Disnaker Surabaya Memuliakan Penganggur

Dinas pemkot surabaya membuat gebrakan yang cukup unik lagi, yaitu memberikan pelatihan gratis Pelatihan Elektronika dan Otomotif bagi pengangguran yang berusia dibawah 40th dan minimal lulus slta, tempat pelatihan tersebut adalah Jurusan Audio Video SMK N 5 Surabaya dan Jurusan Otomotif SMK N 5 Surabaya. Pendidikan itu murni dibiayai Disnaker Kota Surabaya. Sehingga pesertanya gratis plus makan siang grtatisss.Menurut Bu Diana bagi yang ingin mendaftar sebagai peserta diharapkan ke dinas tenaga kerja surabaya atau ke Sekolah yang bersangkutan.

KANZEN MADE IN SMK N 5 SURABAYA

Kalau ingin mencoba memikirkan merk kendaraan bermotor yang paling agresif dalam hal perakitan bolehlah bilang KANZEN. Karena merk sepeda motor tersebut berhasil menembus SMK N 5 Surabaya untuk merakitnya. Karena di sisi lain SMK N 5 Surabya Jurusan otomotif sangat biasa bongkar pasang kendaraan-kendaraan Top Made IN Japan semisal Honda ataupun Toyota. Menurut pembeli, Kanzen ini sangat ringan digeber pada kecepatan 80 km/jam, menyaingi kendaran di kelasnya yang tergolong paling fit ataupun yang sudah melegenda. Temtunya kualitas mekanik ini tidak lepas dari “penjaminan mutu’ dari Lembaga VEDC MALANG yang selalu setia memberi pelatihan pada guru-guru SMK.

Mendiknas: Tes Masuk PTN Akan Dihapus

[JAKARTA] Sebuah gagasan baru dilontarkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh yang menggantikan posisi Bambang Sudibyo di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Gagasan mantan menteri komunikasi dan informatika yang juga pernah menjadi Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini adalah penghapusan tes masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang saat ini dikenal dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM-PTN).

“Apakah nilai, seperti ujian nasional (UN), tidak bisa dipakai untuk tes masuk PTN? Kalau memang bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit dengan ada tes lagi,” kata Mendiknas di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dikatakan, nilai UN SMA dan sekolah sederajat akan diintegrasikan dengan jenjang sebelumnya. Sebab, nilai UN mulai SD hingga SMP sudah terintegrasi untuk tes masuk ke jenjang berikutnya. “Agar tidak ada lagi yang sia-sia dan buang-buang biaya hanya untuk masuk PTN,” katanya.

Untuk memudahkan pelaksanaannya di lapangan, kata Nuh, pihaknya akan segera mendiskusikan gagasan itu lebih lanjut dengan para rektor PTN. “Semua ini terkait dengan mekanisme penerimaan di masing-masing perguruan tinggi negeri,” katanya.

Apabila gagasan itu kelak bisa direalisasikan, dia berharap kesenjangan kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain, bisa dikurangi. Untuk mendukung gagasan penghapusan tes PTN, Mendiknas juga menargetkan perbaikan infrastruktur sekolah pada 100 hari pertama kiprahnya di KIB II. “Kalau infrastruktur sekolahnya baik, proses belajar mengajar juga akan berjalan dengan baik,” tuturnya.

Dia menargetkan penyelesaian perbaikan bangunan sekolah di seluruh Indonesia rampung pada 2010. “Pada 100 hari pertama, saya akan mulai memperbaiki sekolah rusak atau bocor,” katanya.

Selain membenahi infrastruktur sekolah, Mendiknas juga menjanjikan akses seluas-luasnya kepada warga bangsa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. “Tidak boleh ada cerita ada anak bangsa yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Pendidikan berkualitas memang mahal. Yang harus dipikirkan sekarang adalah masyarakat ikut menanggung biaya pendidikan yang sekecil-kecilnya,” katanya.

Pendidikan Berkeadilan

Sebelumnya, saat memberikan pemaparan awal seusai serah terima jabatan, Mohammad Nuh mengatakan Indonesia adalah negara yang unik dengan keberagamannya, mulai dari status sosial, suku, agama, dan lainnya. Keberagaman itu juga terlihat dalam pengelolaan bidang pendidikan, seperti adanya sekolah negeri dan sekolah swasta. “Keberagaman itu, jika tidak di-manage dengan baik akan menimbulkan gap yang akhirnya berujung pada clash,” katanya. Karena itu, lanjutnya, pemerintah harus menciptakan pendidikan yang berkeadilan bagi semua. “Tidak diskriminatif,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Mohammad Nuh menetapkan tiga prioritas pendidikan nasional selama lima tahun mendatang. Pertama, memperluas akses masyarakat ke pendidikan bermutu. “Harus ada sekolah. Tentunya sekolah yang layak. Jadi tidak ada cerita, ada warga bangsa yang tidak bisa bersekolah. Sekolah juga harus kokoh dan tidak gampang rusak,” katanya.

Kedua, pendidikan harus terjangkau. “Percuma saja jika sekolah sudah ada, tetapi warga bangsa tidak bisa bersekolah karena biaya mahal. Karena itu, biaya harus terjangkau,” katanya.

Ketiga, sekolah harus berkualitas. “Sekolah ada, tapi kualitasnya buruk, sama saja tetap jelek. Karena itu, kualitas juga menjadi penting. Untuk meningkatkan kualitas sekolah, berarti harus ada penjaminan mutu. Harus ada jaminan sekolah itu bermutu, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau sesuai dengan dunia pekerjaan,” katanya. [suarapembaruan]

Depdiknas Turunkan Biaya Kuliah

SURABAYA– Bayang-bayang kelam mahalnya pendidikan di perguruan tinggi (PT) perlahan dikikis. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan berupaya terus menurunkan biaya pendidikan di PT seiring dengan diterapkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Staf ahli BHP Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas Prof Dr Johanes Gunawan menuturkan,PT BHP didesain sebagai badan hukum perdata yang nirlaba.Dengan demikian,PT yang telah menjadi badan hukum pendidikan pemerintah (BHPP) betulbetul otonom dalam menentukan program studi yang disediakan. Adapun masalah biaya terdiri atas biaya investasi,biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan BHPP.Setelah BHPP memberikan porsi biaya investasi sesuai kemampuan, pemerintah akan menutupi kekurangannya. ”Untuk biaya operasional, minimal setengahnya ditanggung pemerintah bersama BHPP dengan pembagian seperti pada biaya investasi.

Mahasiswa menanggung maksimal sepertiga agregat biaya operasional,” ujar Johanes ketika ditemui di sela-sela sosialisasi dan diskusi persiapan ITS menuju BHP di Rektorat ITS Surabaya, kemarin. Johanes menambahkan,dalam pasal 46 ayat 7 Undang-Undang BHP disebutkan,beban biaya pendidikan kepada mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan orangtua atau pihak yang membiayai.

Pembagian biaya yang ditanggung pemerintah dan BHPP itu, kata Johanes,sengaja dibuat luwes. Itu untuk mengantisipasi bila BHPP sudah sepenuhnya mampu berdiri sendiri,alokasi anggaran dialihkan ke PT yang lebih memerlukan. Selain itu, kata Johanes, pembatasan beban mahasiswa atas biaya operasional yang hanya sepertiga mencegah pungutan yang terlalu tinggi.

Saat ini,calon mahasiswa kedokteran PT yang berbadan hukum milik negara (BHMN) di Surabaya harus membayar uang masuk berkisar Rp25juta – 75 juta. Setelah menjadi BHP, tegas Johanes, kejadian itu semestinya tidak terjadi bahkan pungutan operasional dari mahasiswa yang melebihi sepertiga bisa dianggap pelanggaran pidana.

BHP dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga belum semua dosen dan mahasiswa menyambut gembira rencana ini. ITS Surabaya sendiri mengajukan perubahan status menjadi BHP pada 2010. Diharapkan, pada 2011, rencana ini sudah terealisasi dan bisa diterapkan secara penuh.

Rektor ITS Prof Priyo Suprobo menuturkan, kajian dan evaluasi penerapan BHP sudahmulaidilakukan oleh tim.Dari kajian itu,semua masalah yang kemungkinan muncul didata sehingga bisa dicari solusinya. Soal biaya,kata Priyo,tidak terlalu dipikirkan. Sebab,biaya investasi minimal 50% ditanggung pemerintah dan PT BHP. Karenanya, ITS merasa sudah siap untuk masalah biaya, dan sebaliknya pada organisasi dan tata kelola (OTK). (SINDO)

Pendidikan Terintegrasi Ujian Nasional untuk ke Perguruan Tinggi Negeri

Jakarta – Hasil ujian nasional tingkat SLTA dan yang sederajat seharusnya bisa digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri sehingga peserta didik tidak perlu lagi menjalani ujian masuk. Meski akan menghadapi banyak kendala, cara ini diyakini bisa mewujudkan pendidikan terintegrasi.

Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh seusai acara serah terima jabatan dengan Bambang Sudibyo, Kamis (22/10) di kantor Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. ”Asal ada kemauan, pasti bisa dilakukan. Tak ada yang tidak bisa, tetapi perlu kerja sama dengan semuanya termasuk partisipasi masyarakat,” katanya.

Jika ingin berhasil, sistem pendidikan harus dibangun utuh dan terintegrasi, mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai tingkat tinggi. ”Ini yang sampai sekarang belum nyambung,” ujarnya.

Masalah pendidikan kompleks dan tak akan pernah selesai sehingga upaya memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan tidak boleh berhenti. ”Kalau kita berhenti, masa depan juga akan berhenti. Apabila masa depan juga berhenti, itu berarti khatam (tamat) sudah,” kata Nuh.

Dalam pidato sertijabnya, Nuh berharap dunia pendidikan tidak menghasilkan lulusan yang cacat sosial, seperti selalu memikirkan diri sendiri, tidak mandiri, dan tidak memiliki kepekaan sosial.

Menurut Nuh, sistem pendidikan harus bisa membangun karakter budaya yang tidak semata-mata mengajarkan kesantunan, tetapi juga termasuk membangun keingintahuan intelektual (intellectual curiousity). Berbekal keingintahuan intelektual itu diharapkan muncul kreativitas dan dari kreativitas diharapkan akan muncul inovasi.

Rencana program

Selama 100 hari ke depan Nuh mengaku akan mencari program tahun 2010 yang menjadi motor penggerak dan bisa menjadi prioritas program lima tahun mendatang. Nuh juga bertekad menyelesaikan berbagai macam persoalan terkait keberadaan sekolah termasuk kelayakan sekolah.

”Kami berharap, tahun 2010 semua urusan keberadaan sekolah, termasuk soal kelayakan sekolah, tuntas lunas. Kita tak ingin lagi nanti ada cerita tentang sekolah yang roboh, rusak, atau bocor,” kata Nuh. (KOMPAS)

Pendidikan Harus Kembangkan Karakter Siswa

Yogyakarta – Peran guru bimbingan dan konseling ataupun konselor penting untuk menyelenggarakan pendidikan yang utuh. Pentingnya peran pendampingan dan konseling disebabkan pendidikan masih dimaknai secara sempit.

Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (Abkin) Sunaryo Kartadinata mengatakan, pendidikan utuh yang dimaksud adalah pendidikan yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademis, tetapi juga mengembangkan karakter dan kepribadian peserta didik.

”Di sinilah peran guru bimbingan dan konseling, yaitu membantu peserta didik mengenali potensi dan mengembangkan kepribadiannya,” tuturnya di hadapan sekitar 200 peserta seminar nasional ”Profesionalisme Guru Bimbingan & Konseling dan Konselor” yang diselenggarakan Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, bekerja sama dengan Abkin dan harian Kompas, Rabu (7/10).

Menurut Sunaryo, peran guru bimbingan konseling dan konselor semakin penting karena saat ini penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih dalam makna sempit. Pendidikan hanya cenderung untuk meningkatkan kemampuan akademis semata. Pendidikan juga belum menanamkan kecerdasan kultural kepada peserta didik sehingga potensi bangsa kurang tergali. Pendidikan Indonesia saat ini juga belum bisa membentuk watak dan karakter bangsa. ”Pendidikan di Indonesia baru sampai pada tujuan mencerdaskan anak didik secara individual saja. Padahal, kecerdasan suatu bangsa tidak terbentuk dari penjumlahan kecerdasan dari setiap warganya,” ujarnya.

Bergeser

Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, Sri Hastuti, mengatakan, saat ini guru bimbingan konseling dan konselor juga diperlukan sejak usia dini, setidaknya pada jenjang sekolah dasar. Hal ini karena perkembangan anak dewasa ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan kondisi 10 tahun lalu. Masa pubertas yang dahulu baru terjadi pada anak berusia 13-14 tahun kini telah bergeser pada usia antara 9 hingga 10 tahun.

Dalam sambutannya, Kepala Desk Nusantara Harian Kompas Hariadi Saptono menuturkan, meningkatnya tantangan anak beberapa waktu terakhir ini juga karena tingginya beban di sekolah. Salah satunya adalah ujian nasional yang tidak jarang membuat sebagian anak merasa tertekan. (KOMPAS)

Libatkan Komponen Sekolah

SURABAYA – Dua tahun belakangan sekolah negeri maupun swasta di Surabaya merasakan enteng.Ada kucuran bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) yang ikut menyangga beban mereka.

Program yang hanya ada di Kota Pahlawan ini menanggung semua biaya operasional siswa selama sekolah. Sayangnya, program yang digagas mulai 2008 itu mulai menuai masalah ketika terjadi kebocoran anggaran yang disebabkan kelalaian sekolah dalam menjalankan fungsinya.Seperti buruknya penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS), pemanfaatan anggaran yang keteteran, sampai gagal membuat surat pertanggungjawaban (SPj).

Buntutnya,banyak sekolah menuai masalah. Aliran dana bopda tak jelas arahnya, sampai muncul indikasi adanya penyalahgunaan uang bopda untuk kepentingan tak jelas di luar pos yang seharusnya. Ada juga sekolah yang harus sampai diperiksa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim karena diduga menyelewengkan uang bantuan itu. Kegagalan pengelolaan bopda sebenarnya bisa dihindari ketika sekolah, terutama kepala sekolah (kasek), lebih teliti menggunakan bantuan itu. Seperti yang dilakukan SMAN 4 Surabaya.

Sekolah ini mulus-mulus saja dalam mengalokasikan bopda karena melibatkan semua komponen sekolah dalam mendistribusikan bantuan. Menurut Kepala SMAN 4 Surabaya Sudarmadji, dalam pelaksanaan program bopda, kasek tidak boleh sampai memegang uang yang dicairkan.Apalagi uang dikirim ke rekening kasek, itu jelas diharamkan. Uang bopda harus masuk rekening sekolah dengan bendahara umum sekolah sebagai penanggung jawab. ”Kalau sampai kasek ikut mengelola uang bopda,ini berbahaya. Bisa saja digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Sudarmadji kemarin.

Sudarmadji pun berbagi tips bagaimana seharusnya bopda itu dikelola. Sekolah harus mampu membuat perencanaan program yang tepat dalam RAPBS. Semua bidang dan komponen sekolah wajib terlibat mengusulkan kebutuhan dasar sekolah. Dalam proses penyusunan,wakil kepala sekolah (wakasek) bidang kurikulum,hubungan masyarakat (humas), sarana prasarana (sarpras), kesiswaan, dan tata usaha (TU) melebur menjadi satu. Dengan begitu semua kebutuhan sekolah,mulai dari keperluan siswa, pemanfaatan sarana, sampai kebutuhan dasar lainnya bisa diketahui dan diakomodir.

”Jangan sampai yang menyusun RAPBS hanya kasek. Karena RAPBS itu yang nantinya jadi acuan dalam pemanfaatan bopda,” sambungnya. Tiap wakasek punya bendahara yang bertugas menghimpun uang bopda yang terkucur. Dengan sistem itu, tiap bidang,mulai dari kesiswaan sampai sarpras, bisa memanfaatkan pembagian uang bopda untuk mereka secara otonom. Cara itu ternyata terbukti ampuh. Tiap bidang yang mengarap program bopda bisa langsung bekerja sesuai kebutuhan.

Bidang sarpras bisa langsung mengelola perbaikan sarana sekolah, seperti gedung rusak sampai perawatan. Begitu juga dengan bidang kurikulum, yang bisa langsung menjalankan tugasnya, seperti meningkatkan kualitas SDM guru dengan cara mengelar pelatihan atau workshop. Kalau mau mengikuti jurus jitu ini, kemungkinan besar sekolah akan terhindar dari jebakan delik. (Sindo)

SMK RSBI Kembali Digerojok Dana

SURABAYA – Sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di Surabaya benar-benar memperoleh perlakukan istimewa.

Setelah memperoleh bantuan operasional pendidikan daerah (bopda),SMK RSBI juga digerojok bantuan alat khusus untuk peningkatan kualitas pengajaran. Besaran bantuan sendiri beragam, tergantung jumlah siswa di sekolah tersebut. Semakin banyak siswanya, semakin banyak bantuan yang akan diperoleh. Hitungannya, tiap siswa dialokasikan dana pengembangan mutu Rp1 juta.Dengan begitu, setiap SMK bisa memperoleh bantuan mencapai Rp1 miliar bahkan lebih.

Sumber Seputar Indonesia (SI) di lingkungan Dindik Surabaya menuturkan, bantuan yang diberikan untuk SMK akan diwujudkan dalam bentuk alat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran. Jenis alat pendidikan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.”Jadi,sekolah bisa menentukan kebutuhannya, Dindik tidak mematok jenis alat yang akan dicairkan kepada sekolah,” ujarnya kemarin. Untuk pedomannya, alat yang diajukan sekolah harus sesuai dengan peningkatan mutu pendidikan. Dindik Surabaya sendiri tetap melakukan pemeriksaan serta verifikasi terhadap sekolah terkait pengajuan alat itu.

”Kalau diketahui SMK sudah memiliki alat itu tapi memaksakan diri untuk mengajukan lagi akan ditolak. Makanya sekolah harus mengganti dengan alat yang lain dan peruntukannya jelas di sekolah,” sambungnya. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Surabaya Ruddy Winarko menuturkan,untuk jenis alat yang diajukan bisa beragam.Tiap sekolah tidak harus mengajukan alat yang sama, bisa juga berupa alat pendukung laboratorium atau praktik di SMK. ”Ini kesempatan baik bagi SMK untuk mengembangkan kualitas.

Apalagi bantuan yang diberikan cukup banyak,” ungkapnya. Kepala SMKN 5 Surabaya Sugiono mengatakan, kabar dibe-rikannya bantuan alat pada SMK cukup diberikan apresiasi.Selama ini pihaknya memang kesulitan ketika menjalani proses pengajar-an dengan ketersediaan alat yang minim. Apalagi untuk SMK RSBI seperti SMKN 5 Surabaya, membutuhkan ketersediaan alat yang cukup. Salah satu alat yang paling vital untuk dipakai adalah LCD. Makanya, pihak SMKN 5 kalau diberikan kesempatan untuk usul ketersediaan alat ingin memperoleh LCD yang cukup guna dipakai dalam proses pembelajaran.

”Kami yakin alat bantuan pendidikan itu bisa memiliki nilai guna yang tinggi,”ungkapnya. Bagi SMK, kata Sugiono, keberadaan alat menjadi faktor penting untuk meningkatkan kompetensi siswa.Kondisi itu berbeda dengan SMA yang lebih banyak menyajikan teori ketika melaksanakan proses belajar mengajar. Sekadar informasi,SMKN yang ada di Surabaya dengan status RSBI ada tujuh sekolah.Ketujuh sekolah tersebut adalah SMKN 1, SMKN 2,SMKN 5,SMKN 6,SMKN 8,SMKN 10,dan SMKN 11. (SINDO)

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dengan visi : terwujudnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut di atas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral membuka kesempatan bagi warga negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 200 9 sebagaimana terlampir.

Kami mengundang, putera-puteri terbaik Indonesia yang berminat serta mempunyai kemampuan, integritas, dan komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus berkeinginan berperan dalam proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi, kami memberikan kesempatan untuk bergabung bersama di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Silahkan ikuti prosedur pendaftaran secara online berikut ini.

Info selengkapnya silakakn klik : http://116.90.165.194/

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT NEGARA RI TAHUN 2009

PENGUMUMAN
Nomor  Peng/08/Setneg/D-2/09/2009

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT NEGARA RI
TAHUN 2009

Dalam rangka mengisi lowongan formasi CPNS Tahun Anggaran 2009, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 269 Tahun 2009, tanggal 9 September 2009, Sekretariat Negara RI membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi CPNS di lingkungan Sekretariat Negara RI, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formasi Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan:

NO.	FORMASI JABATAN	KODE JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				JUMLAH FORMASI
			JENJANG	JURUSAN		KODE JURUSAN
1	2	3	4	5		6	7
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	10001	Sarjana (S1)	Hukum Ekonomi/Bisnis		1001	1
2.	Analis Kebijakan	10002	Sarjana (S1)	Ekonomi Studi Pembangunan		2001	2
			Sarjana (S1)	Hukum		1002	2
3.	Analis Kelembagaan	10003	Sarjana (S1)	Hukum Administrasi Negara/Tata Negara		1003	1
4.	Analis Perjanjian dan Proyek Kerjasama Teknik Luar Negeri	10004	Sarjana (S1)	Hukum Internasional		1004	1
5.	Analis Kepegawaian	10005	Sarjana (S1)	Administrasi Negara		3001	1
6.	Perencana	10006	Sarjana (S1)	Ekonomi Manajemen		2002	1
7.	Penata Laporan Keuangan/ Verifikator Keuangan	10007	Sarjana (S1)	Akuntansi		4001	4
			Sarjana (S1)	Manajemen Keuangan		5001	1
			Diploma III	Akuntansi		9001	3
8.	Pengolah Verbatim	10008	Sarjana (S1)	Bahasa/Sastra Inggris	6001		1
9.	Petugas Protokol	10009	Sarjana (S1)	Komunikasi	7001		1
			Diploma III	Administrasi Perkantoran	1101		1
			Diploma III	Komunikasi Humas	1201		1
			Diploma III	Bahasa Inggris	1301		2
			Diploma III	Manajemen Keuangan	1401		1
10.	Auditor	10010	Sarjana (S1)	Akuntansi	4001		1
11.	Pranata Komputer	10011	Sarjana (S1)	Manajemen Informatika/Teknik Informatka/Sistem Informasi	8001		3
			Diploma III	Manajemen Informatika/Teknik Informatka/Sistem Informasi	1501		4
12.	Sekretaris/Pramuacara	10012	Diploma III	Sekretaris	1601		3
13.	Operator Audio Visual	10013	Diploma III	Komunikasi Penyiaran (Broadcasting)	1701		1
14.	Arsiparis	10014	Diploma III	Kearsipan	1801		2

2.    Persyaratan pelamar:
a.     Persyaratan umum:

• 1) Warga Negara Indonesia;
• 2) Berusia maksimum 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Desember 2009 (lahir pada tanggal 1 Desember 1974 atau sesudahnya);
• 3) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• 4) Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• 5) Tidak berkedudukan sebagai Calon/PNS, Calon/Anggota TNI/Polri;
• 6) Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
• 7) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
• Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
• 9) Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) yang sesuai dengan lowongan formasi jabatan;
• 10) Berkelakuan baik;
• 11) Sehat jasmani dan rohani.

b.    Persyaratan Khusus:
1) Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah mendapat akreditasi atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Depdiknas.
2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi pelamar berijazah:
a) Sarjana (S1) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
b) Diploma III (DIII) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).

3.    Pendaftaran:
Pelamar diharuskan datang sendiri ke Gedung Pusdiklat, Sekretariat Negara RI, Jl. Gaharu I, No. 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 6 s.d. 9 Oktober 2009, pukul 08.30 – 15.00 WIB, untuk mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran yang disediakan, dengan melampirkan dan menyerahkan:

• a) Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pelamar dengan menggunakan tinta hitam, ditujukan kepada Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara RI Tahun 2009;
• b) Foto copy Ijazah dan transkrip nilai akademik yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
• c) Foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM).

4.    Seleksi Administrasi:

• a. Panitia akan melakukan seleksi administrasi terhadap formulir pendaftaran dan berkas lamaran dengan melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai IPK;
• b. Jumlah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak-banyaknya 25 x jumlah lowongan formasi berdasarkan peringkat nilai IPK tertinggi;
• c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, akan diumumkan melalui situs internet resmi Sekretariat Negara www.setneg.go.id dan Papan Pengumuman di Gedung Pusdiklat, Sekretariat Negara RI, Jl. Gaharu I, No. 1, Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2009.

5.    Pengambilan Kartu/Tanda Peserta Ujian:
Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, diharuskan  datang sendiri pada hari Rabu s.d. Kamis, tanggal  14 s.d. 15  Oktober 2009, pukul 08.30 – 15.00 WIB di Gedung Pusdiklat, Sekretariat Negara RI, Jl. Gaharu I, No. 1, Jakarta Selatan, akan diberikan Kartu/Tanda Peserta Ujian, dengan membawa kartu identitas diri (KTP/SIM).

6.    Materi dan Jadwal Ujian:
a.    Materi Ujian, meliputi:
1)  Tes Kompetensi Dasar (TKD), terdiri dari:
a)  Tes Pengetahuan Umum (TPU);
b)  Tes Bakat Skolastik (TBS);
2)  Tes Bahasa Inggris;
3)  Psikotes (tertulis dan wawancara).

b.    Jadwal Ujian akan diberitahukan kemudian.

7.    Lain-lain:
a. Pelamar/peserta seleksi, tidak dipungut biaya;
b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seluruh proses seleksi tetapi mengundurkan diri diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan panitia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
b. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Sekretariat Negara RI Tahun Anggaran 2009 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 16 September 2009

TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI  NEGERI SIPIL SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 KETUA ttd. BAMBANG PRAJITNO, S.H., M.M.

• Denah Pusdiklat Sekretariat Negara RI