kami terima dari BSNP dan pada sekolah-sekolah ini akan kami berikan pengawasan yang sedikit lebih ketat,” tegasnya.

Sumber : Republika.co.id

Polisi Siap Amankan Pelaksanaan UN

Ditulis Maret 11, 2010 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

SURABAYA–Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya siap mengamankan jalannya Ujian Nasional (UN) di wilayah Kota Surabaya. Kesiapan ini diungkapkan Kepala Bagian Bina Mitra Polwiltabes Surabaya, AKBP Sri Setyo Rahayu kepada wartawan, Rabu (10/3)..

Rahayu mengatakan, tahun ini pengamanan yang diterjunkan dari unsur kepolisian tidak banyak berubah dari tahun lalu. “Kami sudah siapkan sebanyak 200 personel untuk mengamankan jalannya UN,” ujarnya.

Rahayu menjelaskan, pengamanan dilakukan melalui pengamanan terbuka dan tertutup. Untuk pengamanan tertutup, kata wanita yang akrab disapa Yayuk ini, akan diterjunkan 30 personel tanpa seragam dari unsur Intelkam. “Personel lainnya kami turunkan untuk pengamanan terbuka,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya, Sahudi berpesan kepada para kepala sekolah yang terpilih menjadi ketua subrayon untuk tetap berkomitmen memegang kejujuran. Sebab, menurut data dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Surabaya kini sudah masuk daftar abu-abu.

Dengan kata lain, ujar Sahudi, indikasi kecurangan di Surabaya cukup banyak. “Apabila menemukan indikasi kecurangan, kami tidak segan-segan melaporkan ke kepolisian,” tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Pengawas dan Tim Pengawas Independen (TPI) UN dari Perguruan Tinggi (PT) wilayah Kota Surabaya, Bandung Arry, mengatakan pihaknya juga siap menjalankan tugas dalam proses pengawasan. Dia menjelaskan, total pengawas yang diturunkan PT untuk tahun ini sebanyak 494 orang dengan rincian 30 pengawas untuk subrayon dan 120 pengawas untuk satuan pendidikan di SMA/MA.

Bandung menjelaskan, ntuk SMK jumlah pengawas subrayon sebanyak 13 dan 89 pengawas untuk satuan pendidikan di SMK. Sedangkan untuk SMP/MTS pengawas sub rayon 48 dan pengawas untuk satuan pendidikan sebanyak 302. “Kami sudah mengatur penempatan pengawas tersebut, sehingga tidak akan ada sekolah yang nantinya luput dari pengawasan,” ujarnya.

Bandung menambahkan, khusus sekolah yang masuk daftar hitam dan abu-abu, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat. “Daftar sekolah abu-abu dan hitam di Surabaya telah kami terima dari BSNP dan pada sekolah-sekolah ini akan kami berikan pengawasan yang sedikit lebih ketat,” tegasnya.

Sumber : Republika.co.id

Polisi Siap Amankan Pelaksanaan UN

Ditulis Maret 11, 2010 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

SURABAYA–Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya siap mengamankan jalannya Ujian Nasional (UN) di wilayah Kota Surabaya. Kesiapan ini diungkapkan Kepala Bagian Bina Mitra Polwiltabes Surabaya, AKBP Sri Setyo Rahayu kepada wartawan, Rabu (10/3)..

Rahayu mengatakan, tahun ini pengamanan yang diterjunkan dari unsur kepolisian tidak banyak berubah dari tahun lalu. “Kami sudah siapkan sebanyak 200 personel untuk mengamankan jalannya UN,” ujarnya.

Rahayu menjelaskan, pengamanan dilakukan melalui pengamanan terbuka dan tertutup. Untuk pengamanan tertutup, kata wanita yang akrab disapa Yayuk ini, akan diterjunkan 30 personel tanpa seragam dari unsur Intelkam. “Personel lainnya kami turunkan untuk pengamanan terbuka,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya, Sahudi berpesan kepada para kepala sekolah yang terpilih menjadi ketua subrayon untuk tetap berkomitmen memegang kejujuran. Sebab, menurut data dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Surabaya kini sudah masuk daftar abu-abu.

Dengan kata lain, ujar Sahudi, indikasi kecurangan di Surabaya cukup banyak. “Apabila menemukan indikasi kecurangan, kami tidak segan-segan melaporkan ke kepolisian,” tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Pengawas dan Tim Pengawas Independen (TPI) UN dari Perguruan Tinggi (PT) wilayah Kota Surabaya, Bandung Arry, mengatakan pihaknya juga siap menjalankan tugas dalam proses pengawasan. Dia menjelaskan, total pengawas yang diturunkan PT untuk tahun ini sebanyak 494 orang dengan rincian 30 pengawas untuk subrayon dan 120 pengawas untuk satuan pendidikan di SMA/MA.

Bandung menjelaskan, ntuk SMK jumlah pengawas subrayon sebanyak 13 dan 89 pengawas untuk satuan pendidikan di SMK. Sedangkan untuk SMP/MTS pengawas sub rayon 48 dan pengawas untuk satuan pendidikan sebanyak 302. “Kami sudah mengatur penempatan pengawas tersebut, sehingga tidak akan ada sekolah yang nantinya luput dari pengawasan,” ujarnya.

Bandung menambahkan, khusus sekolah yang masuk daftar hitam dan abu-abu, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat. “Daftar sekolah abu-abu dan hitam di Surabaya telah kami terima dari BSNP dan pada sekolah-sekolah ini akan kami berikan pengawasan yang sedikit lebih ketat,” tegasnya.

Sumber : Republika.co.id

Guru TK “Terpaksa” Ajarkan Baca Tulis

Ditulis Maret 10, 2010 oleh fajarwisnu
Kategori: Uncategorized

Tags:

Jakarta – Sejumlah guru taman kanak-kanak kini ”terpaksa” menekankan kemampuan baca, tulis, dan berhitung kepada siswanya. Ini disebabkan adanya seleksi dan persyaratan siswa harus bisa membaca dan menulis saat masuk sekolah dasar.

Akibat kebijakan ini, guru taman kanak-kanak kurang optimal memprioritaskan upaya merangsang dan mengembangkan potensi anak secara holistik.

Opih R Zainal, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Persatuan Guru Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa (9/3), mengatakan, sebenarnya mengajarkan membaca, menulis, dan menghitung (calistung) tidak dilarang di jenjang pendidikan taman kanak-kanak.

”Asal pengenalan calistung itu dilakukan bukan dengan cara memaksa dan drilling. Banyak cara, misalnya lewat lagu dan permainan, kemampuan baca, tulis dan berhitung anak bisa berkembang dengan baik dan tidak membuat anak stres. Tetapi tetap saja, ada TK yang memfokuskan ke calistung dengan alasan lebih diminati dan memang diminta orangtua,” ujar Opih.

Menurut Opih, adanya sejumlah TK yang lebih berfokus pada penguasaan membaca, menulis, dan berhitung, layaknya belajar di SD, didorong berbagai faktor. salah satunya, saat ini banyak sekolah dasar ( SD) yang memang menuntut siswa kelas I SD sudah mampu menguasai baca, tulis, dan berhitung.

Selain itu, banyak orangtua yang kurang berminat jika di taman kanak-kanak tidak diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Pasalnya, banyak sekolah, terutama sekolah-sekolah favorit yang mengadakan tes membaca, menulis, dan berhitung saat seleksi masuk penerimaan siswa baru.

Les membaca

Prabowo, salah satu orangtua siswa taman kanak-kanak, mengatakan, persaingan untuk masuk ke sekolah dasar favorit saat ini cukup ketat. ”Mau tidak mau, jika anak ingin lolos dan diterima di SD yang diinginkan, anak harus disiapkan sejak TK. Karena itulah TK juga menawarkan les membaca, menulis, dan berhitung yang diadakan seusai jam sekolah,” ujar Prabowo.

Di sisi lain, kata Prabowo, pergeseran sistem pembelajaran di taman kanak-kanak juga mengkhawatirkan orangtua. Pendidik di TK jadi lebih banyak berfokus pada penguasaan intelektual anak. Padahal, mestinya di taman kanak-kanak, pendidikan diarahkan untuk mengasah potensi anak serta membangun karakter dan budaya anak untuk menjadi seseorang yang berkepribadian baik dan cinta belajar.

Noorjanah, juga pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, mengatakan, keberadaan TK sudah mulai menjamur di mana-mana karena kebutuhan masyarakat. Untuk TK yang minim sarana dan prasarana bermain, pada akhirnya banyak yang berfokus pada pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung kepada siswanya.

”Kebanyakan di daerah pedalaman atau mereka yang masih minim informasi memang banyak yang membuka TK dengan fokus pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi, sekarang ini sudah mulai juga disosialisasi pada pengurus dan pendidik TK untuk bisa mengutamakan nuansa bermain sambil belajar,” kata Noorjanah.

Kementerian Pendidikan Nasional lewat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sudah mengeluarkan surat edaran kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia pada tahun lalu. Isinya soal penyelenggaraan pendidikan TK dan penerimaan siswa SD.

Suyanto, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, mengatakan, pendidikan di TK merupakan persiapan untuk pendidikan lebih lanjut. ”Prinsip penyelenggaraan taman kanak-kanak adalah bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain,” ujarnya.

Adapun untuk pengenalan calistung mesti dilakukan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pendidik TK tidak diperkenankan mengajarkan materi membaca, menulis, dan berhitung sebagai pembelajaran sendiri-sendiri.

Mengenai kebijakan penerimaan siswa SD, diimbau supaya menerima peserta didik tanpa melalui tes masuk. Penerimaan siswa SD tetap memprioritaskan anak-anak usia 7-12 tahun dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan. (Kompas)


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.