Waduh, Sumbangan dan Pungutan Dianjurkan!

SEMARANG — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang belum menerima laporan kecurangan sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2009 terkait adanya wawancara pihak sekolah dengan orangtua siswa untuk membicarakan masalah sumbangan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Akhmat Zaenuri, melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Monitoring, Nana Storada, di Semarang, Minggu (5/7), mengatakan, pihaknya telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan PPD 2009.

“Namun, sampai saat ini kami belum menerima pengaduan atau laporan mengenai adanya wawancara yang dilakukan oleh pihak sekolah membicarakan masalah sumbangan pengembangan institusi (SPI),” kata Ketua Tim Penanganan Pengaduan PPD 2009 tersebut.

Menurut dia, wawancara berbentuk apa pun yang dilakukan untuk membicarakan mengenai sumbangan sebelum siswa dinyatakan diterima tidak diperbolehkan karena dapat mengintervensi orangtua siswa yang ketakutan apabila anaknya sampai tidak diterima.

“Kepala Disdik Kota Semarang telah menandatangani surat edaran pada tanggal 26 Juli 2009 dan telah diberikan kepada sekolah-sekolah di Semarang yang menyatakan bahwa pembicaraan mengenai sumbangan, pungutan, dan sebagainya harus dilakukan setelah siswa dinyatakan diterima,” katanya.

Selain itu, kata dia, pembicaraan dengan orangtua siswa tersebut harus dilakukan setelah rencana anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah (RAPBS) yang menunjukkan besar anggaran pembangunan fasilitas dan sebagainya sudah disusun.

Oleh karena itu, pihak sekolah tidak diperbolehkan mengundang orangtua siswa untuk membicarakan permasalahan sumbangan sebelum siswa dinyatakan diterima dan RAPBS belum disusun.

“Apabila pihak sekolah tetap membandel, kami tidak segan untuk menindak tegas,” katanya (KOMPAS.com)

Puluhan Ribu Siswa Gagal Sekolah di Negeri

JAKARTA — Puluhan ribu siswa gagal melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri karena tidak lolos seleksi di sekolah yang dituju. Berdasarkan data penerimaan peserta didik baru (PPBD) tahap I Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dari sebanyak 179.254 siswa yang mendaftar ke SMP, SMA, dan SMK negeri, 59.853 di antaranya tidak lolos seleksi.

”Jumlah itu hasil rekap PPDB tahap I pada 1-3 Juli dan telah diumumkan Sabtu (4/7) lalu. Mereka masih diberi kesempatan mengikuti PPDB tahap II yang akan digelar 9-10 Juli. Tapi kursi SMAN dan SMKN sudah terisi semuanya,” kata Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kemarin.

Dalam PPBD I 2009 di DKI untuk SMPN, jumlah pendaftar 109.140, diterima 73.701, dan yang gagal seleksi 35.439 siswa.Untuk SMAN, pendaftar 41.040, diterima 30.800 dengan nilai UN tertinggi 9,89 dan terendah 6,26, serta yang gagal seleksi 11.040 siswa. Sedangkan untuk SMKN, pendaftar 29.074, diterima 15.689 dengan nilai UN tertinggi 9,59 dan terendah 6,08, serta yang gagal seleksi 13.374 siswa.

Kursi kosong
Sementara itu, sebanyak 504 kursi kosong tersedia di 67 SMPN di DKI, yakni 161 kursi di Jakarta Pusat, 226 kursi di Jakarta Utara, 78 kursi di Jakarta Barat, dan 39 kursi di Jakarta Selatan. Kursi kosong itu berasal dari sisa kuota untuk calon siswa dari luar DKI yang tidak dimanfaatkan dalam PPDB tahap I.

”Kebanyakan kursi kosong di SMP di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Di pusat tidak diminati siswa dari luar DKI yang kebanyakan tinggal di perbatasan Jakarta,” ujar Taufik saat dihubungi Warta Kota.

Kursi kosong itu akan diisi pada PPDB tahap II untuk siswa dari DKI maupun luar DKI. Siswa yang diterima pada PPDB tahap I harus lapor diri. Dan jika tidak lapor diri, maka dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mendaftar pada PPDB tahap II.

Bangku kosong yang tersedia bisa diakses melalui www.psb-smpdki.org, Rabu (8/7) untuk SMP dan www.jakarta.psb-online.or.id untuk SMA/SMK. Taufik juga minta masyarakat agar tidak percaya dengan isu jual-beli bangku kosong. ”Jangan percaya bila ada oknum yang menyatakan bisa mengusahakan bangku kosong. Sistem komputerisasi tidak memungkinkan ada jual-beli bangku kosong,” ujarnya.(KOMPAS.com)

Bangku Kosong, Siapa Mau?

SURABAYA — Hari ini, Senin (6/7) sampai besok Selasa (7/7), siswa yang lolos seleksi PSB Online wajib mendaftar ulang. Peserta yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan gugur dan bangku kosong ini bisa diisi siswa di urutan bawahnya.

Hasil seleksi PSB Online itu telah disahkan Dinas Pendidikan dan berita acaranya ditandatangani masing-masing Kepala Sekolah di SMAN 5, Minggu (5/7) siang. Masyarakat pun bisa melihat siapa saja siswa yang lolos di situs PSB Online, www.psbsby-online.net.

Nama-nama siswa yang diterima di setiap sekolah jumlahnya sesuai dengan pagu dengan urutan berdasar ranking nilai tertinggi. Tak ada istilah siswa cadangan.

“Yang diumumkan di situs PSB Online hanya yang diterima,” tegas Ketua Panitia PSB Online Ruddy Winarko.

Namun, meski tak ada siswa cadangan, lanjut dia, yang tidak lolos seleksi masih berpeluang mengisi bangku kosong, yang pemiliknya tidak mendaftar ulang.

Siswa yang lolos seleksi wajib daftar ulang di sekolah masing-masing, mulai Senin (6/7) pukul 08.00 WIB-14.00 WIB hingga Selasa (7/7) pukul 08.00 WIB-pukul 12.00 WIB. Siswa yang terlambat daftar ulang dinyatakan gugur dan bangku bisa diberikan ke siswa urutan di bawahnya.

Selanjutnya, begitu jadwal pendaftaran ulang ditutup pada Selasa (7/7) pukul 12.00 WIB, pihak sekolah wajib melapor ke panitia PSB Online. Laporan berupa jumlah siswa yang daftar ulang dan tidak sehingga bisa diketahui ada-tidaknya bangku kosong di tiap sekolah.

Sesuai laporan itu panitia akan membuat up date data dan mengeluarkan rangking sekolah terbaru dengan memasukkan nama siswa deretan rangking bawah yang sebelumnya tidak muncul dalam situs PSB Online. Hal itu dijadwalkan pada Selasa (7/7) pukul 14.00 WIB dengan menampilkan nama siswa yang bisa mengisi bangku kosong.

“Wali murid dan kepala sekolah harus proaktif mengontak wali murid,” ujar Rudd. (KOMPAS.com)

Biaya RSBI Depok tak Terjangkau Murid Miskin

DEPOK – Mahalnya biaya Dana Sumbangan Pendidikan di Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) di Kota Depok tidak bisa dijangkau semua kalangan.

Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail mendesak agar pemerintah pusat mengembangkan kebijakan dan strategi tertentu agar tak ada celah untuk memperjualbelikan kursi RSBI.

Salah satu kasus menimpa sejumlah orangtua mendaftarkan anaknya di SMAN 1 Depok. Mereka mengaku dimintai biaya sumbangan pendidikan hingga Rp 17 juta.

‘’Anak saya sudah masuk SMAN 1 Depok. Tapi biaya pendidikannya sampai Rp 17 juta. Uang darimana saya. Karena itu akhirnya saya daftarkan anak saya ke SMAN 3 Depok,” kata seorang ibu yang tidak mau disebutkan namanya, Kamis (2/7).

Padahal nilai hasil ujian nasional (SKHUN) sang anak mencapai angka 39 atau rata-rata nilai sembilan. Begitu pula yang dikeluhkan belasan orangtua calon siswa baru lainnya yang akan mendaftarkan anaknya di SMAN 1 Depok.

Ditentukan bersama

Mengetahui hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Etty Suryahati menjelaskan, sebenarnya biaya pendidikan RSBI ditentukan berdasarkan kesepakatan antara orangtua siswa, pihak sekolah, dan Departemen Pendidikan Nasional. Disdik Depok, ujarnya, tidak ikut campur soal biaya RSBI. Begitu pula mengenai standar besaran biaya sumbangan pendidikan.

‘’Kalau ada permasalahan seperti itu kami akan mengomunikasikan ke Disdik Provinsi Jawa Barat,” papar Etty.

Etty menerangkan di Kota Depok terdapat dua SMA rintisan RSBI, yakni SMAN 1 dan SMAN 2. sedangkan di tingkat SMP ada SMPN 2 yang masih berstatus by class (hanya ada satu kelas bilingual).

Selama ini, ujar Etty, ada beberapa kendala pelaksanaan RSBI di Kota Depok yang membuat porsi penerimaan siswa terbatas. Diantaranya karena terbatasnya sekolah yang memenuhi standar kriteria.

Maka, Disdik Kota Depok tengah mendorong dua sekolah SMAN 3 dan SMAN 4 untuk menambah ruang kelasnya menjadi sembilan sehingga memenuhi syarat kelas internasional.

Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail menginginkan adanya sebuah kebijakan pendidikan yang tak diskriminatif. Sebuah kebijakan yang memberi kesempatan bagi anak berprestasi tapi mempunyai tingkat perekonomian rendah untuk mencicipi RSBI. Meskipun ia memahami kelas internasional ini hanya bisa dijangkau kelas sosial menengah atas karena perlu fasilitas lebih. ‘’RSBI perlu standar kualitas dan pembiayaan yang relative bisa dijangkau semua kalangan,” imbuh Nur.

Tes akademik

Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Depok Suharto Sukarjo menerangkan, tak hanya segi kemampuan pembiayaan yang menjadi pertimbangan penerimaan siswa baru RSBI di sekolahnya.

Para calon siswa baru harus menempuh syarat administrasi, tes akademik, psikotes, dan tes wawancara. Porsi terbesar ditentukan tes akademik mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia.

Menurutnya, besar dana sumbangan pendidikan RSBI di tempatnya rata-rata Rp 4,5 juta. Suharto tak memungkiri ada pula orang tua siswa yang bersedia membayar lebih dari besaran tersebut. Tahun ini, ujarnya, RSBI di SMPN 2 memfasilitasi anak berprestasi akademik yang tak mampu untuk masuk (Republika)

Laporan Joki Asal ITB di Makassar Diusut

Bandung – Sembilan mahasiswa Institut Teknologi Bandung dilaporkan tertangkap karena menjadi joki seleksi masuk perguruan tinggi negeri di Makassar. Rektorat mengirim tim ke sana hari ini untuk memastikan keterlibatan mereka.

Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni ITB membentuk tim khusus beranggotakan tiga orang untuk mengusut kasus itu. Minggu (5/7) sore nanti, mereka akan bertolak ke Makasar. “Senin kami diterima Rektor Unhas,” kata salah satu anggota tim Nanang Puspito, Minggu (5/7).

Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni ITB Widyo Nugroho Sulasdi menambahkan, tim itu juga akan menemui Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar. “Untuk mengetahui status mahasiswa ITB itu apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya lewat pesan singkat.

Selain itu, Wakil Rektor bidang Akademik ITB Adang Surahman mengaku sudah menelusuri beberapa nama joki tersebut. Beberapa diantaranya yang sesuai dengan data mahasiswa ITB, tergolong mahasiswa pintar dengan nilai indeks prestasi tinggi. Namun dia mengaku belum mengetahui asal fakultas dan kepastian jumlah mahasiswa ITB yang menjadi joki itu.

Menurut dia, joki mendapat bayaran sekitar Rp 30 juta. “Yang Rp 100 juta itu buat bandarnya yang mengkoordinir,” kata Adang yang juga Ketua Panitia SNMPTN Bandung itu.

Dia menduga motif joki mahasiswanya itu karena tergiur uang. Godaan mahasiswa ITB, katanya, sangat banyak. “Kalau cari joki pasti dari perguruan tinggi yang bagus,” katanya.

Dia berkelit masalah itu karena kurangnya pembinaan akhlak di ITB. “Tapi godaannya saja yang terlalu besar,” katanya.

ITB akan membantu mahasiswanya jika sampai berurusan dengan pelanggaran pidana. Sementara sanksi akademiknya akan dipertimbangkan sesuai tingkat kesalahan. “Kalau ini saya ingin sanksinya dikeluarkan. Saya kira pantasnya itu,” pungkasnya. (TEMPO Interaktif )

SMKN 7 Samarinda Produksi Laptop Sendiri

SAMARINDA – Pihak DPRD Kalimantan Timur menyatakan salut atas kemampuan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Samarinda yang mampu memproduksi (merakit) laptop secara massal, serta mengharapkan agar keahlian mereka terus dikembangkan.

“Kami bangga atas prestasi ini. Tidak semua sekolah kejuruan bahkan sekolah yang sama di daerah lain memiliki kemampuan seperti itu. Jadi, kami berharap agar SMKN 7 mendapat dukungan semua pihak sehingga keahlian mereka dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan,” kata anggota DPRD Kaltim, Entjik Widyani, di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (4/7).

Kemampuan itu, katanya, menambah bukti bahwa mutu pendidikan di Kaltim tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.

“Namun, sebaiknya kita tidak merasa berpuas diri, semua pihak harus mendukung penuh agar kemampuan dan keterampilan SMKN 7 ini terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga nanti bukan hanya sekadar memproduksi laptop, melainkan juga berbagai alat elektronik lainnya,” imbuh Entjik.

Pihak DPRD Kaltim berjanji akan mendukung penuh berbagai program untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk kepada SMKN 7 tersebut.

“Secara umum, DPRD Kaltim sudah sepakat melaksanakan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni mengalokasikan 20 persen dari total APBD untuk sektor pendidikan,” kata dia.

DPRD Kaltim juga mendukung penuh program Kaltim yang melaksanakan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun atau di atas program nasional, yakni Wajar Sembilan Tahun.

Mengenai kemampuan SMKN 7 itu, ia menilai harus dimanfaatkan pihak-pihak terkait, misalnya program untuk memberikan laptop gratis yang tahap awal hanya kepada 20 persen dari total guru di Kaltim mencapai 58.829 orang.

Pengajuan dana untuk bantuan laptop cuma-cuma kepada sejumlah guru di Kaltim itu telah masuk dalam APBD Perubahan 2009 Kaltim.

“Kita baru mendapat informasi bahwa baru Pemkot Kota Samarinda yang telah mengajukan permintaan 2.000 laptop buatan SMKN 7 untuk mendukung program pembagian laptop gratis itu,” katanya.

Ia mengharapkan agar daerah lain juga mengikuti hal yang sama, tujuannya untuk memberdayakan kemampuan SMKN 7 dalam memproduksi laptop secara massal itu.

“Selain itu, harga alat elektronik produksi SMKN 7 ini jelas lebih murah, tetapi kualitas cukup bagus sehingga bisa menekan dana APBD dalam menjalankan program pembagian laptop gratis ini,” katanya.

Hanya beberapa jam
Kepala SMKN 7 Samarinda Edih Rahmanuddin mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat kewenangan untuk memproduksi laptop secara massal.

SMKN 7 memiliki tiga jurusan kompetensi, yakni multimedia, rekayasa peranti lunak, serta teknik komputer dan jaringan.

Jumlah semua siswa SMK saat ini ada 803 anak, 45 persen di antaranya sanggup merakit laptop.

“Jadi, atas kemampuan para siswa itu, maka kami tidak khawatir apabila ada permintaan secara massal karena satu siswa mampu merakit laptop hanya beberapa jam,” ujar Edih ( SURYA Online )

BSE Kurang Berpengaruh

Jakarta – Buku sekolah elektronik yang disediakan Depdiknas masih kurang berpengaruh. Menjelang tahun ajaran baru, siswa tetap harus membeli buku cetak pelajaran sekolah yang harganya cukup mahal.

Di sejumlah sekolah swasta, biaya pembelian buku pelajaran tersebut satu paket dengan biaya pendaftaran untuk siswa baru. Adapun untuk siswa yang naik kelas II dan III SMP ataupun SMA, pembelian buku pelajaran tersebut tidak termasuk biaya daftar ulang.

Besarnya biaya pembelian buku tersebut bervariasi, sekitar Rp 450.000-Rp 1,2 juta untuk 14-18 buku pelajaran serta lembar kerja siswa. Buku-buku yang harus dibeli tersebut umumnya tidak dijual di toko buku sehingga orangtua siswa terpaksa membeli di sekolah.

”Buku yang harus dibeli itu pun tidak termasuk dalam daftar buku sekolah elektronik yang disediakan pemerintah,” kata orangtua siswa yang anaknya masuk sekolah swasta di Tangerang, Banten, Sabtu (4/7).

Ketua Pusat Buku Indonesia Firdaus Oemar mengatakan bahwa buku pelajaran semestinya tidak lagi menjadi persoalan. Pemerintah sudah menyediakan buku sekolah elektronik (BSE) yang tinggal diunduh di internet. Sejumlah BSE juga sudah dibuat versi cetaknya dengan harga eceran tertinggi sangat murah karena hanya sepertiga dari buku pelajaran cetak yang dibuat penerbit.

”Penyediaan BSE ini sangat membantu siswa, orangtua, dan sekolah,” ujarnya.

Bona Warsono, Kepala SMPN 104 Jakarta, mengatakan, dengan adanya bantuan operasional sekolah (BOS) untuk buku dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekolah sudah bisa menyediakan buku-buku pelajaran di perpustakaan yang bisa dipinjam siswa selama setahun.

Hentikan penggandaan

Secara terpisah, para penerbit buku pelajaran mengatakan, mereka sudah mulai menghentikan penggandaan buku pelajaran. Hal itu, antara lain, dikarenakan pemerintah menghendaki sekolah menggunakan BSE yang telah dibeli hak ciptanya dan kini dicetak dengan harga eceran tertinggi tertentu.

Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Setia Dharma Madjid mengatakan, para penerbit buku pelajaran kini hanya berusaha menghabiskan stok buku yang telah mereka cetak dan tertumpuk di gudang melalui berbagai jalur distribusi, termasuk ke toko buku, pada tahun ajaran ini.

Buku-buku tersebut sudah lulus penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan berlaku selama lima tahun. Belakangan, pemerintah mengamanatkan sekolah untuk menggunakan buku yang telah dibeli dihak ciptanya.

”Kebijakan pemerintah yang terus berubah membingungkan dan merugikan para penerbit yang sudah telanjur mencetak buku tersebut dengan proyeksi bertahan lima tahun,” tuturnya menjelaskan.

Dia mengatakan, pihaknya sudah dua kali mengajukan surat ke Menteri Pendidikan Nasional mengenai persoalan buku pelajaran tersebut, tetapi belum ada tanggapan. Dia melihat pemerintah tidak adil karena buku tersebut sudah lulus penilaian dan berlaku untuk lima tahun, tetapi tidak bisa dijual. Dari total sekitar 920 anggota Ikapi, sekitar 20 persennya menerbitkan buku pelajaran.

Setia mengatakan, apabila pemerintah ingin menjamin ketersediaan buku pelajaran, sebaiknya memang memberikan subsidi penuh untuk pengadaan buku pelajaran di sekolah sehingga masyarakat benar-benar tak terbebani biaya buku. (KOMPAS)

Mereka Bermimpi Bisa Sekolah seperti Anak Malaysia

Kadang kala saya merenungkan, kapankah saya bisa bersekolah seperti anak Kerajaan Malaysia?

Itulah kalimat Seliana binti Mustafa (13) dalam karangannya berjudul ”Pemimpinku, Teladanku” pada majalah dinding pusat kegiatan belajar masyarakat di kompleks permukiman pegawai perusahaan perkebunan kelapa sawit Felda Plantations Sendirian Berhad (Sdn Bhd) di Lahad Datu, Negara Bagian Sabah, Malaysia Timur.

Karangan anak Mustafa Yahya, tenaga kerja Indonesia (TKI) di perusahaan tersebut, adalah potret sesungguhnya ribuan anak TKI yang kini masih belum bersekolah.

Seliana tergolong beruntung karena bersama 47 anak lainnya bisa bersekolah setahun belakangan ini. Mereka pada 1-3 Juli lalu menempuh ujian nasional paket A setara sekolah dasar yang digelar khusus Departemen Pendidikan Nasional. ”Saya senang ikut ujian itu. Sebab, saya bisa sekolah seperti anak-anak Malaysia,” katanya.

Gadis kelahiran Keningau, Sabah, tersebut pernah menikmati lima tahun pendidikan di sekolah kebangsaan Malaysia. Namun, kemudian terpaksa berhenti karena Kerajaan Malaysia tidak mengizinkan anak-anak TKI melanjutkan pendidikan ke kelas enam—kecuali ada warga negara Malaysia yang mau menjaminnya.

Seliana baru bisa kembali mengenyam sekolah setelah tersedia pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Felda Plantations itu.

Di perkebunan sawit seluas 106.00 hektar tersebut, saat ini ada sekitar 6.000 anak TKI. Namun, yang bersekolah di PKBM nonformal yang didirikan Yayasan Peduli Pendidikan Anak Indonesia (YPPAI) sejak tahun 2008 itu baru 571 anak.

Ada enam lokasi PKBM yang menjadi ”sekolah” anak-anak TKI tersebut. Gedung tempat belajarnya disediakan Felda Plantation.

Untuk menanamkan rasa kebangsaan, anak-anak itu diwajibkan mengumandangkan lagu ”Indonesia Raya” di halaman sekolah sebelum masuk kelas. Upacara bendera tidak setiap pekan diselenggarakan seperti di kebanyakan sekolah, tetapi hanya tiga bulan.

Mata pelajaran

Di negeri jiran itu, mereka terlihat cukup menarik karena dilengkapi seragam putih merah, pramuka, dan seragam yayasan. Mata pelajaran yang mereka dalami tak berbeda jauh dengan apa yang didapat anak-anak Indonesia pada umumnya, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Setiap bulan mereka dipungut bayaran 15 ringgit Malaysia atau Rp 45.000 oleh YPPAI. ”Itu buat honor bulanan staf dan pengajar serta semua keperluan di sini,” kata Direktur Eksekutif YPPAI Muhammad Firdaus Abdullah memberi alasan.

Di Sabah (Malaysia Timur) itu, diperkirakan ada 30.000 anak TKI. Namun, yang mengenyam pendidikan cuma 9.000 orang. ”Itu pun yang efektif mendapat pendidikan 5.000 anak,” kata Kepala Subdirektorat Kemitraan Pendidikan Kesetaraan Departemen Pendidikan Nasional Nadjamuddin Ramly.

Sekitar 600 anak dilayani YPPAI, 400 anak ditangani Yayasan Pemberdayaan Masyarakat (YPM) Serat Bangsa, sedangkan 4.000 anak lainnya ditangani Humana Child Aid Society.

”Cuma anak-anak yang ditangani YPPAI dan YPM Serat Bangsa yang sekolah berkurikulum Indonesia. Yang ditangani Humana tidak demikian. Karena Humana adalah LSM (lembaga swadaya masyarakat) mancanegara dan mempekerjakan banyak guru Malaysia, anak-anak TKI yang belajar di sana mendapatkan pendidikan berkurikulum Malaysia,” kata Nadjamuddin. (KOMPAS)

Ujian Seleksi Mahasiswa di Bandung Diwarnai Joki

BANDUNG – Ujian Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Nasional di Bandung diwarnai kecurangan. Panitia menangkap dua siswi peserta seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) di Bandung karena curang. Mereka kedapatan berkomunikasi dengan telepon selular saat ujian. Belasan peserta lainnya masih dicari sampai sore ini.

Menurut sekretaris panitia SNMPTN Bandung Asep Gana, pihaknya sudah mengintai para peserta itu sejak hari pertama kemarin. Namun tidak langsung ditindak karena panitia ingin lebih memastikannya pada ujian kedua hari ini. ”Kalau langsung dan ternyata tidak (curang), kan kasihan anaknya,” ujarnya.

Setelah ujian selesai siang tadi, panitia baru bergerak. Salah seorang peserta, siswi SMA lulusan 2009 yang mengerjakan tes di SMP 2 Bandung, ditangkap bersama barang bukti telepon selular dan handsfree. Di tempat lain, seorang siswi juga ditangkap panitia.

Kedua siswi tersebut, kata Asep, berasal dari SMA di luar Kota Bandung. Dari pengakuan mereka, 13 peserta lainnya diindikasikan ikut terlibat. “Sampai sekarang kami masih cari-cari informasi,” ujarnya. Selain itu, panitia juga telah memanggil kedua orang tua siswi tersebut.

Sementara ketua panitia Adang Surachman mengatakan, para pelaku kecurangan itu terlibat dalam suatu jaringan. Soal bisa lolosnya perangkat komunikasi itu ke ruang kelas, dia membantah pengawas telah kebobolan.”Itu salah satu cara pengamanan kami,” dalih Wakil Rektor ITB bidang akademik itu. Namun dia enggan menjelaskan rinci tindakan itu agar tidak diketahui pelaku kecurangan juga joki.

Mereka yang terlibat akan langsung digugurkan keikut sertaannya oleh panitia. Selain itu, kata Adang, tindakan oknum tersebut bisa dikategorikan tindak kriminal. (TEMPO Interaktif )

10 Joki Ditangkap

Makassar – Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Universitas Hasanuddin, Makassar, menangkap 10 joki yang mendampingi peserta seleksi mengerjakan soal, Rabu (1/7). Di antara para joki itu, terdapat sembilan mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

Jaringan joki SNMPTN itu terungkap setelah dua anggota Tim Monitoring dan Evaluasi SNMPTN, Abdul Rasyid dan Ilham Jaya, menangkap tangan seorang joki berinisial IS. Ia memberikan jawaban soal seleksi kepada kliennya, peserta SNMPTN berinisial An, Rabu (1/7) siang.

”Awalnya, kami mengevaluasi data para peserta SNMPTN dan menemukan bahwa IS adalah peserta tahun lalu yang lulus SNMPTN 2008. Menurut data kami, ia telah kuliah di ITB. Tahun lalu ia juga sudah lulus seleksi Jalur Nonsubsidi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Pada seleksi kali ini IS mengikuti seleksi untuk masuk Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Karena curiga, kami mengawasinya sejak awal ujian. Dan ternyata kami melihatnya mengoper jawaban soal seleksi kepada An,” kata Abdul di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (2/7).

IS kemudian dihadapkan kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr dr Idrus A Paturusi. IS kemudian mengungkapkan nama para joki dan pengguna jasa perjokian yang ada dalam jaringannya.

”Dari pengakuan IS, kami berhasil menemukan beberapa orang joki. Seorang di antaranya adalah mahasiswa Unhas. Sembilan yang lain adalah mahasiswa ITB. Kami sebenarnya malu mengungkapkan hal itu karena memperburuk citra kami. Namun, itu harus diungkap untuk menghentikan praktik perjokian,” kata Paturusi.

Jaringan joki tersebut terungkap setelah kasus itu diserahkan kepada Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar. Rabu malam, polisi menangkap para joki dan pengguna jasa lainnya yang sedang berkumpul di salah satu hotel di Makassar.

Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar Komisaris Besar Burhanuddin Andi menyatakan, hingga Kamis siang penyidik telah menetapkan 10 joki, 6 pengguna jasa joki, dan Hr sebagai tersangka kasus pembocoran soal SNMPTN.

Dari pengakuan para tersangka, terungkap auktor intelektualis joki adalah seorang sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin berinisial Hr. Para pengguna jasa joki yang lulus akan membayar Rp 135 juta.

Di Bandung, Jawa Barat, panitia menangkap dua pelaku kecurangan SNMPTN. Kedua pelaku ini didapati menggunakan alat komunikasi canggih, salah satunya microchip mini yang ukurannya tidak lebih besar dari diameter koin Rp 100. Panitia juga menyita sejumlah alat bukti lain dari peserta. Alat-alat itu adalah dua telepon seluler, transmitter, dan kabel berwarna coklat-menyerupai warna kulit manusia.

Menurut Sekretaris Eksekutif Panitia SNMPTN Lokal Bandung Asep Gana Suganda, Kamis (2/7) sore, berdasarkan laporan, kemungkinan masih ada 13 pelaku lain yang berbuat serupa. Panitia juga menduga ada jaringan nasional yang terorganisasi. (Kompas)